Pernyataan itu mempertegas posisi pemerintah: hukum telah berbicara, dan negara hadir untuk memastikan putusan dijalankan. Kadis Ambros bahkan menekankan bahwa langkah ini adalah bentuk penghormatan terhadap sistem hukum, bukan sekadar kebijakan administratif.
Di sisi lain, Safirah tampil dengan pendekatan berbeda. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kembalinya dirinya bukan soal jabatan, melainkan tentang menjaga wibawa pemerintah dan kepastian hukum. “Ini bukan tentang saya, tetapi tentang marwah pemerintah dan kepastian hukum dalam pelayanan pendidikan,” ujarnya tenang.
Safirah yang menjabat Kepala SMKN 5 Kupang sejak tahun 2019 itu juga mengajak seluruh elemen sekolah untuk kembali pada esensi pendidikan. Baginya, sekolah bukan arena konflik, melainkan ruang pembelajaran yang harus steril dari kepentingan pribadi maupun kelompok.
Namun, idealisme itu berbenturan dengan realitas di lapangan. Aksi penolakan tidak berhenti pada forum rapat. Sejumlah guru bahkan menunjukkan reaksi emosional berlebihan, menciptakan suasana yang jauh dari kondusif.
Nama-nama seperti Hunce Lapa, Jakobus Boro Bura, Mara Djami, Domi Djami Wadu Djami, hingga Heny Riberu muncul sebagai bagian dari kelompok yang vokal menolak. Mereka tidak hanya berorasi, tetapi juga menggalang dukungan, termasuk dari siswa.
Dalam perkembangan yang lebih mengkhawatirkan, sebagian guru mengajak siswa ikut dalam aksi demonstrasi. Yel-yel penolakan menggema, mencampuradukkan ruang pendidikan dengan dinamika politik internal sekolah.
Di tengah situasi itu, Safirah justru menunjukkan sikap yang tak biasa. Ia mendekati satu per satu pihak yang menentangnya, bahkan mencium mereka sebagai simbol rekonsiliasi. Sikap ini memancing reaksi dari Ambros. Sang Kadis PK NTT itu mempertanyakan logika di balik penolakan yang tetap berlangsung meski telah direspons dengan pendekatan humanis.
“Pemimpin rendah hati seperti ibu Safirah ini koq justru dibalas dengan ajakan demonstrasi? Ini jadi pertanyaan besar,” ujar Ambros sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
Ketegangan mencapai titik simbolik ketika kunci ruang kepala sekolah dinyatakan “hilang”. Tidak ada satu pun pihak yang mengaku memegangnya. Situasi ini membuat tim dari Pemprov NTT harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian.
Permintaan Kadis Ambros ke Jack Bura dan Hunce Lapa untuk menghadirkan kunci tidak membuahkan hasil. Jawaban yang diterima justru saling lempar tanggung jawab di antara para guru.
