Ir. MAKSI Y .E Nenabu, MT, saat diwawancarai di Kantor Dinas PUPR Provinsi NTT di bilangan Jl.Basuki Rahmat Oepura Kota Kupang-Timor. Doc. marthen radja/citra-news.com
Anggaran Rp200 miliar lebih untuk nembiayai sejumlah proyek di Dinas PUPR NTT harus dicoret atau dihilangkan karena alasan refokusing. Bukankah ini mengecewakan rekanan?
Citra-News Com, KUPANG – KEPALA DINAS Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kadis PUPR NTT), Ir. MAKSI Y. E. Nenabu, MT mengatakan, pandemi Covid19 berdampak pada anggaran belanja publik arus direfokusing. Khususnya di Dinas PUPR Provinsi NTT ada sejumlah anggaran untuk beberapa item pekerjaan proyek harus dicoret atau dihilangkan.
“Anggaran belanja untuk saya punya disini (Dinas PUPR NTT, red) terkena refokusing sekitar 200 miliar lebih. Makanya ada beberapa item pekerjaan proyek dari dana APBD Provinsi atau DAU murni harus dicoret atau dihilangkan,” kata Maksi saat ditemui portal berita citra-news.com di Kupang, Junat 03 September 2021.
Oleh karena anggarannya terkena refokusing, lanjut dia, maka sejumlah item pekerjaan proyek harus dihilangkan. Dan ini sudah tentu nengecewakan rekanan.
“Kami mohon pengertian para rekanan. Ini bukan karena ada unsur suka atau tidak suka (like or dislike). Tapi karena kondisi psndemi Covid19 membuat semua anggaran difokuskan untuk penanganannya,” kata Maksi.
Maksi mengakui, akibat lanjutan dari adanya refokusing anggaran maka muncul item-item pekerjaan proyek yang harus dicoret atau dihilangkan. Karena tidak ada anggarannya.
“Benar kalau ada sejumlah rekanan mengeluh. Baik rekanan yang sudah menang tender dan sudah nemasukan dokumen administrasi dan syarat-syarat teknis pelelangan/tender. Tapi tidak bisa kerja karena anggarannya dicoret. Dan ini bukan karena ada unsur suka atau tidak suka,” tegas Maksi berulang.
