PUNGUTAN Biaya dari Siswa PPDB Harus PROPORSIONAL

Foto JIMMY Sianto saat diwawancarai di Gedung 2 DPRD Provinsi NTT, di bilangan Jl. Polisi Militer Kota Kupang, Kamis 04 Juli 2019. Doc. CNC/ marthen radja.

Jimmy Sianto : Lembaga pendidikan di tingkatan manapun ada biayanya. Tidak terkecuali sekolah negeri, ada dana BOS dari pemerintah juga ada dana Komite yang menjadi tanggungan orangtua siswa. Hanya saja lebih dahulu dilakukan Rapat Bersama antara pihak sekolah dengan para orangtua. Dan harus diatur mekanismenya.

Citra-News.Com, KUPANG – KETUA KOMISI 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, JIMMY Sianto mengingatkan pihak sekolah agar dalam menetapkan biaya-biaya pendidikan harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang benar.

“Saya yakin para orangtua tidak akan keberatan menyerahkan sejumlah biaya demi pendidikan anak-anaknya. Akan tetapi pihak sekolah secara transparan menyampaikannya dalam rapat bersama orangtua. Karena dimana-mana pendidikan itu ada biayanya. Mau sekolah negeri, sekolah swasta mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai perguruan tinggi, harus ada biaya pendidikan,”kata Jimmy kepada wartawan di Gedung 2 DPRD NTT, Kamis 04 Juli 2019.

Pernyataan anggota dewan dari Partai Hanura ini mendaras pada keluhan orangtua ketika momentum PPDB (penerimaan peserta didik baru). Khususnya orangtua yang mendaftarkan anaknya di sekolah negeri beranggapan kalau pihak sekolah telah melakukan ‘pungutan liar’ (Pungli). Karena asumsinya bahwa sekolah negeri sama dengan sekolah murah, bila tidak mau disebut sekolah gratis.

“Ini sekolah negeri tapi saat awal daftar ulang saja orangtua harus bayar sekitar 2 jutaan. Iya biar mahal juga kita harus berani sudah. Kalau sonde na kitong pung anak onde bisa sekolah (tidak berarti kita punya anak tidak, red). Tapi semua ketentuan biaya ini kitong para orangtua sudah sepakat bersama dalam rapat dengan pihak sekolah kemarin (Jumat 28 Juni 2019),”ungkap Nomleni ketika ditemui  awak citra-news.com, di SMKN 5 Kupang jalan Nanga Jamal Naikoten 1 Kota Kupang, Timor NTT, Sabtu 29 Juni 2019.

Keluhan kesah Nomleni yang juga ASN di Kantor DPRD Provinsi NTT ini, lantaran hari itu anaknya bernama Defrits Bolingaser Nomleni tidak bisa didaftar ulang karena uang yang dikantonginya masih kurang dari Rp 2 juta

“Sudah nanti hari Senin (tanggal 01 Juli 2019, red) saja baru saya  datang daftar ulang. Kan jadwal pendafaran ulang bkan sampai tiga hari,”tambah Nomleni.

Adanya ketentuan pembiayaan itu, jelas Jimmy, adalah juga untuk kebutuhan penyelengaraan pendidikan. Ini juga sebagai bukti partisipasi masyarakat dan orangtua dalam membangun pendidikan. Namun pihak sekolah juga dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan kemampuan financial orangtua dari setiap siswa berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

“Pihak sekolah jangan memaksakan orangtua harus satu kali membayar. Bisa dilakukan pembayaran secara cicil atau berangsur (bertahap). Dan mekanisme sebelum memulai pengajaran (awal tahun ajaran baru) para prangtua siswa dipangggil rapat bersama. Membicarakan hal-hal yang terkait penyelenggaraan pendidikan termasuk membuat kesepakatan pengenaan biaya-biaya berupa iuran dan lain-lain. Sehingga para orangtua siswa paham akan tanggungjawabnya terhadap pendidikan,”tandasnya.

Tampak salah satu guru Panitia PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 SMKN 5 Kupang melakukan Verifikasi saat pendaftaran ulang siswa baru, Sabtu 29 Juni 2019. Doc. CNC/marthen radja.

Dengan tidak menampik keberadaan sekolah swasta, anggota DPRDNTT dari Fraksi Partai Hanura itu mengatakan, adanya fenomena bahwa banyak orang berlomba-lomba masuk sekolah negeri karena azas murah tinimbang sekolah swasta. Akan tetapi dalam menetapkan biaya-biaya tambahan dari orangua siswa harus secara proporsional.

“Jangan juga dibayar sekaligus, apakah system pembayarannya triwulanan atau semesteran bergantung pada kesepakatan awal dalam rapat bersama. Tapi intinya pihak sekolah yang menghendaki partisipasi masyarakat melalui pemungutan dana komite sekolah perlu diatur sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar.

Dewan Minta Dana Komite DIAUDIT Inspektorat

Jimmy juga menjelaskan, Komisi 5 DPRD NTT dalam forum rapat meminta pihak dinas pendidikan provinsi agar mengusut pengelolaan dana komite sekolah. Karena selama ini banyak disalahgunakan pihak sekolah. Padahal dana komite untuk menunjang kebutuhan sekolah. Sehingga hal-hal yang bukan merupakan kebutuhan jangan menggunakan dana Komite.

