DEBAT PILPRES Bahas Tiga Isu HAM

Ricky Gunawan : Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia dinodai banyak aksi intoleransi dan persekusi ke kelompok minoritas, baik minoritas agama, gender, maupun minoritas seksual. Debat Capres-Cawapres penting dilakukan untuk memaparkan gagasan dan sikap mereka mengenai solusi mengatasi persoalan intoleransi dan diskriminasi dan merawat kemajemukan di Indonesia. 

 

Jakarta, citra-news.com – DUA PASANGAN Calon Presiden dan Calon Wakil Presin (Capres-Cawapres), Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melakukan debat perdana Pilpres 2019. Dua pasangan Capres-Cawapres memaparkan sikap mereka terhadap persoalan hukuman mati, intoleransi dan penegakan hukum (rule of law).

Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan menyatakan, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus menjelaskan pendapat dan sikap mereka terhadap masalah terkait tiga isu HAM itu kepada publik dalam debat Pilpres 2019 tahap pertama.
“Debat ini sejatinya menjadi forum bagi publik untuk menilai orisinalitas ide dan menggali gagasan para capres dan cawapres,” kata Ricky dalam siaran resminya pada Rabu, 16 Januari 2019.

Ricky menjelaskan isu hukuman mati penting dibicarakan dalam debat Pilpres 2019 karena selama era pemerintahan Jokowi terjadi 18 eksekusi yang membuat Indonesia dikritik keras oleh publik di dalam negeri dan internasional.

“Saat ini Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang masih memberlakukan hukuman mati. Banyak negara retensionis yang sudah mulai meninggalkan praktik hukuman mati,” kata dia.

Ricky menambahkan, Malaysia saja kini mulai menggodok rencana menghapus hukuman mati. Dia mendesak Indonesia juga membuka pintu bagi abolisi hukuman mati.

“Oleh karena itu, penting para capres dan cawapres memaparkan pandangannya terkait politik hukum hukuman mati, bagaimana pemerintahan ke depan menyusun peta jalan penghapusan hukuman mati,” ujar dia.

Sedangkan mengenai isu intoleransi, Ricky berpendapat isu ini patut dibahas dalam debat Pilpres 2019 karena dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menghadapi masalah tersebut. Menurut dia, ekskalasi kasus-kasus intoleransi di Indonesia sudah dalam taraf mengancam demokrasi.

“Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia dinodai banyak aksi intoleransi dan persekusi ke kelompok minoritas, baik minoritas agama, gender, maupun minoritas seksual,” ujar Ricky.
Dia menegaskan Capres-Cawapres penting memaparkan gagasan dan sikap mereka mengenai solusi mengatasi persoalan intoleransi dan diskriminasi dan merawat kemajemukan di Indonesia.

Sedangkan isu prinsip negara hukum penting dibahas oleh capres-cawapres karena, menurut Ricky, penegakan keadilan di Indonesia masih bermasalah. Dia mencontohkan, selama ini masih ada eksekusi mati yang tidak sesuai prosedur, korupsi di tubuh lembaga peradilan, pembubaran paksa diskusi hingga penggerebekan sewenang-wenang ke kelompok tertentu.

Ricky juga menilai mandeknya pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan kasus lain seperti penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan menandakan penerapan prinsip negara hukum masih lemah.

“Di debat pertama, kedua pasangan capres dan cawapres harus bisa menguraikan agenda mereka ketika terpilih dalam hal penguatan rule of law  (prinsip negara hukum). Debat capres dan cawapres tidak boleh menjadi acara formalitas belaka,” kata Ricky.

Sementara Anggota Tim Pakar bentukan TKN, Yusril Ihza Mahendar menyatakan salah satu keputusan rapat itu adalah menunjuk Ma’ruf untuk berbicara mengenai topik terorisme dalam debat pada Kamis 17 Januari 2019.

Dalam debat Pilpres 2019 tahap pertama, Ma’ruf Amin akan bertugas berbicara soal terorisme. Yusril Ihza Mahendra menyatakan Ma’ruf akan menjelaskan bahwa Islam adalah agama damai.

Dikatakannya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah menggelar rapat untuk pemantapan persiapan menjelang debat Pilpres 2019 tahap pertama.
“Alhamdulillah, ini akan lebih banyak Pak Ma’ruf Amin yang akan menjawab nanti, kalau mengenai terorisme. Terutama penekanannya nanti bahwa menghadapi terorisme itu sama sekali tidak berarti pemerintah itu memusuhi Islam,”kata Yusril saat ditemui di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Rabu 16 Januari 2019.

Yusril menjelaskan Ma’ruf akan memberikan pemahaman mengenai ajaran Islam yang damai, toleran serta bersahabat. Menurut dia, Ma’ruf berencana memaparkan ayat-ayat Al-Quran untuk mendasari argumennya. “Karena lebih banyak dikira terorisme itu terkait dengan Islam. Jadi lebih tepat Pak Ma’ruf yang menjawab lengkap dengan ayat-ayat Al-Qu’ran dibacakan. Saya optimis Ma’ruf tidak akan menemui kendala dalam debat capres-cawapres karena sudah melakoni serangkaian latihan. Apalagi, Ma’ruf sudah terbiasa memberikan ceramah agama,”kata Yuzril. +++cnc/tirto.id

Gambar : Ilustrasi Joko Widodo dan Prabowo mengendarai kuda usai pertemuan di Hambalang pada 31 Oktober 2016. Dua Capres ini ketika itu membahas tentang keamanan negara.

Foto : Doc. CNC/tirto.id

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *