Ketidaksiapan SARPRAS Primadona MASALAH Quota PPDB

Foto Mursalin Ngala, S.Pd Ketua Panitia PPDB TA 2019/2020 di ruang kerjannya, SMKN 5 Kupang Jl.Nanga Jamal No.1 Kota Kupang, Timor-NTT. Doc. CNC/marthen radja.

Meskipun Sekolah Kejuruan ‘bebas hambatan’ akan syarat mutlak system Zonasi namun harus memperhatikan kesiapan sarana prasarana (Sarpras) yang ada di sekolah. Jika tidak maka eksistensi lembaga menjadi taruhan alias jadi buah bibir di masyarakat.

Citra-News.Com, KUPANG – BERBEDA dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Untuk sekolah kejuruan tidak mengenal system Zonasi. Artinya para orangtua secara leluasa mendaftarkan anaknya di sekolah kejuruan mana saja. Asalkan sesuai dengan bakat dan minat anak.

Hal itu dikatakan MURSALIN Ngala, S.Pd, Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Negeri 5 Kota Kupang Tahun Ajaran 2019/2020, di Kupang Sabtu 22 Juni 2019.

“Tidak berbeda dengan SMA umum lainnya, kami di SMKN 5 Kupang ini juga menggunakan system pendaftaran siswa baru secara online. Juga ada system offline secara serentak dilaksanakan dengan jadwal pendaftaran mulai dibuka sejak tanggal 24-26 Juni 2019,”ucap Mursalin sembari mengakui pendaftaran secara online sedikit rumit tinimbang offline.

Dijelaskan Mursalin, pelaksanaan pendaftaran untuk SMA, SMK, dan SLB (Sekolah Luar Biasa)  secara online secara serentak pada tanggal 24 – 26 Juni 2019. Untuk PPDB tahun ajaran 2019/2010 di SMKN 5 Kupang sudah 100 persen system online. Namun jika ada orangtua murid yang sama sekali tidak memahami cara mendaftar di Online maka kita juga beri toleransi. Karena kami tidak ingin mengabaikan hak anak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati pendidikan.

Foto Mursalin Ngala, S.Pd di ruang kerjananya dengan tumpukan petunjuk teknis  (Juknis) dan ID Card (tanda pengenal) Panitia PPDB TA 2019/2020. Doc. CNC/marthen radja.

Mengikuti penjadwalan PPDB tingkat SMA, SMK, dan SLB, lanjut dia, maka PPDB untuk SMA dan SMK dibuka Pendaftaran Utama mulai tanggal 24 dan berakhir tanggal 26 Juni 2019. Sementara tahapan verifikasi hanya khusus SMA saja. Pengumuman hasil pendaftaran secara Online  tanggal 27 Juni 2019 dan Pendaftaran Ulang dibuka pada tanggal 29 Juni – 01 Juli 2019.

Sementara Pendaftaran Susulan secara Online sekaligus verifikasi pada tanggal 2-3 Juli 2019. Penguuman hasil tanggal 4 Juli 2019 dan Pendaftaran Ulang dibuka tanggal 6-8 Juli 2019. Sedangkan system Offline mulai dibuka tanggal 1-10 Juli 2019 dan pengumumannya pada tanggal 11 Juli 2019.

“Jadi sebenarnya ada dua tahapan pendaftaran PPDB untuk tahun ajaran (TA) 2019/2020. Yakni Pendaftaran Utama dan Pendaftaran Susulan. Dengan harapan bila pada tahapan pendaftaran utama belum terpenuhinya quota maka pilihannya pada pendaftaran susulan,”tandasnya.

Menjawab citra-news.com soal daya tampung (kapasitas) PPDB di SMKN 5 Kupang, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum (Waka Kurikulum) itu menjelaskan, total quota (jumlah) peserta didik yang bisa ditampung di Kelas IX sebanyak 468 orang. Dengan jumlah rombongan belajar (Rombel) atau ruang kelas sebanyak 13 ruangan. Jumlah Rombel yang ada ini sudah sesuai dengan Kompetensi Keahlian yang dimiliki peserta didik.

Foto copyan lembaran pengumuman PPDB TA 2019/2020 di SMKN 5 Kupang. Doc. CNC/marthen radja.

Perlu diketahui, tidak saja SMKN 5 Kupang lanjut Mursalin. Di sekolah-sekolah lain pun sama permasalahannya yakni soal kesiapan sarana prasarana (Sarpras) dan sumber daya guru yang dimiliki di sekolah itu. Sarpras dan guru yang punya kualifikasi di bidang pengajaran harus sudah ready (siap) sebelum pihak sekolah menerima pendaftaran siswa baru.

“Jumlah Rombel dan tenaga pendidik harus sudah siap sesuai dengan quota yang ditargetkan. Kami disini mentargetkan 486 peserta didik dengan 13 Rombel. Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita membuka jurusan-jurusan (kompetensi keahlian) yang sesuai dengan perkembangan zaman (up to date). Kompetensi harusnya disesuaikan dengan kondisi yang memungkinkan peserta didik tidak mengalami kesulitan setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah ini,”beber Mursalin.

Untuk itu maka pada PPDB pada TA 2019/2020, sebut Mursalin, ada 10 Kompetensi Keahlian (Komli) yang ditandai dengan masing-masing warna. Namun dari 10 Kompetensi Keahlian (Komli) yang ada, hanya ada dua yang baru. Yaitu Kompetensi Keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti serta Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Bila kita sejajarkan dengan sekolah kejuruan lainnya di Kota Kupang maka SMKN 5 hampir sama jurusan (kompetensi keahlian) yang ada di SMKN 2 Kupang (sebelumnya STM Negeri).

Jadi Kabur Hunce Lapa, Cs Kelola Dana Revitalisasi

Terkait sumber daya guru yang dimiliki di SMKN 5 Kupang, jelas Mursalin, kepada sekolah-sekolah yang memiliki jurusan yang ada dan atau membuka jurusan baru maka tenaga pendidik (guru) wajib ada. Kalau tidak ada guru yang punya basic ilmu sesuai jurusan maka cara lainnya adalah melakukan revitalisasi tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut.

“Pada tahun ajaran 2018/2019 SMKN 5 Kupang menjadi tempat uji kompetensi bagi seluruh guru bangunan SMK se-Provinsi NTT. Khususnya Teknik Konstruksi dan Properti. Sedangkan di SMKN 5 Kupang tidak memiliki jurusan Konstruksi dan Properti. Sehingga mengikutserta guru-guru yang kira-kira sejajar dengan kompetensi itu. Dan intstruktur atau pelatihnya (trainer) didatangkan dari P4TK Malang. Dari dasar itu pada tahun ini kita membuka jurusan baru yakni Bisnis Konstruksi dan Properti di SMKN 5 Kupang,” beber Mursalin.

Foto Domi Wadu, salah satu guru peserta Uji Kompetensi yang diselenggarakan P4TK Malang tahun 2018. Tampak Domi (kanan berdiri dekat pintu Lab. Praktek) mengawasi siswa kelas XII SMKN 5 Kupang menghadapi Ujian Keahlian Kompetensi (UKK). Doc. CNC/marthen radja.

Lagi-lagi dijelaskan, penerimaan siswa baru disesuaikan dengan daya tampung sekolah. SMKN 5 Kupang punya kapasitas tampung 17 ruang kelas dan ada 33 Rombel. Kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan dalam 2 (dua) sift yakni sekolah pagi dan sekolah siang. Sift Satu pada pukul 07.15-12.30 Wita dan Sift Dua pada pukul 13.00-17.45 Wita.

“Semua pembiayaan untuk kegiatan PPDB di SMKN 5 Kupang pada TA 2019/2020 adalah 100% (baca: persen) dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019. Oleh karena dana BOS sedang proses penertiban administrasi maka ibu kepala sekolah punya kiat untuk subsidi dulu (pinjam) dari Dana Komite sekolah,”kata Mursalin.

Dikatakannya, panitia PPDB harus bekerja tuntas sampai dengan pelaksanaan masa orientasi sekolah (MOS) atau sekarang dikenal dengan pengenalan lingkungan sekolah (PLS). Dalam masa PLS selama 3 (tiga) hari ini siswa baru diperkenalkan mengenai system belajar sampai dengan prospek atau peluang kerja setelah menamatkan pendidikan di sekolah ini.  Dan perlu diketahui Sekolah Kejuruan dapat mengubah minat/bakat anak dalam belajar.

Menjawab citra-news.com soal dana Revitalisasi di kegiatan uji kompetensi tahun 2018, Mursalin mengakui bahwa dia tidak tahu persisnya berapa besar.

“Saat itu seingat saya kepala sekolahnya pak Alex Giri. Saya tidak tahu persis besaran dana revitalisasi itu, kemudian pengeluarannya untuk apa saja. Karena yang kelola Dana Revitalisasi itu pak Hunce mereka dengan bendahara. Mekanisme pemanfaatan dana tersebut setahu saya diajukan dari Ketua Kompetensi Keahlian (Kakomli) masing-masing,”tegasnya.

Dalam kerangka tertib administrasi, tambah Mursalin, maka dari Kepala Sekolah menghimbau agar masing-masing Kakomli menyampaikan secara tertulis. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dari guru-guru yang mendapat tugas tambahan. Hal ini juga menjadi bahan laporan kepala sekolah ke dinas.

Foto Hunce Lapa, S.Pd (kanan) Waka Sarana dan Semar Raja Kota, Bendahara Dana BOS SMKN 5 Kupang. Doc. CNC/marthen radja.

Diketahui, semenjak kepala sekolah (Kasek) dijabat Alex Giri terendus kabar kalau pertanggungjawaban secara administrasi menjadi tidak jelas. Hal ini diperparah lagi ketika Asa M.Lahtang menjadi Pelaksana Teknis (PLT) Kasek SMKN 5 Kupang. Lantaran Alex Giri berhalangan tetap (sakit stroke) penatalaksanaan di SMKN 5 Kupang menjadi amburadul.

Beberapa fakta yang mengemuka diantaranya, pelaksanaan UKK bagi kelas XII yang semestinya dilakukan SETELAH UNBK pada April 2019. Namun Plt Kasek Asa Lahtang membuat kebijakan dimajukan ke bulan Pebruari 2019. Mirisnya, pelaksanaan UKK itu pembiayaannnya diambil dari dana Komite Sekolah. Apalagi erat kaitannya dengan pembangunan gedung Ruang Kelas Baru (RKB) tipe 2 lantai itu yang hingga kini belum juga di-PHO-kan.

“Kita berharap gedung yang baru dibangun ini juga menjadi bagian dari 33 Rombel siswa baru Kelas IX di PPDB TA 2019/2020. Karena quota untuk SMKN 5 Kupang sebanyak 468 orang. Sehingga RKB 2 lantai dengan jumlah 4 (empat) ruangan itu nantinya digunakan untuk proses KBM. Sebagai ketua panitia harapan saya demikian,”ungkap Mursalin.

Data yang dihimpun citra-news.com soal pemanfaatan dana BOS dan dana Komite di SMKN 5 Kupang memberi sinyalemen tidak tertib administrasi dan pertanggungjawabannya. Tidak terkecuali Dana Revitalisasi tahun 2018. Kesemuanya ini tergambar dalam berkas pertanggungjawaban PLT Kasek Asa M. Lahtang saat serah terima jabatan (Sertijab) Kasek pada tanggal 21 Mei 2019 yang lalu.

Tidak ada rincian pemanfaatan dana dari bendahara dana BOS, dana Komite, dan Dana Revitalisasi dari masing-masing pihak yang diberi tanggung jawab. Pemanfaatan Dana BOS tahun 2019 contohnya, total dana BOS tersebut berjumlah Rp 1,2 Miliar lebih. Dikabarkan pada Triwulan I (pertama) sebesar Rp 233.520.000 dan telah dicairkan jelang UNBK pada April 2019. Sayangnya rincian penggunaannya tidak tercantum dalam berkas pertanggungjawaban di momentum Sertijab itu.  Demikian halnya dana Komite dan dana Revitalisasi.

Terkait Dana BOS pada kesempatan terpisah, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dalam Sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi NTT, Jumat 21 Juni 2019, Yucun Lepa mengingatkan pemerintah untuk lebih transparan dalam pemanafaatannya. Termasuk skema pembiayaan dan pertanggungjawabannya.

Menurut Yucun, bantuan pemerintah untuk SMA/SMK/SLB dalam bentuk dana BOS sudah lama berjalan. Namun seberapa jauh dana BOS itu dapat memberi nilai tambah dalam pengembangan sarana/prasarana belajar siswa, hampir tidak terdengar.

Untuk itu FKB meminta pihak eksekutif (pemerintah) dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT untuk menyajikan skema pembiayaan yang lebih transparan. Termasuk mekanisme pertanggungjawabannya. Sehingga semua pihak memeiliki akses yang sama dalam mendorong penyediaan dana, pemanfaatan keuangan, dan juga pertanggungjawabannya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *