OPD Lamban Menterjemahkan Alur Pikir Gubenur
Menurut Ferdy, pemerintah punya strategi-strategi untuk membayar bunga angsuran/cicilannya. Dan OPD yang ada mestinya mampu menterjem alur pikir dari gubernur. Membuat program/kegiatan yang sekiranya bisa menambah pendapatan daerah. Ini salah satu strategi bisa mengembalikan pijaman daerah tersebut.
“Pemerintah juga punya strategi-strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah ini. Apakah dengan cara menaikkan biaya sewa asset. Ada banyak asset pemerintah yang saat ini sedang disewakan atau dikontrakan. Bisa saja asset Pemda yang disewakan pihak ketiga saat ini, semisal Suba Suka, Lippo Plaza dan beberapa lainnya ditinjau kembali. Karena asset yang ada sangat kecil sumbangannya untuk PAD kita,”jelas Ferdy.
Ada sarat lain yang pemerintah bisa dipenuhi untuk pengembalian bunga pinjaman, tambah Ferdy. Semua penerimaan daerah dijadikan deposito ke pihak bank. Ada dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) digunakan seperlunya untuk pembiayaan daerah. Sebagiannya didepositokan untuk menyicil pinjaman.
Tampak pimpinan Komisi III, Kika : Viktor Mado Watun-PDIP, Leonardus Lelo-Demokrat, Hugo Kalembu-Golkar, dan Ferdy Mui-Nasdem dalam Rapat Komisi III dengan Bank NTT dan OJK Kupang (kiri). Wakil Ketua DPRD NTT, ALOYSIUS Malo Ladi (kanan). Doc. CNC/marthen radja-Citra News.
Ada juga cara lain yang bisa dilakukan pemerintah senjata pamungkasnya bila beberapa cara tersebut tidak bisa ditempuh. Bagaimana caranya? Sebagai kepala daerah Gubernur punya kewenangan otoritas. Kalau semua jalan sulit ditempuh maka bisa saja gubernur berinisiasi bertemu langsung Mendagri. Meminta pertimbangan sekaligus persetujuan atas apa yang menjadi kebutuhan daerah.
Untuk soal ini, kata anggota dewan dua periode ini. Saya (Ferdy, red) punya pengalaman sebelumnya. Kala itu semua Fraksi di DPRD NTT tidak setuju bangun Monumen Pancasila, yang saat ini jadi polemic. Kecuali PDIP setuju supaya dibangun Monumen Pancasila itu.
“Tapi apa yang terjadi akhirnya. Iya semua Fraksi boleh menolaknya (tidak setuju) kecuali PDIP. Tapi kan Monumen Pancasila tetap dibangun juga. Ini kita bicara fakta yang mau menggambarkan bahwa pemerintah punya strategi-strategi dalam membangun daerah. Karena tugas pemerintahan adalah untuk melayani kebutuhan rakyat,”tegasnya.
