Untuk Kabupaten Sabu Raijua memiliki luasan lahan garam 376 HA yang tersebardi 18 desa. Hingga saat ini baru 1 HA lahan garam yang dikelola masyarakat dan perusahaan daerah Kabupaten Sabu Raijua. Lahan yang belum dikelola seluas 226 HA yang tersebar dalam spot-spot sehingga sulit bagi investor untuk berinvetasi di daerah ini.
Masalah Tanah Menghalangi Niat Investor
Nus Jawa menegaskan, masalah pokok yang dihadapi investor adalah tanah. Lahan tidur sekalipun bila sudah dikembangkan, masyarakat complain bahwa lahan tersebut berstatus tanah ulayat atau tanah suku.
Berbicara soal investasi jangka panjang, sebut Nus Jawa, maka Garam adalah salah satu kekayaan alam potensial yang sangat propektif untuk investasi jangka panjang. Selain Garam potensi lainnya adalah pariwisata. Akan tetapi hal potensial ini dalam perjalanan waktu akan bisa terganggu. Karena ditimbulkan oleh sekelompok msyarakat yang mengklaim jika lahan tersebut masih berstatus tanah ulayat.
“Investasi di sector apapun yang berhubungan dengan lahan, persoalan yang dihadapi pihak ketiga (investor) adalah masalah tanah. Hemat saya pendekatan pemerintah daerah (Pemda) dan komitmen kepala daerah perlu dilakukan secara baik dengan masyarakat pemilik lahan,”ucap Nus Jawa.
Selain membangun komitmen dengan pemilik lahan, beber Nus Jawa, pihak Pemda juga harus membuat pemetaan yang baik. Lokasi mana yang punya peluang untuk dilakukan investasi. Setelah mengidentifikasi lahan, diikuti dengan pengecekan langsung ke lapangan. Apakah sudah ada yang menguasai atau belum. Karena kebanyakan masyarakat kita terutama saudara-saudara kita yang Chinesse mereka sudah terlebih dahulu menguasai lahan-lahan strategis. Ketika investor besar datang mau berinvestasi sudah tidak bisa lagi.
“Dari fakta-fakta yang ada ini bapak Gubernur Viktor Laiskodat melakukan terobosan-terobosan baru. Terkait pengembangan garam beliau menanyakan dimana ada lahan kosong dan tidak didayagunakan, diserahkan ke pemerintah provinsi saja. Itu artinya lahan kosong potensial harus dibangun sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan banyak orang. saja dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat,”tandasnya. +++ marthen/citra-news.com
Gambar : Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTT Drs. Marsianus Jawa, M.Si, saat diwawancarai citra-news.com di Kupang Timor Provinsi NTT, Selasa 9 April 2019.
