NTT Wilayah Potensial GARAM Berkualitas DUNIA

Kondisi geografis NTT dengan musim panas lebih lama menjadi anugerah tersendiri khususnya bagi para petani garam. Sedikitnya ada 7 (tujuh) kabupaten yang teridentifikasi memiliki luasan lahan garam potensial. Dan saat ini ada perusahaan yang sudah berpoduksi namun tidak sedikit juga dalam tahapan negosiasi antarpihak dengan pemilik lahan.

Kupang, citra-news.com – KEPALA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusantara Tenggara Timur, Drs. Marsianus Jawa, M.Si, mengatakan NTT adalah wilayah potensial garam. Bahkan ada beberapa kabupaten/kota se-Provinsi NTT memiliki potensi garam dengan luasan lahan mencapai diatas 100 hektar.

Dikatakannya, hampir semua kabupaten/kota di NTT memiliki lahan garam. Namun saat ini Dinas PMPTS Provinsi NTT mengidentifikasi 7 (tujuh) kabupaten potensial untuk pengembangan garam. Luasan lahan garam yang dimiliki masing-masing kabupaten mencapai ribuan hektar. Dalam mana jika dikembangkan lebih optimal lagi maka akan berproduksi mencapai puluhan ribu ton garam pertahun.

Marsianus Jawa atau akrab disapa Nus Jawa mengatakan hal itu saat ditemui citra-news.com  di ruang kerjanya Gedung Kantor Gubernur Satu Jalan Basuki Rachmat Oepura Kota Kupang, Timor Provinsi NTT, Selasa 9 April 2019.

“NTT punya potensi lahan garam dengan luasan ribuan hektar. Dan bertebaran hampir di semua kabupaten/kota di Provinsi NTT. Akan tetapi yang tengah gencar dikembangkan saat ini terdapat di 7 (tujuh) kabupaten. Dari sejumlah kabupaten yang ada sebagiannya telah berproduksi dan beberapa lainnya masih dalam tahapan land clearing (LC). Ada juga yang sudah teken kontrak dengan pihak investor dan menunggu saat untuk beroperasi,”jelas Nus Jawa.

Ke-7 kabupaten di NTT yang saat ini sedang giatnya melakukan pengembangan garam.  Dia menyebutkan Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nagekeo, Lembata, dan Sabu Raijua. Dengan total luasan lahan potensial garam bisa mencapai ribuan hektar.

Mantan Inspektur Provinsi NTT itu menjelaskan, di Kabupaten Kupang luas lahan garam terbentang di sepanjang wilayah Teluk Kupang. Atau tersebar di 3 (tiga) kecamatan, masing-masing Kecamatan Sulamu, Kupang Timur, dan Kupang Tengah.  Dan  potensial sebanyak 7000 hektar. Dari luasan yang ada saat ini sedang dikuasai oleh beberapa investor (perusahaan).

Diantaranya, sebut Nus, PT Garam Indonesia dengan luas lahan 500 HA (hektar) di Desa Bipolo. Luasan lahan yang belum dikembangkan (lahan potensial) seluas 324 HA. PT Garam Indonesia sejak tahun 2018 telah berproduksi sebanyak 4000 ton. Sedangkan PT Garam Indonesia Nusantara mampu berproduksi 580 ton. Berikut, PT Timor Livestock Lestari masih dalm tahap konstruksi diatas lahan seluar 300 HA. Sementara 30 HA lainnya masih dalam tahapan land clearing (LC)

Berikut Kabupaten TTS saat ini dikembangkan oleh PT Tamaris Garam Nusantara dengan mengelola lahan seluas 1.388 HA di Desa Tuineke dan Desa Tuafanu di Kecamatan Kualin. Data potensial garam yang tengah dikembangkan di Kabupaten TTS saat ini seluas 3000 HA, terdapat di Kecamatan Kualin dan Kecamatan Amanuban Timur.

Di Kabupaten TTU data potensial yang teridentifikasi yakni pada wilayah Pantura (Pantai Utara) yang tersebar di 3 kecamatan dan 6 desa. Yaitu Desa Oesoko, Insana Utara, Oepuah Utara, Oepuah Selatan. Di Kecamatan Biboki, Nunleu, Punuk, Oemanu, Oepuah Selatan, Tuanmese Kecamatan Biboki Anleu.

Ada 3 (tiga) desa yang telah dilakukan survey oleh PT Tamaris Garam Nusantara yaitu di desa Oemanu, Ponu, dan Desa Tuamese. Dengan total areal seluas 800 HA termasuk areal cadangan transmigrasi (SP1)

Sementara  di Kabupaten Malaka, lanjut Nus Jawa, pada tahun 2016 pemerintah kabupaten melalui Badan Pertanahan memberikan izin kepada PT Inti Daya kencana untuk mengelola lahan seluas 5.900 HA. Namun menjadi potensi garam hanya seluas 2.500 HA dan tersebar di 3 kecamatan. Yakni Kecamatan Wewiku, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Malaka Barat.

Di Kabupaten Nagekeo, teridentifikasi di Desa Golonio dan Desa Tendakindi. Adapun perusahaan yang berinvestasi di Desa Golonio adalah PT Cheetam Garam Indonesia, seluas 56 HA. Di area yang ada pihak perusahaan sekaligus membangun fasilitas pabrik garam industry.

Sedangkan di Desa Tendakindi lahan yang awalnya dikuasai oleh PT Nusa Anoa seluas 770 HA, telah diambil sebagiannya oleh pemerintah Kabupaten Nagekeo eluas 442,98 HA untuk berbagai fungsi.

“Lahan potensial garam tersebut statusnya telah diusulkan oleh pemerintah setempat melalui Badan Pertanahan untuk ditetapkan HPL dan SK-nya sementara dalam proses sertifikasi. Persoalan yang dihadapi adalah belum ada kesepakatan yang terbangun antara pemerintah kabupaten dengan pihak perusahaan tentang kontribusi sebanyak 4 persen dari total produksi yang dihasilkan setiap tahun,”bber Nus Jawa.

Di Kabupaten Lembata baru teridentifikasi 5 kecamatan dengan luasan areal 1.096 HA. Dan baru terkelola seluas 60 HA hingga lahan tidur seluas 1.36 HA. Sejauh ini belum ada perusahaan yang membuat penawaran mengelola lahan garam yang ada.

Untuk Kabupaten Sabu Raijua memiliki luasan lahan garam 376 HA yang tersebardi 18 desa. Hingga saat ini baru 1 HA lahan garam yang dikelola masyarakat dan perusahaan daerah Kabupaten Sabu Raijua. Lahan yang belum dikelola seluas 226 HA yang tersebar dalam spot-spot sehingga sulit bagi investor untuk berinvetasi di daerah ini.

Masalah Tanah Menghalangi Niat Investor  

Nus Jawa menegaskan, masalah pokok yang dihadapi investor adalah tanah. Lahan tidur sekalipun bila sudah dikembangkan, masyarakat complain bahwa lahan tersebut berstatus tanah ulayat atau tanah suku.

Berbicara soal investasi jangka panjang, sebut Nus Jawa, maka Garam adalah salah satu kekayaan alam  potensial yang sangat propektif untuk investasi jangka panjang. Selain Garam potensi lainnya adalah pariwisata. Akan tetapi hal potensial ini dalam perjalanan waktu akan bisa terganggu. Karena ditimbulkan oleh sekelompok msyarakat yang mengklaim jika lahan tersebut masih berstatus tanah ulayat.

“Investasi di sector apapun yang berhubungan dengan lahan, persoalan yang dihadapi pihak ketiga (investor) adalah masalah tanah. Hemat saya pendekatan pemerintah daerah (Pemda) dan komitmen kepala daerah perlu dilakukan secara baik dengan masyarakat pemilik lahan,”ucap Nus Jawa.

Selain membangun komitmen dengan pemilik lahan, beber Nus Jawa, pihak Pemda juga harus membuat pemetaan yang baik. Lokasi mana yang punya peluang untuk dilakukan investasi. Setelah mengidentifikasi lahan, diikuti dengan pengecekan langsung ke lapangan. Apakah sudah ada yang menguasai atau belum. Karena kebanyakan masyarakat kita terutama saudara-saudara kita yang Chinesse mereka sudah terlebih dahulu menguasai lahan-lahan strategis. Ketika investor besar datang mau berinvestasi sudah tidak bisa lagi.

“Dari fakta-fakta yang ada ini bapak Gubernur Viktor Laiskodat melakukan terobosan-terobosan baru. Terkait pengembangan garam beliau menanyakan dimana ada lahan kosong dan tidak didayagunakan, diserahkan ke pemerintah provinsi saja. Itu artinya lahan kosong potensial harus dibangun sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang. saja dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat,”tandasnya. +++ marthen/citra-news.com

Gambar : Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTT Drs. Marsianus Jawa, M.Si, saat diwawancarai citra-news.com di Kupang Timor Provinsi NTT, Selasa  9 April 2019.

Foto : Doc. CNC/marthen radja

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *