Maksi : DICORET Sejumlah Proyek BUKAN Karena SUKA atau TIDAK Suka

Ir. MAKSI Y .E Nenabu, MT,  saat diwawancarai di Kantor Dinas PUPR Provinsi NTT  di bilangan Jl.Basuki Rahmat  Oepura Kota Kupang-Timor. Doc. marthen radja/citra-news.com

Anggaran Rp200 miliar lebih untuk nembiayai sejumlah proyek di Dinas PUPR NTT harus dicoret atau dihilangkan karena alasan refokusing. Bukankah ini mengecewakan rekanan?

Citra-News Com, KUPANG – KEPALA DINAS Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kadis PUPR NTT), Ir. MAKSI Y. E. Nenabu, MT mengatakan, pandemi Covid19 berdampak pada anggaran belanja publik arus direfokusing.  Khususnya di Dinas PUPR Provinsi NTT ada sejumlah anggaran untuk beberapa item pekerjaan proyek harus dicoret atau dihilangkan.

“Anggaran belanja untuk saya punya disini (Dinas PUPR NTT, red) terkena refokusing sekitar 200 miliar lebih. Makanya ada beberapa item pekerjaan proyek dari dana APBD Provinsi atau DAU murni harus dicoret atau dihilangkan,” kata Maksi saat ditemui portal berita citra-news.com di Kupang, Junat 03 September 2021.

Oleh karena anggarannya terkena refokusing, lanjut dia, maka sejumlah item pekerjaan proyek harus dihilangkan. Dan ini sudah tentu nengecewakan rekanan.

“Kami mohon pengertian para rekanan. Ini bukan karena ada unsur suka atau tidak suka (like or dislike). Tapi karena kondisi psndemi Covid19 membuat semua anggaran difokuskan untuk penanganannya,” kata Maksi.

Maksi mengakui, akibat lanjutan dari adanya refokusing anggaran maka muncul item-item pekerjaan proyek yang harus dicoret atau dihilangkan. Karena tidak ada anggarannya.

“Benar kalau ada sejumlah rekanan mengeluh. Baik rekanan yang sudah menang tender dan sudah nemasukan dokumen administrasi dan syarat-syarat teknis pelelangan/tender. Tapi tidak bisa kerja karena anggarannya dicoret. Dan ini bukan karena ada unsur suka atau tidak suka,” tegas Maksi berulang.

Maksi menjelaskan, DAU (dana alokasi umum) yang sudah tertera dalam DPA baik itu proyek jalan dan jembatan, irigasi, proyek santasi dan lingkungan, semuanya harus dirasionalisasikan. Total anggaran DAU yang direfokusing itu senilai 200 miliar lebih.

“Bagi kami 200 miliar itu sebuah angka yang fantastis. Coba klau hanya sekitar 10 miliayaran baangkali kami bisa pinjam sana-sini untuk menutupnya. Tapi ini 200 miliar memang kita mau ambil uang darimana,” kata Maksi.

Menurut Maksi, adanya kebijakan Refokusing hingga mengakibatkan sejumlah item pekerjaan proyek pembangunan harus dicoret. Karena anggarannya sudah tidak ada lagi. Nah, kalau dicoret anggarannya bukankah itu sama dengan sejumlah item pekerjaan juga hilang?

Rekanan Kerja Gratis Itu Mustahil

Pada kesempatan itu Kadis Maksi membantah adanya dugaan bahwa ada rekanan bayangan alias rekanan yang sudah dipersiapkan pihak dinas PUPR.

“Tidak ada itu rekanan yang sudah kita persiapkan. Dan itu tidak mungkin terjadi karena dilakukan tender/pelelangan terbuka,” tegas Maksi.

Mekanisme dan prosedur mengikuti tender kan sudah diatur melalui Kepres, katanya. Kalau dulu secara reguler ada syarat tetap yaitu dokumen-dokumen yang menjadi syarat teknik itu wajib.

“Sesungguhnya sekarang dengan nomenklatur dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sudah lebih ringan syarat-syaratnya. Hanya saja walau syarat-syarat pelelangannya ringan akan tetapi tidak ada uang mau bayar tekanan pake apa? Adakah ada rekanan mau kerja tanpa bayaran? Itukan mustahil,” ungkap Maksi.

Khususnya kami di Dinas PUPR ini, lanjut dia, sejak DAU,(APBD Muni) ditetapkan kami buka pelelangan. Dan sudah juga menetapkan pemenangnya. Kemudian diikuti dengan syarat-syarat teknis juga syarat administrasi. Bahkan ada rekanan sudah tanda tangan kontrak tapi belum jalan (kerja, red). Ada juga rekanan sudah kerja tapi belum bayar.

Nah, kepada rekanan yang ada kami panggil dan beritahu bahwa ini ada surat edaran dari Sekda NTT. Isi edaran ini menyatakan bahwa saya punya disini (Dinas PUPR Prov.NTT, red) terkena refokusing sebesar 200 miliar lebih. Itu artinya kita harus coret atau hilangkan beberapa item pekerjaan proyek.

Hasilnya, lanjut Maksi, dari sejumlah proyek baik yang sudah kontrak tapi belum jalan maupun yang sudah jalan tapi belum bayar. Itu saja belum cukup mencapai angka 200 miliar. Makanya kita identifikasi lagi item pekerjaan dari rekanan yang baru. Dalam artian baru memasukkan syarat administrasi dan syarat-syarat teknik.

“Saya sudah minta kepala-kepala bidang dan PPK-nya untuk mengidentifikasinya. Kan ada prioritas satu, dua, tiga. Dihitung sampai menggenapi angka rasionalisasi 200 miliar itu,” tandasnya.

Memang ini serba dilematis, ucap Maksi. Rekanan mau kerja tapi uang tidak ada. Mau lanjut kerja uang tidak ada mau bayar pake apa. Kecuali rekanan mau kerja pake uangnya dulu alias pinjam. Nanti selesai kerja baru diperhitungkan. Tapi apakah rekanan mau begitu?

Kepada mitra (rekanan,red), tambah Maksi, kami harus tetap menjaga hubungan baik. Sehingga masalah rasionalisasi belanja ini kami panggil mereka. Kami kasih data atau item-item pekerjaan yang dicoret atau dihilangkan oleh akibat refokusing dana APBD Provinsi atau DAU Murni tersebut.

“Jadi bukan saya pilih-pilih karena suka atau tidak suka. Atau rekanan mana yang tidak baik saya geser, yang baik saya kasih pekerjaan. Bukan begitu,”tegasnya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *