Mulai 25 Pebruari 2020 STKIP Timor Indonesia Dinyatakan DITUTUP

Marten Tualaka. Doc.CNC/jor tefa-Citra News

Pemerintah dan DPRD Kabupaten TTS menyatakan sikap tegas. Bahwa mulai tanggal 25 Pebruari 2020 STKIP Timor Indonesia DITUTUP untuk semua aktivitas. Lalu apa reaksi Djibrael Tunliu dan pengurus yayasan yang disinyalir telah melakukan penipuan berjamaah ini?

Citra-News.Com, SOE – “STKIP Timor Indonesia harus segera ditutup. Jangan mendirikan lembaga pendidikan untuk menipu rakyat. Ketua dan pengurus yayasan agar segera menutup STKIP Timor Indonesia…,”tegas Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), EGUSEM Piter (EPY) Tahun saat diwawancarai awak media Online/Portal berita Citra-News.Com di SoE, Rabu 12 Pebruari 2020.

Pernyataan tegas sang Bupati Epy ini lantaran STKIP Timor Indonesia di SoE, yang sudah dua kali mewisuda mahasiswanya itu ternyata ilegal. Alias tidak mengantongi ijin operasional. “Saya atasnama Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) menghimbau agar Ketua (Djibrael Tunliu, red) dan para pengurus STKIP Timor Indonesia segera menutup lembaga tersebut. Agar tidak merugikan banyak orang terutama masyarakat TTS. Jangan mendirikan lembaga pendidikan dengan cara menipu rakyat dan memperkaya diri bersama orang-orang tertentu”kata Bupti Epy.

Pasangan Wakil Bupati, JOHNY Army Konay ini lebih jauh menuturkan, pemerintah daerah sangat mendukung akan perkembangan dan kemajuan pendidikan di Kabupaten TTS. Namun jangan dengan cara menipu rakyat dan memperkaya diri bersama orang-orang tertentu. Untuk itu kepada mahasiswa yang sudah terlanjur wisuda dan ijazahnya tidak manfaat atau tidak dapat digunakan dan mahasiswa yang sudah terlanjur kuliah dan bayar uang kuliah, pemerintah Kabupaten TTS tidak akan bertanggungjawab.

“Kami pemerintah menyarankan agar para pihak yang merasa dirugikan segera meminta pertanggungjawaban pimpinan dan pengurus STKIP Timor Indonesia di SoE. Mereka harus berani mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang sudah menipu banyak orang khususnya masyarakat Kabupaten TTS. Jangan mendirikan lembaga pendidikan untuk menipu rakyat. Lalu muncul persoalan dan pemerintah yang disalahkan,”ungkap Bupati Epy.

Senada dengan pernyataan berang Bupati EPY ini, Anggota DPRD Kabupaten TTS juga tegas memutuskan STKIP Timor Indonesia di SoE, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) harus segera ditutup. Bahkan dewan TTS beri deadline (batas waktu) bahwa mulai tanggal 25 Pebruari 2020 STKIP Timor Indonesia STOP untuk semua aktivitas.

Bupati EPY Tahun saat diwawancarai di gedung DPRD TTS (kiri) dan RELIGIUS Usfunan, SH (kanan). Doc.CNC/jor tefa-Citra News

Hal tersebut terungkap saat Komisi IV DPRD Kabupaten TTS melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua STKIP Indonesia SoE, DJIBRAEL Tunliu beserta badan pengurus yayasan.

MARTEN Tualaka, Ketua Komisi IV DPRD TTS dalam wawancara by phone dengan awak Citra-News.Com, Jor Tefa, ia membenarkan kalau pihaknya  pada Senin 24 Pebruari 2020 telah melakukan RDP bersama ketua dan badan pengurus STKIP Timor Indonesia.

“Kami dari Komisi IV DPRD TTS dalam RDP telah mendengar langsung pengakuan Ketua dan badan pengurus STKIP Timor Indonesia. Bahwa benar STKIP Timor Indonesia yang ada di Kota SoE ini belum memiliki ijin operasional dan belum terdaftar di LLDIKTI Wilayah VIII. Sehingga langkah yang ditempuh oleh DPRD TTS melalui KomisiIV bahwa terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2020, semua aktivitas di Kampus STKIP Timor Indonesia dihentikan,”tegasnya.

ILEGAL dan Silahkan Tempuh Jalur Hukum

Menjawab nasib mahasiswa yang sedang belajar dan yang telah dua kali diwisuda oleh sekolah Tinggi ‘abal-abal’ ini, Tualaka menyatakan mahasiswa yang sempat diwisuda pada Juni 2017 dan Januari 2020 masih tercatat sebagai mahasiswa aktif STKIP Nusa Timor. DPRD berharap agar Ketua STKIP Timor Indonesia (Djibrael Tunliu, red) melakukan pendekatan dengan Ketua STKIP Nusa Timor. Agar mahasiswanya kembali dan mengikuti perkliahan pada STKIP Nusa Timor sambil menunggu untuk mengikuti wisuda.

“Kepada mahasiswa yang selama ini sudah mengikuti perkuliahan dan wisuda di STKIP Timor Indonesia SoE yang merasa dirugikan, saya berharap agar silahkan tempuh lewat jalur hukum,” pinta Tualaka.

RELIGIUS Usfunan, SH, Wakil Ketua DPRD TTS melalui pesan Whats App menyatakan penyelenggaraan pendidikan tinggi di  STKIP Timor Indonesia adalah illegal. Sebab dilakukan tanpa legalitas yang jelas.

“Penyelenggaraan pendidikan tinggi di STKIP Timor Indonesia adalah illegal karena tanpa memiliki legalitas yang jelas. Yayasan Pendidikan Pah Timor SoE yang membentuk STKIP Timor Indonesia juga illegal. Sebab baru dalam bentuk Akta Notaris dan belum mengurus syarat-syarat yang lainnya,”tulis Usfunan.

Sembari mengungkap, bagaimana ibu belum ada tapi sudah melahirkan anak. Dengan alasan bahwa STKIP Timor Indonesia dibentuk untuk menyelamatkan mahasiswanya adalah alasan yang dibuat-buat. Karena mahasiswa dititipkan pada Sekolah Tinggi Publistik di Jakarta untuk diwisuda. Tapi juteru sekolah tinggi tersebut juga illegal sebab tidak terdaftar di LLDIKTI Wilayah VIII, tegasnya. +++ jor/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *