“Kami tidak melihat adanya peta jalan yang jelas untuk memperkecil kesenjangan antara barat dan timur NTT, atau antara daratan dan pulau-pulau terluar. Ini risiko serius bagi kesetaraan pembangunan,” ujarnya
Fraksi Demokrat juga menggarisbawahi kelemahan lain dalam RPJMD, yang dipandang sebagai ketertinggalan. Yakni belum adanya baseline data yang kuat sebagai pijakan penyusunan program.
Hal ini, menurut fraksi, berpotensi menjadikan dokumen RPJMD hanya sebagai narasi teknokratik tanpa dampak nyata.
Bahwa ada indikator-indikator penting seperti transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi, serta penguatan sumber daya manusia disebut belum dilengkapi peta jalan (roadmap) yang operasional.
“Tanpa data yang akurat dan proyeksi yang realistis, program-program unggulan hanya akan berhenti di atas kertas. Padahal, tantangan kita nyata: kemiskinan, stunting, pengangguran, dan keterisolasian wilayah,” tegas Winston.
Minim Inovasi dan Terobosan adalah ketimpangan yang segera ada perbaikan. Sektor-sektor strategis seperti digitalisasi UMKM, tata kelola pertanian, dan pariwisata berbasis masyarakat. Ini semua fraksi menilai belum mendapat perhatian khusus dalam dokumen RPJMD.
Fraksi Demokrat menyebut, di tengah disrupsi global dan krisis iklim, daerah seperti NTT harus berani mengambil langkah-langkah inovatif yang berkelanjutan. Kita perlu mendorong adanya kebijakan hilirisasi terhadap komoditas lokal serta pembangunan yang berbasis data mikro wilayah, guna memastikan setiap anggaran dan program betul-betul menjangkau kelompok paling rentan.
Rekomendasi Struktural
Dalam rekomendasinya, Fraksi Demokrat mendorong agar Pemerintah Provinsi menyusun matriks keterkaitan antara RPJMD, Renstra OPD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
