Urusan PPKM, Begini Instruksi Mendagri TITO Karnavian

Menteri Dalam Negeri, TITO Karnavian. Doc.citra-news.com/istimewa

Secara nasional pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat ((PPKM) untuk wilayah luar pulau Jawa dan Bali hingga 23 Agustus 2021

Citra-News.Com, JAKARTA – KEPALA DAERAH wajib hukumnya untuk mentaati Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang pemberlakuan PPKM level 4, level 3, dan level 2.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) TITO Karnavian melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang PPKM tersebut, dikeluarkan dan ditandatanganinya di Jakarta pada Rabu 09 Agustus 2021.

Inmendagri ini menyasar pada kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Gubernur, wali kota, dan bupati wajib melaksanakan Inmendagri terkait perpanjangan PPKM.

Menyusul perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito menerbitkan tiga Instruksi Mendagri (Inmendagri).

Dengan ketentuan, untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali m, PPKM Level 4 mulai tanggal 10 sampai 16 Agustus 202. Sedangkan untuk wilayah luar Pulau Jawa dan Bali mulai berlaku sejak 10 hingga 23 Agustus 2021.

Untuk diketahui, instruksi tentang pemberlakuan PPKM level 4, level 3, dan PPKM Level 2 tersebut tertuang dalam Inmendagri Nomor 30 Tahun 2021, Inmendagri Nomor 31 Tahun 2021, dan Inmendagri Nomor 32 Tahun 2021.

Adapun Isi Inmendagri Nomor 30 tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Corona dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Wilayah Jawa dan Bali.

Diantaranya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan sektor non esensial masih secara Daring (dalam jaringan).
Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial harus 100 persen Work From Home (WFH).

Sektor esensial bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Sedangkan, sektor kritikal bisa melaksanakan kegiatan tatap muka atau Offline hingga seratus persen dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat.

Sektor esensial pada pemerintahan bisa bekerja dari kantor 25 persen.
Penyesuaian penetapan level 3 dan Level 2 di Pulau Jawa Bali.

Berikut, Inmendagri Nomor 31 tahun 2021 mengatur pemberlakuan PPKM Level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Serta Inmendagri Nomor 32 tahun 2021mengatur Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk wilayah yang masuk ke dalam kriteria level 3, level 2, dan level 1. +++ citra-news.com/nesiatimes.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *