Bupati EPY Tegaskan STKIP Timor Indonesia Harus DITUTUP

Illustrasi Bupati EPY Tahun ketika memberikan sambutan pada acara Pengresmian SMK Kencana Sakti Haumeni SoE, Timor-NTT, Kamis 13 Pebruari 2020. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Ketua STKIP Timor Indonesia, Djibrael Tunliu dan Pengurusnya telah dua kali mewisuda mahasiswanya. Padahal sekolah tinggi ini tidak mengantongi ijin operasional. Tidak cuma berkarakter penipu, Djibrael Tunliu juga menuding Pers provokator.

Bupati EPY : “… Jangan mendirikan lembaga pendidikan untuk menipu rakyat. Ketua dan pengurus segera menutup STKIP Timor Indonesia…”. Pernyataan berang dari sang Bupati ini lantaran

Citra-News.Com, SOE – RAKYAT KUAT karena pemerintah dan juga sebaliknya. Namun barang siapa melawan aturan pemerintah maka yang tersisa hanyalah penyesalan. Pemeo serupa bakal dialami Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan (STKIP) Timor Indonesia, Djibrael Tunliu.

Pasalnya Tunliu dan pengurus STKIP Timor Indonesia selama ini terus beralibi dan menyembunyikan kebobrokan yang terjadi di lembaga pendidikan tinggi tersebut. Nah, kini tiba giliranya alias ‘kena batunya’ dari pemerintah setempat. Lembaga pendidikan tinggi yang dibangun di SoE ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut, dalam waktu dekat akan segera ditutup. Kuat dugaan STKIP Timor Indonesia dibangun tanpa mengantongi ijin resmi dari pihak berwenang alias ‘abal-abal’.

Iya pantas dikatakan ‘abal-abal’ karena Kepala bagian (Kabag) Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Drs. WAYAN Suarjaya, M.Ap saat menghadiri Rapat Senat Terbuka (Wisuda) STKIP SoE, di GOR Nekamese SoE, Sabtu 26 Oktober 2019, menyatakan STKIP Timor Indonesia Tidak Terdaftar di LLDIKTI Wilayah VIII.

Mendaras pada pernyataan Kabag LLDIKTI Wilayah VIII ini, Bupati Epy pun berang dan menyatakan, “Saya atasnama Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) menghimbau agar Ketua (Djibrael Tunliu, red) dan para pengurus STKIP Timor Indonesia segera menutup lembaga tersebut. Agar tidak merugikan banyak orang terutama masyarakat TTS. Jangan mendirikan lembaga pendidikan dngan cara menipu rakyat dan memperkaya diri bersama orang-orang tertentu”.

Demikian penegasan Bupati TTS, EGUSEM P.Tahun atau biasa disapa EPY saat diwawancarai awak Media Online/Portal Berita Citra-News.Com di Kantor DPRD TTS di bilangan Civic Center  Kelurahan Karang Siri Kecamatan Kota SoE, Rabu 12 Pebruari 2020.

Lebih jauh Bupati Epy menyatakan, pemerintah daerah sangat mendukung akan perkembangan dan kemajuan pendidikan di Kabupaten TTS. Namun jangan dengan cara menipu rakyat dan memperkaya diri bersama orang-orang tertentu. Untuk itu kepada mahasiswa yang sudah terlanjur wisuda dan ijazahnya tidak manfaat atau tidak dapat digunakan dan mahasiswa yang sudah terlanjur kuliah dan bayar uang kuliah, pemerintah Kabupaten TTS tidak akan bertanggungjawab.

“Kami pemerintah menyarankan agar yang merasa dirugikan segera minta pertanggungjawaban pada pimpinan dan pengurus STKIP Timor Indonesia di SoE. Mereka harus berani bertanggungjawabkan perbuatan mereka yang sudah menipu banyak orang khususnya masyarakat Kabupaten TTS. Jangan mendirikan lembaga pendidikan untuk menipu rakyat. Lalu muncul persoalan dan pemerintah yang disalahkan. Serta meminta pemerintah yang bertanggungjawab atas semuanya,”tegasnya.

Terkait status STKIP Timor Indonesia yang diduga ‘aba-abal’ ini, Bupati Epy menegaskan agar aktivitas perkualiahan dihentikan. Sekaligus berjanji Pemeritah Kabupaten TTS akan menyurati pihak LLDIKTI Wilayah VIII.

TIDAK ADA Tamatan STKIP Timor Indonesia LULUS CPNS

Kepada Ketua dan Pengurus STKIP Timor Indonesia di SoE, Bupati Epy mengingatkan bahwa lulusan atau ouput dari perguruan tinggi tidak diakomodir untuk tes CPNS dimanapun terutama di wilayah Kabupaten TTS. Karena STKIP Timor Indonesia belum mengantongi ijin operasional sesuai regulasi yang ada.

“Ini yang pemerintah lakukan dalam waktu dekat melalui surat pemberitahuan. Agar aktivitas perkuliahan pada STKIP Timor Indonesia dihentikan. Karena STKIP Timor Indonesia belum mengantogi ijin operasional sesuai regulasi,”kata Bupati Epy.

Menjawab Citra-News.Com soal terviralnya di media social (Medsos) bahwa ada oknum alumni STKIP Timor Indonesia lulus tes CPNS baru-baru ini, Bupati Epy menyatakan kabar itu tidak benar.

“Tidak ada yang lulusan PNS di Kabpaten TTS menggunakan ijazah STKIP Timor Indonesia di SoE. Jika ada berarti ia melamar menggunakan ijazah dari sekolah tinggi lainnya. Karena kemarin saat seleksi administrasi dan ternyata ada yang lulusan STKIP Timor Indonesia di SoE, semuanya ditolak. Itu yang menuai protes dari mereka yang dicoret namanya,” kata Bupati Epy.

Bupati EPY Tahun (kiri) dan Kabag Umum LLDIKTI Wilayah VIII, Drs. WAYAN Suarjana, M.Ap saat menghadiri Rapat Senat Terbuka (Wisuda) STKIP SoE, di GOR Nekamese SoE, Timor-NTT, Sabtu 26 Oktober 2019. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Sembari menambahkan, selaku bupati pihaknya sudah menanyakan ke LLDIKTI Wilayah VIII ternyata ijazah para lulusan STKIP Timor Indonesia tidak diakui.  Dan ternyata pihak STKIP Timor Indonesia SoE bekerjasama dengan salah satu Sekolah Tinggi di Jakarta untuk dititipkan pada sekolah tinggi tersebut.

Namun setelah saya (Bupati Epy, red) menanyakan keabsahan dari sekolah tinggi tersebut ternyata belum terdaftar dan belum mengantongi ijin operasional alias sekolah tinggi yang ‘abal-abal’ juga. Berarti STKIP Timor Indonesia SoE bersandar dan menitipkan eksistensinya pada salah satu sekolah tinggi di Jakarta yang juga ‘aba-abal’.

“Atas dasar ini maka saya selaku Bupati TTS menghimbau agar Ketua (Djibrael Tunliu, red) dan para pengurus STKIP Timor Indonesia SoE segera menutup lembaga pendidikan tinggi tersebut. Agar tidak merugikan banyak orang terutama warga masyarakat di Kabupaten TTS. Jangan mendirikan lembaga pendidikan dngan cara menipu rakyat dan memperkaya diri bersama orang-orang tertentu,”tegas Bupati Epy berulang.

Selain Menipu Masyarakat TUNLIU Juga Menuding PERS Povokator

Seperti diberitakan media online Citra-News.Com sebelumnya bahwa kuat dugaan DJIBRAEL Tunliu dan kroni-kroninya membangun STKIP Timor Indonesia lebih bertendensi pada kepentingan bisnis keuntungan pribadi  timbang bisnis peningkatan sumber daya manusia (SDM). Perilaku demikian berimplikasi kualitas SDM lokal mengalami degradasi social.

Djibrael Tunliu saat pelaksanaan wisuda STKIP Timor Indonesia SoE, Senin 13 Januari 2020  saat dimintai keterangan terkait hal ini menyatakan menolak memberikan keterangan pers. Padahal narasumber apalagi pejabat public yang melakukan penolakan memberikan keterangan pers melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Beruntung saja wak media tidak memperpanjang hal itu.

