Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD TTS ini, guru punya peranan penting dalam mendongkrak . mutu pendidikan. Tuntutan akan kewajiban dan tanggung jawab guru sebagai pendidik dan pengajar hampir pasti akan terabaikan bila guru yang bersangkutan belum diakomodir dalam data NUPTK. Apalagi NUPTK menjadi patokan pemberian upah bagi guru kontrak atau guru honor maka tuntutan akan kewajiban dan tanggung jawab guru itu bak jauh panggang dari api.
“Hari ini kami datang berdikusi dengan Kepala Bidang Dikmen soal NUPTK bagi guru SMA/SMK. Iya karena kewenangan urusan pendidikan tingkat SMA/SMK ada di provinsi sehingga kami dari Komisi IV DPRD TTS harus turun Kupang. Sementara urusan NUPTK yang sama ini juga kami lakukan untuk guru di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten,”kata Abel.
Menurut Abel, akhir-akhir ini aspirasi kencang datang dari guru kontrak/honor adalah soal NUPTK. Ada yang sudah beres urusannya tapi hampir sebagianya masih dipending entah apa alasannya. Dikabarkan urusan NUPTK berbelit-belit, birokratisasinya bertingkat-tingkat dan memakan waktu yang lama. Mereka harus ‘dipingpong’ sana-sini hingga setiap harinya melakukan recheck ke dinas pendidikan. Bila kondisi semacam ini terus dibiarkan maka pendidikan di TTS akan terus tertinggal bukan?, ucapnya retoris.
Kika : MATHIAS M.Beeh,S.ST,M.Par dan ABEL Hoti (ke-2 dari kiri) pose bersama usai dialog dengan Kabid Dikmen Dinas P dan K Provinsi NTT di Gedung I.H Doko Jl. Soeharto Kota Kupang-Timor, Kamis 08 Oktober 2020. Doc. marthen radja/citra-news.com). Doc.marthen radja/citra-news.com
“Kami prihatin dengan kondisi demikian ini. Sebagai wakil rakyat kami dari Komisi IV harus melakukan upaya-upaya politik. Disisi lain kita berharap ada kerjasama yang mendalam antara pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kabupaten TTS. Intinya DPR mau tahu bagaimana langkah-langkah konstruktif yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan,”tegas Abel.
