Niat J. NALLE Menguasai TANAH Stadion Oepoi TERJUNGKAL Dibalik Penertiban

ALEXON Lumba, SH, M.Hum saat diwawancarai awak media, di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT di bilangan Jl. El Tari Kota Kupang,, Timor NTT,  Senin 04 Oktober 2021. Doc. marthen radja/citra-news.com.

Belakangan ini para ocupan semakin menggila. Karena ulahmya luasan tanah milik pemerintah semakin tahun semakin dipersempit saja. Klaim hak milik atas tanah tersebutpun sulit dihindari Lalu apa reaksi pemerintah?

Citra-News.Com, Kupang – PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) saat ini dibuat pusing oleh ulah segelintir orang yang gemar ‘caplok’ tanah yang bukan hak milik.

Motifnya beragam. Dapat berupa ocupasi (menambah luasan tanah yang bukan miliknya, red). Dan atau klaim sebagai hak milik setelah menempati ruang tanah tersebut hingga puluhan tahun. Apalagi ditandai dengan bukti sertifikat.

Terhadap fakta-fakta dangkal ini, pemerintah melakukan penertiban barang negara (asset bergerak maupun asset tidak bergerak berupa bidang tanah).

Terkait fenomena ocupasi lokasi tanah milik Pemprov NTT yang kian menggila, Kepala Badan Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPAD NTT), ALEXON Lumba, SH, M.Hum angkat bicara.

“Pemerintah Provinsi NTT punya bukti dokumen yang legal. Jikalau ada pihak-pihak yang keberatan dan merasa dirugikan, silahkan menempuh jalur hukum. Mau lapor pidana silahkan, mau lapor perdata silahkan. Kami pemerintah siap meladeninya,” tegas Alex di Kupang Senin 04 Oktober 2021.

Pernyataan lugas Alex ini dilatari beberapa locus tanah milik Pemprov NTT yang saat ini diagendakan untuk segera dilakukan penertiban.

Salah satu obyeknya yakni dilakukan penertiban tanah bangunan stadion Oepoi Kupang, pada Selasa 28 September 2021.

“Pak polisi darimana ini. Dari..? Oh baik besok juga saya mau turunkan pasukan dari bapak presiden. Saya ini juga tim suksesnya dulu. Bagaimana bapak presiden percaya saya….”ungkap J. Nalle saat rumahnya dibongkar anggota Satpol PP Prov. NTT, Selasa 28 September 2021.

Pantauan awak citra-news.com hari itu, keberanian J. Nalle tidak surut oleh kehadiran 35 anggota polisi gabungan dari Polres Kupang Kota dan Polsek Oebobo yang dikomandani AKP Magdalena. Tidak terkecuali kekuatan penuh datang dari anggota Satpol PP Prov. NTT yang dikomandani Ir. Cornelis Wadu, M.Si.

Meski demikian J. Nalle tidak bergeming sedikitpun. Nalle bahkan masuk kedalam rumahnya dan duduk di kursi plastik warnah merah.

“Jangan coba-coba bongkar rumah saya ini. Biar saya mati dalam rumah saya kalau pemerintah mau paksa bongkar. Esok saya gugat di polisi karena Pemprov NTT telah main hakim sendiri. Bilang penertiban, penertiban apa. Sertifikat 370 sudah dicabut. Muskanan su kasih kalah. Supaya mau tahu, pak Frans Lebu Raya sudah menyatakan tanah ini milik masyarakat. Tahun 2012 Gubernur Frans Lebu Raya menyatakan ini tanah milik saya,” teriak Nalle sembari menunjuk lembaran surat yang terisi dalam map berwarna merah.

Seolah tak mendengar teriakan Nalle, anggota Satpol PP NTT dan beberapa staf Badan Asset terus membongkar bagian dinding rumah.

“Bapak silahkan keluar dari rumah ini. Tanah ini milik Pemprov NTT. Bapak mau gugat silahkan,”pinta Domi Dore Payong disampingi Flory Napal, Sekretaris Badan PAD NTT.

Soal dokumen tanah bangunan stadion Oepoi Kupang, Domi kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat 01 September 2021 menjelaskan, Pemprov NTT memiliki bukti kepemilikan tanah. Yaitu Sertifikat HP 370/1985-8797482 dengan Luas 129.224 M2. Terletak di Jl. WJ Lalamentik Kel.Oebufu Kota Kupang. Selaku Pengguna Barang Negara tersebut adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Adapun pokok masalah saat ini, lanjut Domi, pertama, Diklaim kepemiliknnya oleh Sdr. J. Nalle, yang disampaikan melalui surat tanggal 3 Pebruari 2021 bahwa (a) Adanya kesepakatan sebelumnya bahwa batas tanah bangunan Stadion Oepoi adalah Tembok Stadion sisi Timur; (b) Tanah Keluarga J. Nalle seharusnya sampai di bagian dalam atau tengah lapangan stadion; (c) Terdapat sejumlah bangunan rumah darurat di sepanjang pesisir tembok bagian Selatan Stadion.

