Kami yakin sahabat-sahabat baik dari media cetak, elektronik dan media online juga mengikuti dinamika itu. Bahkan, tambah Emy, hingga penyerahan dokumen persetuajuan DPRD terhadap Nota keuangan APBD 2020 kepada eksekutif yang diterima langsung oleh Gubernur NTT. Setelahnya kami harus berkonsultasi dengan Kemendagri sekaligus meminta persetujuannya. Karena kita tidak ingin rakyat NTT dibuat galau terutama soal Pinjaman Daerah 900 miliar. Terlepas ada intrik atau hal apa yang dilakukan eksekutif tapi tujuannya untuk menjawab kebutuhan rakyat, tegasnya.
Wakil Ketua DPRD NTT, ALOYSIUS Malo Ladi menambahkan evaluasi dari kementerian sudah clear (jelas). Walaupun ada catatan-catatan bagi eksekutif agar proses Pinjaman Daerah harus bertumpu pada regulasi-regulasi. Sehingga tidak menimbulkan implikasi yang berujung pada hukum.
“Kami sebagai pimpinan juga sangat tidak ingin masuk penjara secara pordeo hanya karena membuat keputusan-keputusan yang menyalahi aturan. Karena itu walaupun noyta keuangan 2020 sudah disetujui tapi harus berkonsultasi lebih jauh terutama menyangkut pinjaman daerah tersebut,”terang Alo.
Dia menambahkan menyoal pinjaman daerah untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan, DPRD NTT sangat apresiasi upaya eksekutif ini. Tapi tentunya sebagai fungsi kontrol (pengawasan) kami akan lakukan pengawasan pengawasan instensif.
“DPR punya independensi. Kami juga butuh solusi tapi kami lebih butuh ketegasan. Sudah tentu segala kritik dan saran dari teman-teman media massa cetak, elektronik dan online sangat kami harapklan. Bahwa pinjaman daerah 900 miliar kita utamakan untuk kebutuhan rakyat bukan kepentingan segelintir pihak di eksekutif,”tandasnya. +++ marthen/citra-news.com