“Kali ini saya tidak terima pers karena pers saya sudah tahu sejarah tahun 2017. Pers bukan beritakan yang benar tapi provokator. Padahal saya bekerja untuk melayani dan menyukseskan serta memajukan pembangunan. Namun bukannya mendukung tapi malah pers sebagai provokator. Dan berangkat dari pengalaman 2017 maka saya tidak menerima pers,”ucap Tunliu.

Diketahui pada Senin, 13 Januari 2020 di gedung PAUD Sola Scriptura Nonohonis di bilangan Kota SoE, Timor NTT, untuk kedua kalinya STKIP Timor Indonesia mewisuda 68 orang dari 2 (dua) Program Studi (Prodi) yakni PAUD dan PGSD. Atau tepatnya pada 22 Juni 2017 STKIP Timor Indonesia SoE juga pernah mewisuda 178 orang dengan dua Prodi yang sama di GOR Nekamese SoE.

Djibrael Tunliu (kiri) diwawancarai awak media, Senin 13 Januari 2020 saat Dies Natalis STKIP Timor Indonesia. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Tapi mirisnya ketika wartawan mendekatinya dan bertanya tentang peristiwa hari itu, Tunliu langsung menolak. Meski Tunliu menolak tapi sang public figure ini sudah menyampaikan argmentasi mengapa ia menolak pers.

Saat Tunliu sedang berkata-kata, ada seorang ibu memanggilnya untuk segera masuk kedalam rumah. Karena ada tamu yang perlu dengan beliau (Djibrael Tunliu, red).  “Tidak perlu melayani dan menjawab mereka wartawan,”ketus wanita setengah baya ini.

Menjurus dugaan pada fakta ada pernyataan dari Kepala Bagian (Kabag) Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII, Drs. WAYAN Suarjaya, M.Ap. Saat menghadiri Rapat Senat Terbuka (Wisuda) STKIP SoE Wayan menyatakan, STKIP yang ada di Kabupaten TTS dan terdaftar di LLDIKTI adalah STKIP SoE. Sedangkan STKIP Timor Indonesia yang sempat memviral di Medsos karena mewisudakan mahasiswanya, tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan yang yang berlaku.

“Masyarakat harus segera melakukan laporan tertulis kepada Bupati dan Bupati menyurati LLDIKTI. Guna mencaritahu keabsahan dari lembaga pendidikan tersebut (STKIP Timor Indonesia, red),”kata Wayan di GOR Nekamese SoE, Sabtu 26 Oktober 2019 lalu.

Setelah surat via Bupati TTS kami terima, lanjut Wayan, secara tertulis kami akan menjawab Bupati TTS bahwa di LLDIKTI STKIP Timor Indonesia TIDAK TERDAFTAR. Dan kami berharap Bupati TTS segera bertindak untuk mengantisipasi sebelum masyarakat dikorbankan lebih banyak lagi.

Ketika didesak awak Citra-News.Com soal STIKIP Timor Indonesia mewisuda mahasiswanya dan dihadiri oleh Budi Johan pada tanggal 22 Juni 2017 di GOR Nekamese SoE. Dan memperlihatkan foto Budi Johan, Wayan sontak menyatakan, di LLDIKTI tidak ada pegawai atau pimpinan yang namanya Budi Johan.

“Tidak ada pegawai atau pimpinan yang bernama Budi Johan di LLDIKTI Wilayah VIII. Dan wajah orang ini tidak pernah bekerja di LLDIKTI Wilayah VIII. Kuat dugaan Budi Johan adalah PENIPU sehingga perlu diwaspadai,”tegas Wayan.

Sembari menyarankan, jika ada yang merasa dikorbankan atau pernah jadi korban penipuan karena ulah STKIP Timor Indonesia, maka segera melapor agar diproses secara hukum. Karena hanya untuk mendapat kepercayaan masyarakat TTS lalu lembaga ini menggandeng nama orang dengan atasnama pimpinan LLDIKTI Wilayah VIII. Dan yang pasti ini modus penipuan yang patut diwaspadai masyarakat, kata Wayan. +++ jor/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *