Khusus untuk Bendungan Napung Gete di Kabupaten Sikka, jelas Andre, masyarakat bukannya menolak membangun bendungan. Kelompok masyarakat yang memiliki lahan di lokasi Bendungan Napung Gete dan melakukan aksi demonstrasi itu lantaran hak ganti rugi tanah mereka belum terbayarkan semuanya.
“Jadi harus bisa dibedakan antara aksi warga menolak pembangunan bendungan dengan aksi menuntut ganti rugi tanah. Kalau kelompok masyakat di Bendungan Kolhua Kota Kupang dan Bendungan Lambo Kabupaten Nagekeo itukan menolak membangun bendungan. Sedangkan aksi yang dilakukan kelompok masyarakat pemilik lahan di Bendungan Napung Gete Kabupaten Sikka itu karena pemerintah belum tuntas membayarkan ganti rugi tanah warga,”jelas Andre sembari berharap kesabaran dan pengertian warga pemilik lahan di Bendungan Napung Gete.
Pembayaran ganti rugi tanah milik warga di area bendungan, tambah Andre, adalah kewajiban pemerintah. Itu hal keutamaan yang wajib hukumnya untuk dibayarkan hak masyarakat ini. Asal saja masyarakat dengan rela hati memberikan beberapa luasan lahan milknya untuk kepentingan umum. Karena setelah bendungan terbangun masyarakat jualah yang menikmati hasilnya. Sehingga rasanya aneh saja kalau masyarakat menolak pembangunan bendungan.
Diakuinya, untuk kepentingan umum memang harus ada pengorbanan. Di satu sisi pemerintah mengorbankan miliaran rupiah uang negara untuk pembangunan bendungan. Namun di lain sisi masyarakat juga harus merelakan lahan miliknya untuk dibangun bendungan. Dari kesadaran kolektif inilah bisa mentahtakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. “Iya kesadaran secara kolektif baik pemerintah, warga masyarakat pemilik lahan, LSM serta elemen masyarakat lainnya, termasuk pers dan media massa. Semua dukungan yang ada ini akan mampu mensejahterakan rakyat banyak,” tandasnya. +++ cnc1