“Kemarin kita sudah bahas bersama pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan provinsi adalah dana komite. Yang dipungut dan dikelola pihak sekolah tanpa ada pengawasan yang baik. Dan masalah ini kami minta pihak dinas harus mengusut tuntas pengelolaan dana Komite dari sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,”ucap Jimmy.

Dia mengakui, dalam rapat komisi ada sejumlah anggota komisi mengusulkan agar dana komite itu disetor saja ke pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan. Tapi saya (Jimmy Sianto, red) tidak setuju. Kita sepakati untuk tidak perlu dana komite ini disetor ke pemerintah.

Dana itu tetap ada di sekolah dan komite, tegas Jimmy. Meski demikian pemerintah wajib untuk mengaudit. Itu rekomendasi yang kita buta untuk dinas. Dari hasil audit oleh inspektorat itu kemudian dilaporkan ke pemerintah yaitu Gubernur dan ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan. “Kalau ada penyimpangan-penyimpangan, saya kira kita jangan melihat hanya terbatas pada penyimpangan dana APBN atau APBD. Tetapi dana-dana dari partisipasi masyarakat dalam hal ini dana Komite dari orangtua murid, untuk kepentingan pembangunan pendidikan di sekolah itu juga harus terkontrol. Bukan berarti seenaknya saja digunakan. Artinya harus ada pengawasan dan kemudian diaudit. Jika ada penyalahgunaan harus ditindak tegas dan bisa dibawa ke ranah hukum,”tuturnya.

Foto orangtua dan siswa PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 SMKN 5 Kupang, saat pendaftaran ulang Sabtu 29 Juni 2019. Doc. CNC/marthen radja.

Lebih jauh Jimmy membeberkan,  antara dana komite, dana APBD atau APBN sifatnya sama. Semuanya bersumber dari rakyat juga. Jangan memperlakukannya beda. Pengelolaannya yang beda tetapi perlakuannya harus tetap sama.

Menjawab temuan wartawan di lapangan ketika momentum PPDB bahwa ada sejumlah item biaya yang dikenakan kepada siswa baru. Mirisnya ada biaya pengadaan denah sekolah yang dipungut per siswa sebesar Rp 20.000. Jika dikalikan dengan jumlah siswa baru sebanyak 400 orang misalnya maka bisa dikalikan yakni sebesar Rp 8 juta.

Harusnya, sambung Jimmy, denah sekolah untuk apa. Itu sekolah seharusnya memangkas saja biaya-biaya yang tidak perlu. Spirit dana Komite sekolah adalah membantu kelancaran kebutuhan penyelenggaraan pendidikan anak. Itu yang paling penting.

“Iya kata kuncinya ada asas manfaat, tidak membebani dan pembayaran dilakukan secara bertahap. Kalau dana pengadaan denah sekolah itu tidak penting didrop saja. Jangan menambah beban orangtua lagi,”ungkap Jimmy.

Sebelumnya, Kepala SMKN 5 Kupang Dra. Safirah Cornelia Abineno menyatakan dana komite perlu diawasi pengelolaannya. Karena tujuan dari pemungutan biaya tambahan dari para orangtua siswa adalah untuk menunjang kebutuhan dalam menatalaksana pendidikan.

“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara guru, orangtua (masyarakat), dan pemerintah. Para pihak ini harus saling berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. Kontribusi berupa pengenaan dana komite dari orangtua itu adalah bukti tanggung jawab bersama dimaksud,”ungkap Safirah ketika ditemui awak citra-news.com di ruang kerjanya, Sabtu 29 Juni 2019.

Menurut Kepala Sekolah yang baru dilantik Wagub NTT, Josef A. Nae Soi pada Selasa 7 Mei 2019 itu, penyalahgunaan dana komite sekolah adalah fakta yang sulit dipungkiri. Hal ini timbul karena ketidaktransparansinya perencanaan awal dari kepala sekolah dan ketua komite sekolah. Akibatnya timbul banyak keluhan dari orangtua siswa lantaran pertanggungjawabannya juga tidak jelas.

Untuk tahun ajaran 2019/2020, beber dia, di SMKN 5 Kupang pihaknya sudah menegaskan harus tertib adminitrasi. Mulai dari awal penerimaan siswa baru (PPDB) termasuk kontribusi berupa uang komite dari orangtua siswa baru. Bahwa pengenaan dana komite harus dibicarakan dengan orangtua dalam rapat bersama. Sehingga para orantua siswa bia memahami asas manfaat dari dana komite yag disumbangkan.

Kemarin (Jumat, 28 Juni 2019, red) lanjut Safirah, kami sudah melakukan rapat dengan orangtua dari siswa yang namanya terakomodir dalam system online. Dalam rapat itu dijelaskan item-item dana komite yang menjadi tanggungan orangtua. Mekanisme pembayarannya ada yang sekaligus dan ada item yang dibayarkan secara bertahap. Dan para orangtua sepakat yang dibuktikan dengan berita acara rapat.

“Kami bersama panitia PPDB berinisiatif melakukan rapat bersama orangtua siswa baru di tenggang waktu jadwal PPDB. Atau sebelum jadwal verifikasi untuk membicarakan kebutuhan-kebutuhan pendidikan selama tiga tahun siswa sekolah disini(SMKN 5 Kupang,red). Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada orangtua siswa terhadap dana komite yang disumbangkan ini,”kata Safirah. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *