Lily Meko : ANTONIUS Kaunang Ketua DPW PB NTT

Ibarat debu di tengah pusaran angin (like the dush in the wind). Tidak bedanya dengan isu miring yang kini kencang bertiup bahwa ada kisruh dan dualisme kepemimpinan di tubuh Partai BERKARYA (PB) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun KODAPIL V (lima) DPP Partai BERKARYA Maria Lilyana Meko membantah isu miring itu. Lalu apa katanya?

Kupang, citra-news.com – KEPENGURUSAN yang SAH Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai BERKARYA Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPW PB NTT) adalah ANTONIUS KAUNANG.

Demikian ditegaskan Komando Daerah Pemilihan V (Kodapil) Dewan Pimpinan Pusat Partai BERKARYA, Maria Lilyana Meko ketika dihubungi citra-news.com by phone, Rabu 11 Juli 2018.

“Ketua DPW PB NTT yang sah adalah pak Antonius Kaunang. Dengan SK (Surat Keputusan) kepengurusan DPW-nya yang sah dan ditandatangani oleh Ketua Umum (Ketum) Bapak Hutomo Mandala Putra. Dan juga Sekjen (Sekretaris Jenderal) pak Priyo Budi Santoso,”tegasnya.

Di dalam SK itu sudah sangat jelas, tegas Lily Meko berulang, yang ditandatangani oleh pak Ketum.  Dan SK itu sudah disampaikan kepada KPU Pusat. Artinya yang disetujui dan diberi USER ID adalah kepengurusan yang sah dan diakui saat ini. Diakui saat ini oleh DPP PB adalah yang Ketua DPW Partai BERKARYA Provinsi NTT adalah pak Antonius Kaunang.

LILY, demikian ia akrab disapa, putri Cendana asal lahir Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) itu juga mengirim melalui WhatsApp (WA) bukti yuridis SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah  Partai BERKARYA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Surat Keputusan ini, jelas Lily, yang ditandantangani Ketua Umum, HUTOMO MANDALA PUTERA, SH dan Sekretaris Jenderal, Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.AP, tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2018. Dan Surat Keputusan dengan Nomor: SK-034/DPP/BERKARYA/VI/2018  tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI BERKARYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2017-2022. Yang pada ntdictum Mempertimbangkan ada 3 (tiga) point, (1) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-03.AH.11.01 TAHUN 2018 tentang Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai BERKARYA. (2) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 04.AH.11.01 TAHUN 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai BERKARYA Periode 2017-2022. (3) Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) DPW Partai BERKARYA Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 17 Juni 2018 tentang Penyempurnaan Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai BERKARYA Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sementara pada dictum MEMUTUSKAN Menetapkan (ada 5 point) diantaranya, (1) Membatalkan dan Mencabut Surat Keputusan Nomor : SK75/DPW/DPP/BERKARYA/VII/2017 dan SK53/DPP/BERKARYA/VIII/2017 perihal yang sama Dicabut dan Tidak berlaku lagi.  (2) Mengesahkan nama-nama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai BERKARYA Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2017-2022 yang susunan personaliannya seperti  dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. (3) Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dapat melengkapi kepengurusannya dengan membentuk, merubah, dan mengangkat personalia pengurus harian, dan atau alat kelengkapan partai lainnya seperti Badan/Lembaga, Dewan Penasihat Wilayah, Dewan Pakar Wilayah, Kodapil Provinsi dan Relawan sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah kepengurusan yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam Surat Keputusan.

“Pernyataan kami ini dengan tegas menyatakan TIDAK ada dualisme kepengurusan di DPW Partai Berkarya Provinsi NTT. Dan kepengurusan di DPW PB NTT saat ini yang Ketua-nya adalah pak Antonius Kaunang,”ucap Lily.

Ketua Dewan Pakar, Jan Christofel Benyamin

Lilyana Meko, Komando Daerah Pemilihan V (Kodapil) DPP Partai BERKARYA itu membeberkan, dalam pertemuan internal di DPP Partai BERKARYA di Jakarta akhir Juni lalu, pak Jan Christofel Benyamin, pak Antonius Kaunang, saya (Maria Lilyana Meko), bu Neneng Astuti (mantan Ketum), Ketua Kodapil V dan pengurus lainnya. Rapat tersebut dipimpin sendiri oleh Bapak HMP (Hutomo Mandala Putra), dengan bijak beliau menyampaikan, jika ingin bersaing dalam kepemimpinan sebagai ketua wilayah bersainglah secara sehat dalam Muswil nanti. Tapi hal yang paling krusial sekarang adalah bagaimana merekruit proses pen-caleg-kan agar partai bisa meraih 80 Kursi di DPR RI. Pak Yan (Jan Christofel Benyamin) tetapi diakomodir sebagai Dewan Pakar Partai BERKARYA.

Dihubungi pada kesempatan terpisah, Ketua DPW Partai BERKARYA Provinsi NTT, Antonius Kaunang kepada citra-news.com menyatakan, sebagai orang yang dipercayakan oleh DPP Partai BERKARYA, kami bersedia untuk membawa dan membesarkan Partai BERKARYA ini di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Saya loyalis HMP (Hutomo Mandala Putra). Saya siap dan selalu setia menjaga marwah Partai BERKARYA ini. Apa yang menjadi keputusan DPP itu yang kami jalani. Dan yang kami focus menjalani saat ini adalah pemberkasan administrasi pen-caleg-kan, baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, serta DPR RI. Silahkan saja kalau diluar sana orang mengatakan bahwa ada kisruh dan dualisme. Tapi kami tidak mau terkontaminasi dengan ambisi-ambisi jabatan di dalam partai ini. Kami tetap bekerja focus sesuai amanah dari DPP,”beber Kaunang.

Menjawab tanggapan pemberitaan di media massa lokal, mantan Ketua DPW PB NTT hasil Rapimwil I DPW PB NTT itu, dengan santun mengatakan, kami sudah ‘kenyang’ dengan polemic yang datang dari orang-orang yang haus akan kekuasaan. Tapi begitulah kita jangan membacanya secara vertical.

“Secara manusia sakit juga rasanya. Dizolimi, dihujat, dan dicemari nama saya kesana kemari. Tapi kalau saja itu saya membacanya lurus-lurus hanya bikin siksa diri. Wong yang punya partai di DPP sana. Kita-kita kebawah-kebawahnya (di daerah) ini hanya siap menjalankan amanat partai saja. Dan itu sudah jelas dan tegas fakta-fakta yuridisnya. Lalu mau apa lagi,”ucapnya.

Sembari Kaunang menghimbau agar para Ketua DPD Partai BERKARYA di daerah kabupaten/kota se-NTT (Dewan Pimpinan Daerah) untuk bekerja focus saja soal proses pen-caleg-kan.

Juga kepada para Caleg (calon Legislatif), harap Kaunang, agar tetapkan hati untuk mengarahkan pikiran dan memproses berkas pen-caleg-kan. Dikirim saja ke kepengurusan DPW PB NTT yang ada saat ini. Karena USER ID dari KPUD NTT sudah dalam genggaman pengurus DPW PB NTT yang keabsahannya ditetapkan dan ditandatangani di Jakarta oleh Ketua Umum, HUTOMO MANDALA PUTERA, SH dan Sekretaris Jenderal, Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO, M.AP pada tanggal 21 Juni 2018. +++ cnc1

Gambar : Ketua Umum DPP Partai BERKARYA, Hutomo Mandala Putra dan KODAPIL, Maria Lilyana Meko. Doc. marthenradja CNC/dppberkarya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *