Pemprov NTT TELANTARKAN Rakyat Miskin di Kabupaten Kupang

MANGKRAK, proyek pembangunan rumah KAT (Komunitas Adat Terpencil) di Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang. Dinas Sosial Provinsi NTT semestinya mengayomi ratusan jiwa dari keluarga miskin yang berhak menikmati rumah layak huni.

Kupang, citra-news.com – KETUA Fraksi PKPI  DPRD Kabupaten Kupang, ADHY KORO menegaskan, dengan mangraknya pekerjaan fisik proyek  pembangunan rumah bagi warga KAT (Komunitas Adat Terpencil) di Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang, memberikan sinyalemen ketidakpedulian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Timur (NTT) terhadap rakyat miskin di Kabupaten Kupang.

Menurut Adhy, Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Sosial selaku instansi yang mengelola proyek pemberdayaan social, harusnya sanggup mengayomi kebutuhan rakyat miskin. Karena kita ketahui bersama warga KAT adalah kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan pemerintah. Karena itu wajib hukumnya bagi pemerintah untuk memberdaya kehidupan warga miskin ini dengan kebutuhan hidup yang layak.

“Rumah layak huni menjadi kebutuhan utama bagi warga komunitas adat terpencil (KAT). Dengan menghuni rumah layak huni warga KAT yang selama ini tinggal terpencil bisa terkonsentrasi dalam satu lokasi. Sehingga mereka bisa berbaur dengan warga lokal di sekitarnya. Akan tetapi dengan gagalnya proyek KAT ini menjadi indicator kalau Pemprov NTT dalam hal ini Dinas Sosial secara tidak langsung menelantarkan warga miskin di Desa Letkole khususnya dan di Kabupaten Kupang umumnya,”jelas Adhy saat ditemui citra-news.com di Amaris Hotel Kupang, 7 November 2018.

Selaku wakil rakyat Adhy mengaku prihatin dengan kondisi mangraknya proyek KAT di Desa Letkole ini. Rasa prihatinnya itu setelah mendapat informasi dari salah satu anggota Fraksi PKPI pada rapat evaluasi di Kimisi C usai melakukan kunjungan kerja ke wilayah Amfoang.

Dia membeberkan, dalam kunjungan kerja beberapa waktu lalu anggota DPRD Kabupaten Kupang dari daerah pemilihan (Dapil) masing-masing telah turun lapangan melihat dari dekat kondisi pembangunan yang terjadi di Kabupaten Kupang. Setelah kunjungan dilakukan evaluasi di masing-masing komisi.

Tapi mirisnya dalam rapat evaluasi di Komisi C, salah satu anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Fraksi PKPI menyampaikan bahwa dari hasil laporan masyarakat Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang menyebutkan ada pekerjaan fisik atau proyek KAT (Komunitas  Masyarakat Adat Terpencil) dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mangkrak. Padahal proyek KAT tersebut dibiayai dana APBN melalui Pemerintah Provinsi NTT dan dikelola oleh Dinas Sosial provinsi.

“Dengan kondisi pekerjaan yang tidak sampai selesai alias mangkrak itu, kami sebagai wakil rakyat Kabupaten Kupang berharap pemerintah provinsi harus bertanggungjawab secara penuh. Dinas Sosial Provinsi NTT jangan membuat masyarakat Kabupaten Kupang bertambah susah lagi. Karena warga KAT adalah adalah kelompok masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Tapi pada kenyataannya Dinas Sosial Provinsi NTT ikut andil menyusahkan warga KAT yang ada,”ucapnya.

Bertanggungjawab penuh dimaksud, lanjut Adhy, mulai dari PPK-nya dari OPD dalam hal ini Dinas Sosial serta pihak Pokja dan ULP dari instansi terkait yang awal memproses pelelangan pekerjaan itu di tingkat provinsi. Karena diketahui proyek KAT hingga terlaksana tentunya melalui proses lelang. Namun dalam perjalanan kontraktor pelaksana pekerjaan kemudian di PHK oleh Dinas Sosial Provinsi NTT. Ini patut dipertanyakan mengapa harus terjadi demikian.

