‘Dipingpong’ Soal NUPTK, Anggota DPRD TTS Turun Tangan

ABEL Hoti ketika diwawancarai awak citra-news.com di Gedung I.H Doko Kantor P dan K Provinsi NTT, di bilangan Jl. Soeharto Kota Kupang-Timor, Kamis 08 Oktober 2020. Doc. marthen radja/citra-news.com.  

Abel Hoti: Guru punya peran penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Namun hanya karena urusan kewenangan dan atau ego kepentingan, hak-hak guru terabaikan.

Citra-News.Com, KUPANG – URUSAN terkait Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) terkesan berbelit-belit. Padahal NUPTK ini mutlak penting dimiliki oleh semua guru. Karena menyangkut masa depan dan kesejahteraan guru, terutama bagi guru kontrak atau guru honorer.

Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, ABEL Hoti mengingatkan maju mundurnya pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Bahwa urusan pendidikan adalah upaya bersama dari semua pemangku kepentingan. Namun kerapkali urusannya terhambat oleh akibat adanya pelimpahan kewenangan di tataran birokrasi.

Kepada awak citra-news.com Abel mengatakan persoalan NUPTK menjadi sorotan karena berimplikasi pada hak dan kewajiban guru. Besar kecilnya upah bagi tenaga guru non ASN (Aparatur Sipil Negara), dilihat dari ada tidaknya nama guru yang bersangkutan di data NUPTK.

“Bagi guru kontrak/honor urusan NUPTK adalah bentuk legitimisasi (pengakuan,red) dari pemerintah yakni dinas pendidikan. Sebagai wakil rakyat TTS yang membidangi salah satunya soal  pendidikan, kami sangat care (peduli,red) dengan urusan NUPTK untuk semua tingkatan pendidikan,”ungkap Abel di Gedung I.H Doko Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bilangan Jl. Soeharto Kota Kupang, Timor, Kamis 08 Oktober 2020.

Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD TTS ini, guru punya peranan penting dalam mendongkrak . mutu pendidikan. Tuntutan akan kewajiban dan tanggung jawab guru sebagai pendidik dan pengajar hampir pasti akan terabaikan bila guru yang bersangkutan belum diakomodir dalam data NUPTK. Apalagi NUPTK menjadi patokan pemberian upah bagi guru kontrak atau guru honor maka tuntutan akan kewajiban dan tanggung jawab guru itu bak jauh panggang dari api.

“Hari ini kami datang berdikusi dengan Kepala Bidang Dikmen soal NUPTK bagi guru SMA/SMK. Iya karena kewenangan urusan pendidikan tingkat SMA/SMK ada di provinsi sehingga kami dari Komisi IV DPRD TTS harus turun Kupang. Sementara urusan NUPTK yang sama ini juga kami lakukan untuk guru di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten,”kata Abel.

Menurut Abel, akhir-akhir ini aspirasi kencang datang dari guru kontrak/honor adalah soal NUPTK. Ada yang sudah beres urusannya tapi hampir sebagianya masih dipending entah apa alasannya. Dikabarkan urusan NUPTK berbelit-belit, birokratisasinya bertingkat-tingkat dan memakan waktu yang lama. Mereka harus ‘dipingpong’ sana-sini hingga setiap harinya melakukan recheck ke dinas pendidikan. Bila kondisi semacam ini terus dibiarkan maka pendidikan di TTS akan terus tertinggal bukan?, ucapnya retoris.

Kika : MATHIAS M.Beeh,S.ST,M.Par dan ABEL Hoti (ke-2 dari kiri) pose bersama usai dialog dengan Kabid Dikmen Dinas P dan K Provinsi NTT di Gedung I.H Doko Jl. Soeharto Kota Kupang-Timor, Kamis  08 Oktober 2020. Doc. marthen radja/citra-news.com). Doc.marthen radja/citra-news.com

“Kami prihatin dengan kondisi demikian ini. Sebagai wakil rakyat kami dari Komisi IV harus melakukan upaya-upaya politik. Disisi lain kita berharap ada kerjasama yang mendalam antara pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kabupaten TTS. Intinya DPR mau tahu bagaimana langkah-langkah konstruktif yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan,”tegas Abel.

Kabid Dikmen Menanggapi Positif

Anggota DPRD Kabupaten TTS dari Partai Gerindra ini lebih jauh membeberkan, berbicara tentang pendidikan maka urusannya bukan individual lagi. Melainkan menjadi urusan bersama dan komprehensif sifatnya. Urusan NUPTK bagi guru kontrak/honor berarti juga kita berbicara soal pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak bangsa di Kabupaten TTS.

“Mestinya kita jangan lagi bersandar di balik kewenangan tapi mari kita bangun budaya gotong royong dan saling sinergis. Karena menyangkut Dapodik rangkaiannya dengan NUPTK. Untuk kondisi TTS ada banyak guru kotrak/honor yang terlupakan urusan NUPTK-nya. Ada yang sudah terdaftar tapi ada yang dipending (tertunda,red),”timpalnya.

Selain berdiskusi banyak hal terkait pendidikan di Kabupaten TTS, tambah Abel, agenda utama Komisi IV berdialog dengan Kabid Dikmen yakni soal NUPTK untuk guru SMA/SMK. Dan puji Tuhan ada tanggapan positif dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas P dan K Provinsi NTT.

Dikatakannya, dari suasana diskusi yang kontruktif dan bersahaja ini Komisi IV DPRD TTS berharap urusan NUPTK ini secepat mungkin terselesaikan. Karena mengingat masa depan anak-anak kita di TTS.

“Bagi kami Komisi IV tolok ukurnya ada disitu. NUPTK untuk masa depan generasi bangsa di Kabupaten TTS. Jangan sampai proses belajar-mengajar terganggu hanya karena urusan NUPTK dengan model pelayanan birokrasi yang berlapi-lapis,”tandasnya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *