Bahkan menurut Ardi warga masyarakat telah merelakan tanah untuk dijadikan sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo. Lantas kami telah bergantung pada sector pariwisata, pemerintah secara sepihak mengambil keputusan MENUTUP Pulau Komodo dari aktivitas pariwisata yang jelas-jelas amat sangat merugikan warga masyarakat secara ekonomi. Jika kawasan TNK harus ditutup maka masyarakat menjadi nihil pendapatan, tandasnya.
Cabut dan Batalkan Dukungan
Dalam orasinya, warga Desa Komodo menimpuk 4 (empat) point utama. Yakni pertama, Menuntut Gubernur NTT (VIKTOR Bungtilu Laiskodat,red) untuk segera membatalkan rencananya MENUTUP Pulau Komodo dan memindahkan sebagian ataupun seluruh penduduk di kawasan TNK.
Foto logo Aksi Protes warga Pulau Komodo. Doc CNC/Ikhsan-korlap aksi
Kedua, Menuntut Presiden Joko Widodo (JOKOWI) untuk segera mencabut kembali pernyataan dukungannya rencana penutupan Pulau Komodo. Ketiga, Menuntut pemerintah bertanggungjawab atas model pengembangan pariwisata di Desa Komodo yang berpihak pada kepentingan kelompok elitis.
Dan keempat, Menuntut pihak Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) untuk juga berpihak pada kepentingan masyarakat Pulau Komodo disamping menjalankan Tupoksinya menjalankan konservasi.
Diketahui, ada sekitar 2000 lebih penduduk yang bermukim di kawasan Pulau Komodo. yang terbagi dalam 500-an Kepala Keluarga (KK), 1 (satu) Desa, 5 (lima) Dusun dan 10 (sepuluh) RT. Para warga ini sudah lama menempati Pulau Komodo jauh sebelum puluaunya ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan menjadi Taman Nasional.
Terkait penduduk yang bermukim di kawasan TNK, pemerintah Provinsi NTT telah melakukan kajian-kajian pendahuluan untuk merelokasinya. Pulau Rinca salah satu alternative untuk merelokasi penduduk dari Pulau Komodo.
Seperti diberitakan citra-news.com sebelumnya ANWAR Pua Geno, Ketua DPRD Provinsi NTT menyatakan terhadap upaya melokasi ratusan warga setempat, pihaknya belum melihat langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah Provinsi NTT.
“Penutupan kawasan TNK ini juga baru sebatas wacana. Saya juga belum melihat langkah-langkah konkrit pemerintah kearah penutupan kawasan TNK. Karena saya yakin keputuan akhir adalah yang punya kewenangan yakni Presiden. Kalau Presiden bilang ayo Gubernur Tutup itu kawasan, baru bisa,”tepisnya.