Menjawab soal kerugian negara, kata Adhy, patut diperhitungkan pemerintgah provinsi sudah seberapa persenkah dana APBN digelontorkan untuk pekerjaan fisik pembangunan rumah KAT tersebut. Ini tentunya dihitung berdasarkan progress pekerjaan. Jika dalam perhitungan dana tahap awal melampaui maka harus dikembalikan ke kas negara.

Demikian halnya warga yang terlibat dalam pekerjaan, apakah hak-hak mereka dibayarkan pihak proyek sesuai dengan perjanjian. Atau malah pihak kontraktor mangkir dari tanggung jawabnya membayar upah. Sehingga sepatutnya Dinas Sosial Provinsi NTT harus melakukan evaluasi secara berjenjang agar para pohak tidak dirugikan, tandasnya.

CV Bina Karyda Di-PHK-kan Dinas Sosial NTT

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Drs. Wilem Foni  saat ditemui citra-news.com di Kantor DPRD Provinsi NTT, Senin 8 Oktober 2018 menjelaskan, Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pemberian Bantuan Stimulan Permukiman Sosial Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun Anggaran 2018  di Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang, adalah PT Bina Karyda.

“Mestinya per tanggal 10 Oktober 2018 CV Bina Karyda harus sudah menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah warga KAT di Desa Letkole Kabupaten Kupang. Akan tetapi setelah terima uang Rp 410 juta saudara Lamber Lay selaku Kuasa Direktur CV Bina Karyda tidak melaksanakan kewajibannya. Karena itu kita PHK-kan dia setelah tiga kali kita melayangkan surat teguran,” jelas Welem Foni

Menjawab uang muka (termin pertama) yang sudah dibayarkan sebesar Rp 410 juta, Welem mengakui pihaknya tidak tahu uang muka tersebut dimanfaatkan untuk apa. Karena realisasi pekerjaan di lapangan baru mencapai 12 persen saja.

Jumlah unit rumah KAT yang dibangun CV Bina Karyda, sebut Welem, berjumlah 37 unit. Dengan asumsi jika harga satuan per satu unit rumah dengan harga antara Rp 37-40 juta-an. Sedangkan total dana proyek KAT Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang itu sebesar Rp 1,3 miliar lebih. Atau dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.366.820.000.-

Seperti berita yang dilansir citra news.com, Selasa 23 Oktober 2018, PPK proyek KAT Dinas Sosial Provinsi NTT, STANISLAUS Jawang membenarkan kalau pekerjaan proyek KAT di Letkole, Desa Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang Provinsi NTT, sudah cut off sejak tanggal 20 September 2018.

Dia menjelaskan, proyek KAT itu dilaksanakan sejak dilakukan penandatangan kontrak pada tanggal 18 Mei 2018. Dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari kerja terhitung sejak 18 Mei sampai dengan 13 November 2018. Dalam pelaksanaan pekerjaan kami selaku PPK memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pekerjaan. Juga berdasarkan hasil laporan pendamping di lokasi dan konsultan pengawas dari CV Komodo Design. Dimana secara rutin memberikan laporan-laporan secara periodik perkembangan pekerjaan di lapangan.

Menjawab tujuan dibangunnya rumah KAT, jelas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial itu, diperuntukan bagi warga masyarakat miskin untuk mendapat rumah baru yang layak huni dan manfaat lainnya. Karena sebelumnya kelompok masyarakat yang ada ini tinggal di hutan-hutan. Dengan adanya program pemberdayaan social ini membawa mereka datang ke kampung agar mereka bisa bersoalisasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. +++ cnc1

Gambar : Adhy Koro, Ketua Fraksi PKPI DPRD Kabupaten Kupang di Amaris Hotel Kupang, Rabu 7 November 2018

Foto : Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *