Ketua DPRD NTT, Anwar Puageno beranggapan bahwa apa yang diucapkan Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat terhadap anggota dewan atas nama Novianto Umbu Patty Lende dalam sidang paripurna dewan adalah dinamika yang ada nilai positifnya.
Kupang, citra-news.com – “BAGI saya kejadian hari ini di sidang paripurna dewan, hanyalah dinamika yang ada nilai positifnya juga. Bahwa ada ketersinggungan anggota dewan soal ucapan kata pak Gubernur Viktor Laiskodat, itu sudah person. Namun perlu dipahami ini ucapan spontanitas yang tidak harus ditanggapi serius,” tegas Anwar Puageno, di Gedung DPRD NTT, Senin 17 September 2018.
Kepada sejumlah wartawan Puageno menjelaskan, nilai positif yang perlu dimaknai dari penyampiaan Gubernur NTT terkat Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 pada Sidang Paripurna dewan adalah substansinya. Bahwa baik eksekutif (pemerintah) dan anggota legislative kami saling menerima masukan-masukan terkait materi dokumen yang ada. Itu yang terpenting, ucap Puageno.
Bahwa ada dinamika interupsi dari Gubernur NTT saya kira karena beliau spontan saja. Setelah mendengar beberapa hal yang disampaikan oleh anggota dewan kita, dalam hal ini pak Novianto. Apa yang disampaikan oleh pak Novianto itu juga ada nilai positifnya. Soal kehadiran pihak eksekutif dan terkait dokumen yang ada.
“Ini mungkin pemimpin baru, semangat baru, iya displin barulah. Biasanya dalam sidang –sidang seperti inikan hanya hadir pimpinan OPD saja. Tapi hari ini dari pemerintah full tim. , Ruangan penuh karena diisi oleh ekesekutif mulai dari Eselon II sampai beberapa Eselon turut hadir. Agar apa? Agar yang disampaikan oleh Gubernur NTT bisa diikuti oleh semua pimpinan sampai ke staf,”ucap Puageno.
Sembari menambahkan, kehadiran anggota DPR juga. Kalau sebelum-sebelumnya kita sidang, banyak anggota dewan yang tidak hadir. Namun dengan Gubernur baru ini kami harus introspeksi dan bisa berbenah soal kehadiran.
“Kemudian tadi beliau (Gubernur Viktor) juga sampaikan lagi agar di APBD perubahan ini bisa diakomodir. Kalau soal dinamika sidang tadi, etis tidak etis apa yang diinterupsi Gubernur atau soal penarikan kembali dokumen iya itu ranahnya eksekutif, ”tandasnya.
