RAKYAT NTT Jangan Dibikin GALAU dengan Intrik EKSEKUTIF

Ir. EMILIA Julia Nomleni (kiri) dalam temu pers akhir tahun 2019 di Aula Kelimutu DPRD NTT, Kupang Timor, Selasa 17 Desember 2019. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Tiga pilar kekuasaan negara – eksekutif, legislatif, dan yudikatif punya peran yang sama yakni memajukan kesejahteraan umum (rakyat) sesuai dengan amanat UUD 1945. Emy Nomleni : “Legislatif dan eksekutif merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan pemerintahan di daerah (Provinsi NTT). Bahwa apa yang menjadi program pembangunan oleh eksekutif adalah untuk kesejahteraan rakyat…”

Citra-News.Com, KUPANG – KETUA DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. EMILIA Julia Nomleni, menyatakan anggota DPRD NTT periode 2019-2024 menghadapi  masalah pelik terkait Pinjaman Daerah yang diajukan pemerintah (eksekutif) sebesar Rp 900 miliar.

Emy menjelaskan, terkait pinjaman daerah melalui PT Bank NTT ini tujuannya sangat mulia. Yakni untuk pembangunan infrastruktur jalan terutama yang selama ini masih minim.   Perlu diketahu produk ini dihasilkan oleh anggota dewan sebelumnya. Kami dewan yang ada khususnya pimpinan DPRD, kami baru 4 bulan menjalankan tugas.

“Terhadap pinjaman daerah 900 miliar kami DPRD NTT  tetap berjuang agar bisa disetujui oleh Kemendagri. Melalui Komisi III yang membidanginya telah merasionalisasikan dan sudah diagendakan Kemendagri untuk dibahas persetujuannya,”kata Emy dalam temu pers akhir tahun di Ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Kupang, Selasa 17 Desember 2019.

Ketua DPRD perempuan pertama kali sejak NTT defenitif jadi Provinsi sendiri sejak tahun 1958 ini mengakui, dinamisasi perihal 900 miliar pinjaman daerah telah menguras tenaga dan pikiran bagi pimpinan dewan yang baru. Tapi kami sadar kerja baik untuk rakyat tidak ada sesuatu yang mustahil, ungkap Emy.

“Di pimpinan DPRD NTT kami ada dua perempuan, saya sebagai Ketua dan ibu Inche Sayuna salah satu Wakil Ketua. Iya mungkin karena kami perempuan kale  iya sehingga mau menguji kemampuan kami dalam menyelesaikan masalah. Tapi puji Tuhan atas upaya baik ini sudah menunjukkan titik terang. Bahwa APBD 2020 segera ditetapkan meski dengan catatan-catatan dari Kemendagri,”tandasnya.

Ada dua catatan yang menjadi penekanan (stressing point) dari hasil evaluasi oleh Kemendagri. Pertama, silahkan berjalan karena sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Diktehui, waktu sebelumnya di Sidang Paripurna III pada prinsipnya  DPRD NTT menerima RAPBD 2020 sudah.

ALOYSIUS Malo Ladi (kanan)  dalam temu pers akhir tahun 2019 di Aula Kelimutu DPRD NTT, Kupang Timor, Selasa 17 Desember 2019. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Memang sebelumnya terjadi perdebatan sengit dari para anggota dengan masing-masing anggota punya perspektif dan berbagai pandangan. Ada anggota fraksi yang setuju, ada sebagian besar tidak setuju, dan juga ada yang abu-abu alias setuju tapi dengan catatan-catatan.  Itu hal lumrah dalam pengambilan keputusan di rtanah legislatif.

Hal kedua menjadi catatan Kemendagri, sambung Emy, bahwa DPRD NTT harus menekankan  ke eksekutif menyiapkan regulasi-regulasi dalam proses persetujauan pinjaman daerah dimaksud. Sesuai dengan PP Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Kami yakin sahabat-sahabat baik dari media cetak, elektronik dan media online juga mengikuti dinamika itu. Bahkan, tambah Emy,  hingga penyerahan dokumen persetuajuan DPRD terhadap Nota keuangan APBD 2020 kepada eksekutif yang diterima langsung oleh Gubernur  NTT. Setelahnya kami harus berkonsultasi dengan Kemendagri sekaligus meminta persetujuannya. Karena kita tidak ingin rakyat NTT dibuat galau terutama soal Pinjaman Daerah 900 miliar. Terlepas ada intrik atau hal apa yang dilakukan eksekutif tapi tujuannya untuk menjawab kebutuhan rakyat, tegasnya.

Wakil Ketua DPRD NTT, ALOYSIUS Malo Ladi menambahkan evaluasi dari kementerian sudah clear (jelas). Walaupun ada catatan-catatan bagi eksekutif agar proses Pinjaman Daerah harus bertumpu pada regulasi-regulasi. Sehingga tidak menimbulkan implikasi yang berujung pada hukum.

“Kami sebagai pimpinan juga sangat tidak ingin masuk penjara secara pordeo hanya karena membuat keputusan-keputusan yang menyalahi aturan. Karena itu walaupun noyta keuangan 2020 sudah disetujui tapi harus berkonsultasi lebih jauh terutama menyangkut pinjaman daerah tersebut,”terang Alo.

Dia menambahkan menyoal pinjaman daerah untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan, DPRD NTT sangat apresiasi upaya eksekutif ini. Tapi tentunya sebagai fungsi kontrol (pengawasan) kami akan lakukan pengawasan pengawasan instensif.

“DPR punya independensi. Kami juga butuh solusi tapi kami lebih butuh ketegasan. Sudah tentu segala kritik dan saran dari teman-teman media massa cetak, elektronik dan online sangat kami harapklan. Bahwa pinjaman daerah 900 miliar kita utamakan untuk kebutuhan rakyat bukan kepentingan segelintir pihak di eksekutif,”tandasnya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *