FAHRI Hamzah DIBENCI dan DICINTAI Orang NTT

Viktor Laiskodat : Hal utama yang dibutuhkan calon tenaga kerja yang bekerja di luar negeri adalah skill (ketrampilan) yang memadai. Jika tidak cukup trampil maka TKI akan kembali ke kampungnya dengan peti mati.

Kupang, citra-news.com – ANGGOTA Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia DPR RI dan tamu undangan lainnya mengerutkan kening dengan ucapan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Wagub NTT), Josef A. Nae Soi.

“Orang NTT sangat membenci yang namanya Fahri Hamzah. Tapi orang NTT juga sangat mencintainya. Apalagi dengan kunjungan pak Fahri Hamzah hari ini untuk membantu pemerintah dan masyarakat NTT menghadapi kesulitan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mengoptimalisasi ketrampilan para calon tenaga kerja,”ucap Wagub Yos.

Fasilitas dan Sarpras (sarana prasarana) dibutuhkan, tegas dia, menjadi media pelatihan ketrampilan   bagi para calon tenaga kerja asal NTT yang berminat   untuk bekerja diluar negeri. Pemerintah NTT telah membangun prasarana Balai Latihan Kerja (BLK) dan beberapa unit kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Namun beberapa fasilitas yang dibutuhkan  belum ada.  Sehingga kedatangan Timwas TKI DPR RI ini memberikan solusi untuk NTT.

“Dalam waktu dekat ini saya akan mengundang seluruh stakeholder kita bertemu langsung di kantor LTSA. Agar semua bisa melihat sendiri apa-apa yang kurang dan belum ada. Sehingga saat kita ajukan permintaan ke Pemerintah Pusat, kita punya data yang valid. Pak Fahri dan ade-ade anggota DPR RI Komisi IX sudah pasti akan membantu NTT. Saya dan pak Viktor sebelum jadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, kami juga pernah di Senayan (anggota DPR RI) . Karena itu kali ini kedatangan Timwas harus bisa membantu kakaknya yang mengalami kesulitan  dalam mengurus para calon tenaga kerja,”kata Wagub Yos di ruang rapat Gubernur NTT Gedung Sasando Kupang, Kamis 24 Januari 2019.

Sementara Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan upaya-upaya penanganan bagi calon tenaga kerja. Kesiapan SDM bagi calon TKI asal NTT mutlak penting, guna meminimalisir permasalahan hukum dan administrasi. Baik pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan.

“Karena selama ini jumlah tenaga kerja bekerja diluar negeri terbanyak dari NTT. Tapi  awal pemberangkatannya unprocedural. Ditambah lagi dengan tidak dibekali dengan ketrampilan yang memadai maka diperlakukan secara tidak manusiawi di negara tujuan. Akibatnya para TKI ke daerah asalnya dengan peti mati. Hal-hal semacam inilah yang perlu kita hindari bersama dengan cara memberikan pelatihan ketrampilan bagi para calon TKI sesuai dengan kebutuhan negara tujuan,”kata Viktor.

Menyadari berbagai kendala yang dihadapi ini, beber Viktor, maka Pemerintah Provinsi NTT membuat kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pemerintah perlu mempersiapkan dengan baik fasilitas dan Sarpras yang dibutuhkan. Tujuannya agar para calon TKI asal NTT sebelum penempatan bekerja di negara tujuan, punya kompetensi dan skill yang cukup sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

Bahwa adanya kelengkapan fasilitas dan Sarpras para calon TKI dilatih di NTT. Dengan begitu maka outcomenya adalah menciptakan SDM tenaga kerja handal dan siap pakai. Berikut, mengurus kelengkapan administrasi sesuai tuntutan dan dikirim keluar hanya melalui pintu keluar yang ada di NTT. Selain itu harus ada dokumen Perjanjian Kerja Sama  (PKS) antar pemerintahan dan perusahaan di negara penerima calon PMI.

Perlindungan PMI Pra Penempatan

Mempertegas pernyataan Gubernur Viktor, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Sisilia Sona menyebutkan ada dua hal penting yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT dalam rangka perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia).

Pertama, berpedoman pada penetapan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTT Nomor:  357/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018  tentang Pemberhentian Pemberangkatan Calon PMI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke luar negeri.  Dengan pengecualian diberikan kepada calon PMI yang memiliki kompetensi dilatih di NTT dan diberangkatkan dari embarkasi NTT.

Kedua, Penetapan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 294/KEP/HK/2014 tanggal 22 Desember 2014  tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang / Pencegahan serta Penanganan Calon TKI/TKI Bermasalah/ Non Prosedural Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal lain yang juga perlu kami laporkan, lanjut Sona, pemerintah telah membangun 3 unit kantor LTSA. Namun sampai dengan saat ini belum beroperasi karena kurang tenaga praktisi keimigrasian. Juga terbangun 7 unit BLK dimana 2 (dua) diantaranya BLK Kejuruan. Namun baru 1 (satu) yang beroperasi yakni Asiten Rumah Tangga. Sedangkan perusahaan perekruitmen baru ada 27 yang terdaftar dan memiliki legal formal. +++ cnc1

Gambar : Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (ketiga dari kiri) diapiti Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (kedua) dan Josef A. Nae Soi (keempat) foto bersama anggota Timwas TKI DPR RI. Juga tampak Wakapolda NTT, Brigjen Polisi Johni Asadoma (kedua) dari kanan, di Gedung Sasando Jl . El Tari Kupang, Kamis 24 Januari 2019.

Foto : Doc. CNC /marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *