KABID Dikmen Diminta Urustuntas RKB SMKN 5 Kupang MANGKRAK

Foto : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Drs. Benyamin Lola,M.Pd di Aula Kelimutu ruang rapat DPRD NTT saat diwawancarai awak citra-news.com, Selasa 11 Mei 2019. Doc. CNC/marthen radja

Sesungguhnya belum 100 persen selesai pembangunan gedung RKB di SMKN 5 Kupang. Prasarana dari dana Banper Pusat tahun 2018 tersebut ‘diakali’ pihak panitia swakelola dibangun type dua lantai. Namun apakah Juknis atau Juklaknya mengatur demikian?  Persisnya hanya pihak panitia bersama kroni-kroninya yang tahu.

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kadis P dan K Prov. NTT), Drs. Benyamin Lola,M.Pd mendelegasikan Kepala Bidang (Kabid) yang mengurusi lembaga pendidikan menengah (Dikmen) untuk segera menyelesaikan pembangunan gedung dan atau ruang kelas baru (RKB) yang dibiayai APBN. Hal ini dimaksudkan agar bisa dimanfaatkan untuk Rombongan Belajar (Rombel) siswa baru di PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) pada tahun ajaran (TA) 2019/2020.

“Kemarin (Senin,10 Juni 2019, red) kita sudah lakukan rapat bersama para pimpinan Dinas P dan K Prov. NTT dengan  para Kepala Sekolah SMA/SMK khususnya di Kota Kupang. Dalam rapat teknis terkait PPDB ini  saya tegaskan agar Kabid Dikmen segera menuntaskan urusan pembangunan gedung atau RKB. Salah satunya RKB di SMKN 5 Kota Kupang”,demikian Benyamin saat ditemui citra-news.com di gedung DPRD Prov NTT, Selasa 11 Mei 2019.

Menurut Kadis Benyamin, kesiapan fasilitas dan sarana prasarana (Sarpras) sekolah adalah hal penting untuk menjawab kebutuhan Rombel di setiap sekolah penerima PPDB TA 2019/2020. Oleh karena itu kepada sekolah-sekolah yang mendapat alokasi dana APBN/Bantuan Pemerintah (Banper) Pusat untuk kebutuhan fasilitas dan Sarpras sekolah harus sudah ready (siap) pada momentum penerimaan/PPDB TA 2019/2019 ini, tandasnya.

“Soal RKB di SMKN 5 Kota Kupang sesuai teknis saya sudah perintahkan Kabid Dikmen (Pius Rasi, red) turun lokasi untuk melihat persoalannya. Karena  RKB yang dibangun nantinya dimanfaatkan untuk siswa yang daftar baru. Kalau dikatakan RKB itu sudah selesai  dibangun  namun  belum di-PHO-kan maka hal-hal semacam itulah yang harus diurustuntaskan oleh Kabid Dikmen”,tegasnya.

Foto : Gedung RKB di SMKN 5 di bilangan Jl. Nanga Jamal Kota Kupang-Timor NTT. Proyek tanpa papan nama tersebut  menelan dana sekitar Rp 700 juta lebih Doc. CNC/marthen radja.

Perlu diketahui, lanjut Kadis Benyamin, PPDB tahun ini kita baru mencoba 7 (tujuh) SMA Negeri se-NTT. Dengan menerapkan system PPDB sesuai petunjuk. “Tahun ini kita uji coba di 7 sekolah negeri SMA, yang menerapkan zonasi dan Rombel sesuai petunjuk. Untuk SMK sementara belum”, ucapnya dengan tidak menyebut nama-nama 7 SMAN dimaksud.

Menjawab citra-news.com terkait system Zonasi PPDB TA 2018/2019 yang berdampak pada demonstrasi orangtua murid yang mendaftar anaknya ke beberapa SMAN ’favorite’ di Kota Kupang, Kadis Benyamin menjelaskan demo tahun lalu itu, setelah dievaluasi ternyata ada kelemahan saat proses penerimaan atau pendaftaran. Dimana pendaftaran tidak ditutup ketika quota dari satu sekolah sudah penuh. Ini karena proses PPDB ini dilakukan secara online. Dan system online ini ketika qqquota sekolah itu penuh system akan mengunci. Sehingga para pendaftar tidak bisa mengakses. Dan nantinya bisa direkomendasikan ke sekolah yang  lain.

“Karena selain sekolah negeri ada banyak sekolah swasta kita. Namun masyarakat dia memprioritaskan ke sekolah negeri dulu darpada sekolah-sekolah swasta. Nah itu yang menyebabkan masyarakat berdemo itu sebenarnya. Padahal tanggung jawab sekolah itu bukan saja perintah. Tetapi juga masyarakat,”pungkasnya.

Pemprov NTT Jangan Anggap Enteng PPDB 90 Persen System Zonasi

Pada kesempatan yang sama, Dra. Kristofora B. Bantang, anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, pemerintah Prov.NTT melalui Dinas PK harus benar-enar mengkawal system PPDB ini. .

“Dinas PK Prov.NTT jangan anggap enteng dengan PPDB. Karena aturannya harus 90Cpersen PPDB. Pihak pemerintah harus kawal betul soal PPDB ini. Jangan seperti tahun laku ada demonstrasi kesana kemari karena kesalahan prosedur. Itu yang kami DPR harapkan”,tegas Bantang. Sembari berharap agar masyarakat juga harus bisa menerima ketentuan-kentuan teknis yang ada.

“Kami DPR kerja professional. TIDAK ada titipan-titipan kepentingan. Harus penuhi 90 persen zonasi dulu barulah 10 persen karena alasan-alasan lainnya. Itupun ada ketentuannya. Iya karena alasan ikut orang tua dan dari siswa yang berprestasi”,Bantang menampik kalau ada titipan anak pejabat apalagi DPR.

Foto : Dra. Kristofora B. Bantang, di Gedung DPRD Provinsi NTT bilangan Jl. El Tari Kota Kupang-Timor NTT. Doc. CNC/marthen radja

Menjawab citra-news.com dampak ikutan dari PPDB system zonasi adalah ketersediaan fasilitas dan Sarpras sekolah, Bantang mengatakan justeru pihak dinas yang menentukan indicator Rombel yang harus disosialisasikan dari jauh-jauh hari sebelum  hari “H” PPDB.  “Informasi public ini yang wajib hukumnya untuk diketahui public. Sehingga tidak berekses pada demo masyarakat. Adalah fakta adanya demonstrasi masyarakat karena dinas TIDAK turun mensosialisasikan PPDB ke tingkat masyarakat hingga ke masyarakat akar rumput. Padahal ada pendanaan disiapkan untuk sosialisasi”, kata Bantang.

Anggota DPRD NTT dari Komisi V ini menambahkan, persoalan RKB di SMKN 5 Kota Kupang diharapkan untuk segera diselesaikan. Soal prosedure dan mekanisme pembangunannya harus mengikuti aturannya. Karena urusan pendidikan tidak bisa dibeda-bedakan antara sekolah swasta dan negeri. Atau mana sekolah umum dan mana sekolah kejuruan. Kesemuanya oleh Dinas P dan  Prov. NTT harus mengurusnya secara proporsional,tandasnya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *