Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, di tengah realitas sosial yang majemuk dan penuh dinamika ketimpangan,
praktik politik tanpa pijakan filsafat berisiko kehilangan arah.
Citra News.Com, MAUMERE – PENGUKUHAN seorang guru besar sering kali dipandang sebagai seremoni akademik biasa. Namun di auditorium Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Sabtu (18/4/2026), momentum itu berubah menjadi panggung refleksi serius tentang arah politik dan masa depan kehidupan publik umumnya dan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada khususnya.
Di hadapan para akademisi dan mahasiswa, Gubernur Melky melontarkan pernyataan yang terasa tajam sekaligus reflektif: politik tanpa pijakan filsafat berisiko kehilangan arah. Sebuah kalimat sederhana, tetapi menyimpan kegelisahan mendalam terhadap praktik politik yang kerap bergerak tanpa kompas nilai.
Momentum itu bertepatan dengan pengukuhan Otto Gusti Ndagong Madung sebagai Guru Besar Filsafat Politik. Di ruang akademik yang sarat tradisi refleksi itu, filsafat tidak hanya diposisikan sebagai disiplin ilmu, tetapi sebagai penuntun arah kehidupan politik.
Menurut Gubernur Melky, filsafat politik adalah kompas yang menjaga praktik kekuasaan tetap berada dalam koridor nilai dan tujuan bersama. Tanpa itu, politik berpotensi berubah menjadi sekadar perebutan kepentingan yang kehilangan orientasi pada keadilan sosial.
Refleksi ini menjadi relevan dalam konteks Indonesia dan khususnya NTT, wilayah yang dikenal majemuk dalam suku, agama, dan budaya. Keberagaman tersebut, jika tidak dikelola dengan prinsip yang kuat, dapat melahirkan ketimpangan sosial, manipulasi identitas, hingga konflik kepentingan yang merusak sendi kehidupan publik.
Namun Melky tidak menutup mata terhadap kenyataan di lapangan. Ia mengakui adanya jarak yang sering terjadi antara gagasan ideal dalam filsafat politik dan praktik politik sehari-hari. Jarak ini, menurutnya, bukan anomali, melainkan dinamika yang terus berulang dalam perjalanan bangsa.
Dalam praktik pemerintahan, pragmatisme sering menjadi pilihan cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Tetapi di balik pragmatisme itu, ada risiko kehilangan visi besar yang seharusnya menjadi arah kebijakan publik. Pengakuan ini terasa jujur – seolah membuka ruang refleksi bahwa kekuasaan tidak selalu berjalan selaras dengan nilai yang diidealkan.
Karena itu, Gubernur Melky menekankan pentingnya membuka ruang dialog yang rasional dan inklusif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia akademik. Kritik dari kampus, menurutnya, bukan ancaman, melainkan energi yang menjaga kesehatan demokrasi.
