Di hadapan Koordinator LSM L-KPK, Barnabas Raba, di lokasi proyek, Rikardus menegaskan bahwa dana stimulan tersebut telah tersedia dan tersimpan aman di rekening bank sekolah.
Ia merujuk pada Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 sebagai dasar pengelolaan pencairan dana. Menurutnya, penarikan anggaran dilakukan secara bertahap berdasarkan perkembangan fisik pekerjaan di lapangan.
“Kami berkomitmen menarik dana tersebut secara bertahap berbasis progres fisik harian di lapangan guna menjaga prinsip akuntabilitas swakelola dan menghindari penyelewengan,” tegas Rikardus.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya komitmen pengelolaan keuangan dari pihak sekolah. Namun, akuntabilitas proyek tidak cukup hanya diukur dari keamanan dana dalam rekening atau ketertiban pencairan anggaran.
Lebih penting lagi, setiap pekerjaan fisik harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan spesifikasi teknis, kualitas material, volume pekerjaan, dan hasil konstruksi yang sesungguhnya.
Dari aspek kualitas proyek revitalisasi SDI Bea Rana bukan sekadar urusan pembangunan ruang kelas dan fasilitas sekolah. Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan anak-anak di wilayah terdampak bencana.
Anggaran Rp1,9 miliar harus menghasilkan bangunan yang benar-benar aman, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan berdasarkan laporan administrasi.
Karena itu, dugaan ketidaksesuaian material, persoalan pengadaan, serta legalitas lahan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis dan audit menyeluruh oleh instansi berwenang.
Sebab, sekolah yang dibangun untuk melindungi masa depan anak-anak tidak boleh justru menyimpan risiko bagi keselamatan mereka. +++ titus/cnc
