Berbeda dari BPUPKI yang masih melibatkan orang Jepang, seluruh anggota PPKI adalah orang Indonesia. Bedanya lagi, jika keanggotaan BPUPKI didasarkan atas latar belakang ideologis, orang-orang yang mengisi formasi PPKI dipilih dengan dasar kedaerahan (Yudi Latif, Inteligensia Muslim dan Kuasa, 2006:342).
Anggota awal PPKI ada 21 orang, terdiri dari 12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, dan 1 orang peranakan Tionghoa, dengan Sukarno sebagai ketuanya. Namun, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan PPKI ditambah 6 orang lagi sehingga totalnya menjadi 27 anggota.
Tujuan PPKI dibentuk untuk “mempercepat semua upaya persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintahan Indonesia merdeka”.
Sementara tugasnya, antara lain: meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang telah disepakati di level BPUPKI; mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang; dan menyusun segala sesuatu terkait tata negara setelah Indonesia merdeka nanti.
Peran BPUPKI dan PPKI
Para anggota BPUPKI merumuskan landasan negara merdeka Indonesia.
HASIL Sidang PPKI Hasil sidang perdana PPKI hanya sedikit mengubah Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam” diganti menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli.” Perubahan itu terjadi setelah tiga pimpinan PPKI, yakni Sukarno, Hatta, dan Radjiman, diundang ke Dalat (Vietnam) untuk bertemu Marsekal Terauchi pada 8 Agustus 1945.
Di momen itu pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia (St Sularto & Dorothea Rini Yunarti, Konflik di Balik Proklamasi, 2010:98). Jepang akhirnya benar-benar kalah dari Sekutu. Dan, atas desakan kaum muda, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu dilakukan tanpa menunggu persetujuan Jepang sehingga apa yang selama ini direncanakan Dai Nippon tidak tercapai. Sidang PPKI berikutnya digelar pada 18 dan 19 Agustus 1945 yang menghasilkan pengesahan UUD 1945, memilih Sukarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara, serta membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi.
Selain itu, dirumuskan pula gagasan pembentukan Komite Nasional Indonesia untuk membantu presiden dan wakil presiden. Komite ini diresmikan dalam sidang berikutnya pada 22 Agustus 1945. Ia juga menghasilkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai angkatan perang Republik Indonesia, cikal-bakal TNI dan Polri.
Misi akal-akalan Jepang akhirnya gagal meskipun telah direncanakan cukup matang dengan pembentukan BPUPKI. PPKI yang dibentuk setelahnya justru menjadi penegas bahwa Jepang memang harus menyerah pada kekuatan pemuda dan kaum pergerakan dalam perkara kemerdekaan bangsa Indonesia. +++ marthen radja/citra-news.com
