Ir. EMILIA Julia Nomleni (kiri) dalam temu pers akhir tahun 2019 di Aula Kelimutu DPRD NTT, Kupang Timor, Selasa 17 Desember 2019. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.
Tiga pilar kekuasaan negara – eksekutif, legislatif, dan yudikatif punya peran yang sama yakni memajukan kesejahteraan umum (rakyat) sesuai dengan amanat UUD 1945. Emy Nomleni : “Legislatif dan eksekutif merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan pemerintahan di daerah (Provinsi NTT). Bahwa apa yang menjadi program pembangunan oleh eksekutif adalah untuk kesejahteraan rakyat…”
Citra-News.Com, KUPANG – KETUA DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. EMILIA Julia Nomleni, menyatakan anggota DPRD NTT periode 2019-2024 menghadapi masalah pelik terkait Pinjaman Daerah yang diajukan pemerintah (eksekutif) sebesar Rp 900 miliar.
Emy menjelaskan, terkait pinjaman daerah melalui PT Bank NTT ini tujuannya sangat mulia. Yakni untuk pembangunan infrastruktur jalan terutama yang selama ini masih minim. Perlu diketahu produk ini dihasilkan oleh anggota dewan sebelumnya. Kami dewan yang ada khususnya pimpinan DPRD, kami baru 4 bulan menjalankan tugas.
“Terhadap pinjaman daerah 900 miliar kami DPRD NTT tetap berjuang agar bisa disetujui oleh Kemendagri. Melalui Komisi III yang membidanginya telah merasionalisasikan dan sudah diagendakan Kemendagri untuk dibahas persetujuannya,”kata Emy dalam temu pers akhir tahun di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Kupang, Selasa 17 Desember 2019.
Ketua DPRD perempuan pertama kali sejak NTT defenitif jadi Provinsi sendiri sejak tahun 1958 ini mengakui, dinamisasi perihal 900 miliar pinjaman daerah telah menguras tenaga dan pikiran bagi pimpinan dewan yang baru. Tapi kami sadar kerja baik untuk rakyat tidak ada sesuatu yang mustahil, ungkap Emy.
