Ditegaskan Fachrizal, kendaraan roda empat DH 2 C ini adalah kendaraan dinas yang menjadi asset daerah milik negara, dalam hal ini milik Pemda TTS. Obed Naitboho tidak ada dasar untuk menguasai Mobnas DH 2 C tersebut.
“Kalau yang bersangkutan (Obed Naitboho, red) merasa diri bahwa itu bukan mobil milik pribadinya maka dia harus kembalikan ke Pemda TTS. Tapi kalau dia bersikeras untuk mempertahankan asset yang bukan milik pribadinya itu maka ada kemungkinan bisa berujung ke pidana,”kata Fachrizal.
Kejari TTS Surati Obed Naitboho Via DPRD Provinsi NTT
Sebagai bukti Kejari TTS panjang sabar menghadapi ulah aneh Obed Naitboho, Kajari Fachrizal menyurati Obed Naitboho melalui lembaga DPRD Provinsi NTT di Kupang. Mengapa surat pribadi namun dikirm via lembaga di DPRD Provinsi NTT?
Berikut penelusuran awak citra-news.com selama dua hari berturut-turut. Pada hari pertama, Kamis 17 Oktober 2019, informasi yang diterima dari staf di bagian administrasi Sekretariat Dewan DPRD Provinsi NTT membenarkan bahwa surat itu sudah tiba di meja Sekwan (Sekretaris Dewan) sejak Rabu 16 Oktober 2019.
“Betul ada surat dari Kejari TTS ditujukan ke pak Obed Naitboho. Dan surat itu kami sudah teruskan ke meja Sekwan. Tapi tunggu pak Sekwan ada keluar nanti beliau datang baru kaka (wartawan portal berita citra news, red) tanya beliau saja. Dan mungkin juga sudah sampai di meja ibu Ketua DPRD NTT (Ir. Emilia Julia Nomleni, red),”ungkap pria yang meminta namanya tidak dipublikasi.
Tidak berbeda juga dengan upaya panjang sabar ala Kajari Fachrizal. Pada hari berikutnya, Jumat 18 Oktober 2019, di gedung dewan bilangan jalan El Tari Kupang itu Sekwan DPRD Provinsi NTT, Drs. TOBIAS B. Ngongo ‘diculik’ dari waktu permainan bola pingpongnya. dengan berat hati dia terpaksa melayani kebutuhan wartawan.
