TERBATAS Pengguna Akses Internet di Provinsi NTT

Aba Maulaka : Letak geopolitik NTT yang Terpinggir, Terluar, namun Terdepan NKRI maka adalah tepat kalau konsep Nawacita atau pembangunan dari pinggir Indonesia ala Presiden Joko Widodo juga terlaksana di Provinsi NTT. Akan tetapi  sampai saat ini di wilayah NTT pesebaran akses internet masih terbatas atau belum terjangkau semuanya. Musebabnya selain masalah lahan juga fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang kurang memadai.

Kupang, citra-news.com – PROVINSI Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di wilayah bagian Timur Indonesia acapkali dianaktirikan dari skala pembangunan nasional. Tidak terkecuali infrastruktur telekomunikasi yang belum terbangun di beberapa kabupaten di Provinsi Kepulauan NTT ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi NTT, Drs. Aba Maulaka mengatakan, secara geolitik letak NTT ada 3 (tiga) aspek yaitu terpinggir, terluar, dan terdepan. Bahwa wajah Terdepan NKRI ada di NTT namun aksesibilitas jaringan komunikasi dan informatika masih terbatas.

“Oleh karena letak Provinsi NTT dengan pesebarannya didominasi oleh wilayah laut atau perairan maka perlu ditunjang dengan fasilitas sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan informatika (internet) dimaksud. Untuk itu kehadiran Komisi I DPR RI ini menjadi harapan baru bagi rakyat NTT dalam menjalin komunikasi melalui jaringan internet,”ucap Aba Maulaka.

Wakil Bupati Alor ini, jaringan internet sangat dibutuhkan masyarakat terutama bagi anak-anak generasi muda bangsa ini khususnya dalam bidang pendidikan. Kebutuhan pelayanan masih kurang atau baru sekitar 60 persen.

“Meskipun pelayanannya diatas total rata pengguna internet di Provinsi NTT. Akan tetapi untuk kebutuhan pendidikan ini kami berharap ditingkatkan dari 60 ke 100 persen. Karena menjadi kebutuhan pendidikan terutama ketika ujian nasional,”tandasnya.

Kebutuhan ini, lanjut Aba Maulaka, sudah tentu melalui Komisi I DPR RI. Kiranya fasilitas dan prasarana yang masih kurang-kurang dan sangat dibutuhkan ini bisa ditingkatkan pesebarannya. Sehingga sekali lagi kami  mohon tim Panja USO Komisi I DPR RI bisa membantu NTT dalam penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan untuk kelancaran jaringan informasi dan komunikasi.

Teristimewa bagi anak anak yang menghadapi ujian nasional berbasis komputer, kata Aba Maulaka berulang, pesebarannya belum merata ke setiap kabupaten/kota di NTT. Kita sudah mencoba menghubungi beberapa bupati kepala daerah untuk kesiapan lahan.

“Di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) NTT I  pak Andreas Hugo Parera, khususnya Kabupaten Alor dan Lembata belum terlayani. Kalau Dapil NTT II wilayahna pak Jacky Ully, iya sudah terlayani dengan baik kecuali Kabupaten Sabu Raijua yang sama sekali belum ada,”jelas Aba Maulaka.

Sembari memohon maaf, ungkap Aba Maulaka, jika sambutan kami NTT ini kurang berkenan di hati. Namun kehadiran bapak ibu Panja USO Komisi I DPR RI menjadi berkah bagi kami.

Fokus Bandara dan Pelabuhan Tapi Masih Rendah Kapasitas

Pada kesempatan yang sama Kepala Balai Karantina Pertanian (BPK) Kelas I Kupang, Nur Haryanto mengatakan, di Provinsi NTT belum semua kabupaten terbangun infrastruktur telekomunikasi. Sehingga akses internet pun belum menyebar secara merata. Kalaupun dibangun namun kapasitas dan daya jangkaunya masih terbatas.

Dengan kondisi NTT merupakan garda terdepan NKRI karena berbatasan langsung dengan Negara Demokratic Timor Leste (RDTL) dan negara Australia, maka di wilayah perbatasan NKRI baru terbangun di beberapa titik saja, ucap Nur.

Dalam penjelasannya di hadapan Panitia Kerja (Panja) USO Komisi I DPR RI, Kamis 5 Juli 2018, Nur menyebutkan di Balai Karantina Pertanian (BPK) baru 3 persen terbangun di 7 lokasi.  Pelayanan internet di Tenau khususnya baru ada 8 megabite (MB). Di Bandara El Tari ada 4 MB. Di pelabuhan Wini Kabupaten Timor Tengah Utara ada 4 MB. Karena pemanfaatannya cukup banyak di pelabuhan Wini namun kecepatannya belum ditambah.

Berikut lanjut Nur, di pelabuhan Atapupu Kabupaten Belu baru ada 2 MB. Di Kabupaten Rote Ndao ada  2 MB; Di Waingapu Kabupaten Sumba Timur dan di pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya masing-masing 2 MB. Belum termasuk wilayah-wilayah di kabupaten lainnya di Provinsi NTT.

“Lokasi-lokasi yang sudah kami sebutkan ini yang diberi kewenanngan BPK Kelas I Kupang untuk menanganinya. Dan semuanya free Wi Fi seperti di Waikelo masyarakat dari pagi sampai malam selalu berkomunikasi di kantor kami,”ucap Nur. +++ cnc1

Gambar : Drs. Aba Maulaka (kiri berdiri) ketika Kunjungan Panitia Kerja (Panja) USO Komisi I DPR RI ke BPK Kelas I Tenau Kupang Provinsi NTT. Doc. CNC/marthen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *