Kabid Dikmen Menanggapi Positif
Anggota DPRD Kabupaten TTS dari Partai Gerindra ini lebih jauh membeberkan, berbicara tentang pendidikan maka urusannya bukan individual lagi. Melainkan menjadi urusan bersama dan komprehensif sifatnya. Urusan NUPTK bagi guru kontrak/honor berarti juga kita berbicara soal pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak bangsa di Kabupaten TTS.
“Mestinya kita jangan lagi bersandar di balik kewenangan tapi mari kita bangun budaya gotong royong dan saling sinergis. Karena menyangkut Dapodik rangkaiannya dengan NUPTK. Untuk kondisi TTS ada banyak guru kotrak/honor yang terlupakan urusan NUPTK-nya. Ada yang sudah terdaftar tapi ada yang dipending (tertunda,red),”timpalnya.
Selain berdiskusi banyak hal terkait pendidikan di Kabupaten TTS, tambah Abel, agenda utama Komisi IV berdialog dengan Kabid Dikmen yakni soal NUPTK untuk guru SMA/SMK. Dan puji Tuhan ada tanggapan positif dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas P dan K Provinsi NTT.
Dikatakannya, dari suasana diskusi yang kontruktif dan bersahaja ini Komisi IV DPRD TTS berharap urusan NUPTK ini secepat mungkin terselesaikan. Karena mengingat masa depan anak-anak kita di TTS.
“Bagi kami Komisi IV tolok ukurnya ada disitu. NUPTK untuk masa depan generasi bangsa di Kabupaten TTS. Jangan sampai proses belajar-mengajar terganggu hanya karena urusan NUPTK dengan model pelayanan birokrasi yang berlapi-lapis,”tandasnya. +++ marthen/citra-news.com