Kedua, adanya kegiatan pengembangan bangunan stadion oleh Pemprov NTT. Namun terkendala pada pokok masalah point pertama tersebut diatas.

Menurut Domi, adanya pokok permasalahan ini maka Pemprov NTT melakukan upaya-upaya penyelesaian. Diawali dengan peringatan lisan dan juga peringatan tertulis melalui surat, tandasnya.

“Puncak pendekatan persuasif dari Pemprov NTT adalah setelah dikeluarkan Surat Peringatan (SP) tiga (berlaku 1 x 24 jam) yakni pada tanggal 27 September 2021,” kata Domi.

Sesungguhnya Pemprov NTT punya niat baik yakni melalui pendekatan persuasif kepada Sdr J. Nalle. Sudah tiga kali untuk mengosongkan area yang diocupasi.

Surat Peringatan pertama atau SP I (satu) melalui Surat Sekda NTT pada tanggal 2 Pebruari 2021.
Kemudian SP II (dua) pada tanggal 6 April 2021 dengan tenggang waktu tanggal 8-10 April 2021. Lalu disusul dengan penelusuran batas tanah oleh Kanwil BPN Provinsi NTT dan Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tanggal 14 Juni 2021.

Dan terakhir melaui SP III (tiga) tanggal 27 September 2021. Oleh karena tidak diindahkan juga okeh Sdr J. Nalle maka puncaknya kita lakukan penertiban pada Selasa 28 September 2021.

Titik Bidik di Tiga Lokasi

Mempertegas penjelasan Kabid Asset II Dominikus Dore Payong, kepada wartawan Alexon Lumba di ruang kerjanya Senin kemarin mengatakan, setelah penertiban ocupan di tanah Stadion Oepoi, akan ada agenda untuk beberapa objek tanah milik Pemprov NTT di lokasi lainnya.

“Kedepan masih ada banyak asset tanah milik Pemprov NTT yang harus segera ditertibkan. Tugas kami hanya melakukan penertiban. Kami tidak berwenang melakukan eksekusi. Itu eksekusi yang berwenang adalah pengadilan,” jelas Alex.

 

Menjawab wartawan lokasi tanah yang segera ditertibkan, sebut mantan Kepala Biro Hukum Setda NTT ini, yakni kawasan Instalasi Peternakan Kambing Etawa di Sumlili Kabupaten Kupang.

Berikut, tanah milik Pemprov NTT di Haliwen Kabupaten Belu. Dan Lokasi tanah eks lokasi rencana pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Jl. Farmasi Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Kami harus lakukan penertiban segera, tambah Alex. Selama ini terkesan dibuarkan dan kurang pengawasan. Para ocupan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sehingga luasannya sudah tidak sesuai lagi dengan luasan yang tertera dalam dokumen kami.

Oleh karena itu kami kembali melakukan penertiban. Karena kami tahu bahwa itu tanah Pemprov NTT berdasarkan dokumen yang ada pada kami, kata Alex.

“Warga masyarakat yang merasa dirugikan silahkan tempuh jalur hukum. Mau lapor pidana silahkan. Mau lapor perdata silahkan. Tapi kami pemerintah tidak inginkan hal itu. Bila keinginan itu oleh masyarakat sendiri, iya silahkan. Pemprov NTT Siap,” tegasnya berulang.

Kalau soal J. Nalle atas tanah Pemprov NTT di Stadion Oepoi Kupang, tambah Alex, dia (J.Nalle, red) bahwa dia tempuh jalur hukum, dia mau ke Pengadilan atas dokumen hak yang dia pegang, silahkan.

“Kalau komentar dia tentang masa lalu itu kami tidak mau komentar. Intinya kami lakukan penertiban karena kami punya bukti-bukti dokumen,”timpal Alex.

Terpantau pasca pembongkaran tujuh unit rumah darurat yang diduga disewakan/dikontrakan oleh keluarga J.Nalle, kini sudah rata dengan tanah. Sementara anggota Satpol PP NTT tetap siaga dengan penjagaan aset paca penertiban 28 September 2021 hingga situasi kondusif. +++ marthen citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *