Kepada citra-news.com di Gedung DPRD NTT Kupang Selasa 16 Juli 2019 Anwar mengatakan, urusan pengambilalihan kewenangan pengelolaan kawasan TNK tidak segampang atau tidak semudah yang dipikirkan. Walau demikian tentunya ada upaya komunikasi searah antara Gubernur NTT dengan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI.
ANWAR Pua Geno, Ketua DPRD provinsi NTT ketika ditemui citra-news.com di ruang kerjanya Gedung DPRD NTT, Kupang beberapa waktu lalu. Doc, CNC/marthen radja
“Kita kan juga belum tahu hasil pembicaraan antara Gubernur NTT dengan Presiden. Soal pengambilalihan keweanangan pengelolaan perlu dibicarakan lebih intens dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menjadi menjadi kewenangan Presiden untuk mengkajinya bersama menteri kabinet terkait. Apakah nantinya disetuju atau ditolak, nanti kita lihat hasilnya, ucap Anwar.
Sembari mengakui di banyak kesempatan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, selalu berbicara terkait pengambilalihan pengelolaan kawasan TNK oleh Pemerintah Provinsi. Akan tetapi itu baru sebatas wacana saja, tegas Anwar. Karena ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan secara matang. Kemudian bagaimana kemampuan untuk menjelaskan.
“Tapi sampai hari ini kita (DPRD NTT, red) juga belum tahu bagaimana hasil pembicaraan antara Gubernur dengan Presiden. Sehingga menurut saya itu baru sebatas wacana. Bahwa ada niat baik dari Gubernur untuk menutup sementara itu kita beri apresiasi,”kata Anwar.
Warga Pulau Komodo menggunakan kapal motor berdatangan ke Labuan Bajo pada Selasa 16 Juli 2019 untuk bergabung dengan elemen masyarakat lainya melakukan aksi protes Menolak Penutuypan Pulau Komodo. Doc. CNC/ikhsan-korlap aksi.
Meskipun DPR memberi aprsesasi, lanjut dia, tapi Gubernur harus juga mendengar suara-suara masyarakat dan suara-suara dari para pelaku usaha di kawasan TNK. Karena sangat banyak pelaku-pelaku usaha kepariwisataan di Labuan Bajo. Para pelaku usaha ini menjual jasa mereka sebagai pendapatan keluarga.
Bahwa hewan purba komodo selain di ada Pulau Komodo, tambah Anwar, juga ada di Pulau Padar dan Pulau Rinca. Tinggal saja pemerintah bagaimana cara untuk mengaturnya, jika nantinya harus menutup Pulau Komodo.
“Iya, semua ini tunggu pemerintah dalam hal ini Presiden dengan para Menteri Kabinet terkait. Yang terpenting bagi kita adalah dampaknya bagi masyarakat setempat khususnya dan bagi pemerintah NTT,”pungkasnya. +++ citra-news.com/detik travel.com
