Merenda KEGAGALAN di Bisnis Koperasi GEMARIKAN

Koperasi ‘Gemarikan Sejahtera Bersama’ yang dipayungi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT (DKP NTT) disinyalir menerapkan model bisnis ‘kios dalam toko’. Astaga…!

Kupang, citra-news.com – GRACE F.P Ndoen, SH mengakui aneka produk olahan hasil laut dari sejumlah Usaha Kecil dan Menengah dipasarkan di  Rumah Usaha Niaga (RUN) Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun usaha bisnis yang dirintis oleh DKP NTT sejak tahun 2014 itu kini mulai pasang surut dan tak menentu.

Demikian Grace saat ditemui citra-news.com di RUN Kupang, Jalan Basuki Rachmat Naikolan Kota Kupang, Provinsi NTT,  Jumat 01 Maret 2019.

Menurut dia, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) adalah program pemerintah Provinsi NTT dalam memajukan pembangunan di sector kelautan dan perikanan. Dan dalam menjalankan aksi program ini pegiat Gemarikan membentuk UKM. Dan setiap UKM menjalankan usaha pengolahan bahan makanan dari hasil lalut.

Tapi sayangnya seiring berjalannya waktu usaha bisnis UKM ini mengalami pasang surut. Sejatinya, jelas Grace, ada banyak factor pemicu kelesuan bisnis UKM Gemarikan. Diantaranya, ketidakharmonisan hubungan bisnis antara satu UKM dengan UKM lainnya. Apalagi di dalam satu unit usaha ada ‘orang dalam’ di dinas selaku pengelola program. Dan factor lainnya adalah ketersediaan bahan baku yang sifatnya musiman saja.

Menjawab UKM yang berkecimpung di Gemarikan, sebut Grace, sedikitnya ada 50-an anggota usaha kecil dan menengah (UKM) yang memasukan aneka produk olahan hasil laut dan dipajang di RUN ini. Aneka produk olahan dimaksud berupa abon ikan, kerupuk, keciput dan stik rumput laut, serta hasil olahan lainnya.

“Jika pada musimnya tiba sejumlah produk olahan itu lengkap terisi di rak-rak pajangan ini. Tapi musim penghujan seperti saat ini bahan bakunya sulit didapat. Sehingga aktivitas produksi tidak terlalu padat. Dan bahkan tidak ada aktivitas. Nah, untuk mengisi waktu lowong ini maka kami jalankan mesin printing untuk mencetak kemasan. Juga bahan order (pesanan) lainnya,”ungkap pemilik UKM Mama Bo’I sekaligus pengelola RUN Kupang itu.

Menurut Grace, RUN Kupang adalah satu-satunya di Provinsi NTT yang menjadi tempat pelatihan dan pemasaran produk UKM atau produk home industry olahan hasil laut. Meski demikian sambil menunggu bahan produksi maka usaha hilir lainnya juga bisa bergerak. Agar supaya bisa menutupi biaya operasional pelatihan maka pihaknya menempatkan satu unit mesin printing.

“Ini mesin printing hasil bantuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Adanya mesin printing ini bisa mencetak kemasan produk. Kepala dinas tahu koq adanya mesin printing disini. Akan tetapi ibu Sulastri sebagai salah satu kepala bidang di DKP Provinsi NTT melarangnya. Padahal dia sendiri juga punya produk UKM biasa dipajang di RUN ini,”ungkap Grace.

Gemarikan Jadi Program Aksi DKP NTT

Untuk diketahui, UKM yang bernaung di wadah RUN ini. Diantaranya UKM Mama Bo’I, Aisyiah, Al Ijtihad, Setia Kawan, Sehati, dan beberapa produk usaha perorangan lainnya. Kesemua UKM ini terbentuk untuk mempropaganda ‘Gerakan Makan Ikan’ sekaligus promosi salah satu tekad program pembangunan pemerintah provinsi NTT yakni pembangunan kelautan dan perikanan.

Grace lebih jauh membeberkan, RUN ini dirintis sejak 5 tahun lalu. Atau tepatnya di era kepemimpinan FRENLY – Frans Lebu Raya dan Alexander Beny Litelnony – Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2014-2018. Kala itu Program pembangunan kelautan dan perikanan adalah salah satu dari 6 tekad program. Dalam mana Gemarikan menjadi program aksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT (DKP NTT).

“Sebelum UKM Mama Bo’I terbentuk, saya melakukan bisnis olahan hasil laut di rumah saja. Sambil mencari peluang bantuan dari pihak ketiga, DKP NTT selalu melibatkan kami untuk mempromosi program aksinya. Saya juga terlibat aktif memberikan pelatihan dan pendampingan bagi anggota masyarakat yang berminat membuka usaha home industry. Baru sekitar tahun 2017 saya dipercaya oleh dinas (DKP NTT) untuk mengelola RUN ini,”beber Calon anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Sayangnya bisnis UKM ini mulai lesuh setelah masing-masing UKM juga sudah punya jaringan bisnis diluar sana. Oknum pejabat di dinas selain sudah tidak lagi memasukan produk usahanya di RUN, UKM kami juga mulai ditekan dengan berbagai argumentasi. Diantaranya, UKM Mama Bo’I tidak perlu ada usaha sampingan (mesin printing). Jika masih ingin kelola RUN maka harus teken kontrak dengan target memasukan PAD dalam jumlah tertentu.

“Sehingga baru-baru ini saya diberikan surat teguran dari dinas. Yang isinya terkait mesin printing ini. Saya katakan OK tapi beri saya waktu untuk mengeluarkan mesin printing dari RUN ini. Mesin printing ini beroperasi bahan baku ikan dan rumput laut sejak Desember sampai saat ini sulit didapat. Karena itu sambil menunggu waktunya dan juga dilakukan rapat bersama mesin ini harus tetap jalan. Jika sehari tidak cetak maka head-nya akan rusak. Untuk menggantinya per satu head  seharga Rp 15 juta. Iya, saya mohon pengertian baik dari pihak dinas,”ujarnya terbata-bata sambil menangis.

Sembari menambahkan, kalau pihaknya tahu betul seluk beluk pergerakan DKP NTT dalam melaksanakan program aksi ‘Gemarikan’. Termasuk upaya DKP NTT dalam mensukseskan tekad NTT Provinsi Koperasi. Karena itu UKM Mama Bo’I membentuk  Koperasi Gemarikan Sejahtera Bersama dan telah mengantongi ijin usaha koperasi produsen.

Tapi Koperasi ini tidak bisa jalan seperti layaknya alias gagal, aku Grace. Padahal ada peluang dana ratusan juta dari LPDB  (Lembaga  Pengelolaan Dana Bergulir). “Kalau saya mau saja saya bisa palsukan tanda tangan anggota di buku anggota koperasi. Karena syaratnya harus memasukan print out tanda tangan, baru danannya bisa cair. Tapi saya tidak lakukan itu karena bertentangan dengan suara hati,”ucapnya sambil menyeka air mata.

Kuat dugaan ada oknum pejabat di DKP NTT (juga instansi lainnya) mambangun usaha koperasi  atau membentuk wadah UKM dengan menyapi program pemerintah. Tujuannya hanya untuk ‘menangkap’ peluang kredit dana bergulir, semisal LPDB. Ini ibarat ‘kios dalam toko’ bukan? Meskipun negara telah menjamin bahwa setiap warga negara bebas untuk berserikat dan berkumpul. Tapi setiap wadah mestinya tidak harus saling ‘memangsa’. Seperti konon terjadi antar UKM  di wadah RUN Provinsi NTT ini. +++ cnc1

Gambar : Grace F.P Ndoen, SH memperlihatkan tumpukan buku anggota Koperasi Gemarikan Sejahtera Bersama di RUN Kupang Jumat 01 Maret 2019.

Foto : Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *