Dari Fraksi PDIP menekankan pentingnya melakukan pencatatan akuntansi yang baik terhadap penyertaan modal yang disertakan ke Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur maupun dividen yang diterima oleh Pemerintah Kota Kupang sebagai imbalan atas besaran penyertaan modal.
Tentang besarnya nominal penyertaan modal per tahun anggaran Fraksi PDIP minta Pemkot Kupang untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Yang tak kalah pentingnya adalah dalam pemberian corporate social responsibility (CSR) dan anggaran promosi Bank NTT harus disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat Kota Kupang.
Sementara Fraksi PKB dalam pendapat akhirnya menyampaikan penyesuaian nama dan penyertaan modal terhadap Perusahaan Daerah Air Minum harus didukung dengan manajemen dan sumber daya yang cukup. Karena beban dan tanggung jawab usaha yang semakin besar.
Fraksi PKB juga meminta beban penyediaan air baku, harus menjadi urusan dinas teknis dalam berbagai kegiatan. diantaranya konservasi sumber-sumber air, pembangunan embung dan bendungan.
Dukungan juga disampaikan oleh Fraksi Gabungan HANURA Berkarya PSI PPP Bersatu.
Fraksi ini menyatakan sudah saatnya pemerintah berinovasi dalam melaksanakan pelayanan publik. Khususnya pada penyediaan air bersih untuk masyarakat Kota Kupang. +++ citra-news.com/PKP_ans/jms
