Salah satu persoalan utama yang disoroti Gubernur adalah lemahnya pendataan warga miskin. Banyak keluarga kurang mampu belum tercatat secara lengkap dalam basis data kependudukan dan bantuan sosial.
Kondisi ini membuat mereka sulit mengakses berbagai program perlindungan sosial, mulai dari bantuan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan pangan.
“Jangan sampai hanya karena persoalan administrasi, warga miskin kehilangan haknya. Data adalah pintu masuk semua layanan,” tegas Gubernur.
Masalah data sering kali terjadi pada warga yang berpindah domisili, belum memiliki dokumen lengkap, atau kurang mendapat pendampingan dari aparat setempat.
Respons Gubernur Melky
Sejak menerima laporan kejadian, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena langsung berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Ngada serta jajaran terkait.
Pemerintah memastikan proses pemakaman berlangsung dengan layak, serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan adat yang menyertai peristiwa tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah memberikan pendampingan psikologis bagi keluarga korban dan menjamin bantuan kebutuhan dasar.
Salah satu bentuk dukungan konkret adalah rencana pembangunan rumah layak huni bagi keluarga yang ditinggalkan. Langkah ini diharapkan dapat membantu keluarga korban bangkit dari trauma dan tekanan sosial pascatragedi.
Tragedi di Jerebu’u menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Provinsi NTT dalam memperkuat sistem pengaman sosial. Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme respons cepat lintas sektor untuk menangani kasus-kasus darurat sosial tanpa terhambat prosedur birokrasi yang panjang.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembentukan skema bantuan sosial darurat berbasis solidaritas, yang memungkinkan penyaluran bantuan secara cepat kepada keluarga dalam kondisi kritis.
