Walau bayangan semu terus mendera namun untuk menjawabi kebutuhan ekonomi kerakyatan kader Partai BERKARYA tetap berupaya maksimal mencari jalan keluar. Asal saja satukan tekad hati, eratkan tangan menggandeng maka akan menjamah kesuksesan. Sebab banyak jalan menuju Roma, bukan?
Kupang, citra-news.com – KETUA DEWAN Pimpinan Daerah Partai BERKARYA (DPD PB) Kabupaten Belu, RAMOS menyatakan pihaknya telah maksimal melakukan sesuatu untuk peningkatan ekonomi kerakyatan di wilayah batas negara itu.
Upaya dmaksud dalam kerangka meningkatkan elektibilitas partai menyongsong Pemilhan umum (Pemilu) secara serentak 2019. Atau tepatnya pada Rabu 17 April 2019 dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil (Pilpres) serta Pemilihan anggota legislative (Pileg) DPD, DPR, DPRD Provinsi dan kabpaten/kota se-Indonesia.
“Selaku kader Partai BERKARYA kami berupaya semaksimal mungkin. Terutama dalam aam membina dan mempersiapkan para calon angota legislatif (Caleg) untuk bisa memperoleh kursi di parlemen. Cara sederhana yang tidak lasim adalah dengan membentuk kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) di masing-masing wilayah DPD,”jelas Ramos saat ditemui citra-news.com di Posko DPW PB NTT di bilangan Kampung Paradiso Oesapa Kota Kupang Provinsi NTT, Rabu 20 Maret 2019.
Hal terkesan dari hasil kunjungan Ketua Umum (Ketum) Partai BERKARYA, Hutomo Mandala Putera (HMP) ke wilayah Timor Barat NTT Indonesia, menurut Ramos, sudah sesuai dengan penjadwalan pihak DPP yang disampaikan melalui anggota Komando Daerah Pemilihan (Kodapil), Maria Lilyana Meko. Tapi sayangnya seperi yang dikomentari Kodapil Lily Meko jelang kedatangan HMP ke NTT bahwa HMP akan datang memberikan bantuan modal usaha ke kelompok-kelompok UEP, pada kenyatannya semu belaka.
Bahwa kami diminta loyalitas dan partisipasinya untuk menanggung biaya kedatangan Ketua Umum Partai BERKARYA ke wilayah kami khususnya, kami sudah lakukan, tegas Ramos. Kami sudah menyambut Ketum HMP dengan baik saat berkunjung ke Atambua Kabpaten Belu. Akan tetapi ada komentar-komentar yang disampaikan Kodapil, Maria Lilyana Meko bahwa akan ada bantuan dari partai ke para kelompok petani binaan kader partai, masih terus menjadi bayangan semu belaka sampai dengan saat ini.
Menurut Ramos, belum ada wujudnya seperti apa yang dikomentari Kodapil Lily Meko ini. Pertemuan Ketum HMP dengan para petani binaan DPD-DPD Partai BERKARYA, mulai dari pertemuan di Atambua Belu, Kefa TTU, dan SoE TTS tidak ada realisasinya, tandasnya.
“Saya (Ramos) berharap bahwa kehadiran Ketum HMP ini bisa meningkatkan parlemen treshort Partai BERKARYA di NTT khususnya, bisa mencapai 70-80 persen. Tetapi iya kita lihat saja nantinya. Dengan ketiadaan dana saksi ini apakah juga akan berpengaruh pada target-target ini? Bahwa dana saksi harus ditanggung oleh DPD-DPD khususnya para Caleg (calon anggota legislative) sendiri. Itu yang memberatkan. Karena diketahui bila ketiadaan dana saksi maka setiap DPD Partai BERKARYA akan kehilangan 1500-2000an suara di Pemilihan Legislatif tanggal 17 April 2019. Padahal beberapa partai lainkan dana saksi ditanggung oleh DPP,”jelas dia.
