Kepala Stasiun KIPM Kupang, Ridwan, S.St.,Pi menjelaskan Stasiun KIPM Kupang sudah ada sejak tahun 2002 dan merupakan salah satu dari 47 UPT BKIM di Indonesia di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
SKIPM Kupang memiliki 46 orang pegawai dengan wilayah kerja meliputi pulau Sumba, Flores, Lembata, Timor, Rote, Sabu dan Alor.
Dalam kurun waktu 20 tahun, jelas Ridwan, SKIPM Kupang telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Provinsi NTT melalui beberapa wilayah kerja.
Diantaranya, Laboratorium Stasiun KIPM Kupang, Kantor Pelayanan Bandara El Tari, Wilker Tenau, Wilker PLBN Mota Ain, Wilker PLBN Wini, Wilker PLBN Motamasin, Wilker Maumere, Wilker Waingapu dan Wilker Rote Ndao.
Ridwan juga menyampaikan data sertifikasi terhadap produk lalu lintas domestik dan ekspor Stasiun KIPM Kupang Tahun 2021
Data tersebut meliputi DK (hidup/ekor) berjumlah 570.934 dengan frekuensi 1.965. DK (Mati/Kg) 10.581.067 frekuensi 5.617, untuk ekspor (Hidup/ekor) tidak ada.
Sementara itu ekspor (Mati/Kg) berjumlah 940.943 dengan frekuensi 590.
Pada tahun 2022 jumlah DK (Hidup/Ekor) 244.453 frekuensi sebanyak 1.164, DK (Mati/Kg) 7.904.101 frekuensi 3.639, Ekspor (Hidup/Ekor) berjumlah 80 dengan frekuensi sebyak 14 sementara Ekspor (Mati/Kg) berjumlah 288.863 dengan frekuensi sebanyak 445, jelas Ridwan.
“Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) hari ini adalah sebuah kegiatan yang mendorong kita bersama untuk berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi serta melayani dengan sepenuh hati,” kata Ridwan.
Dengan mencanangkan Zona Integritas bagi Stasiun KPIM Kupang, tambah dia, berbagai upaya akan kita lakukan bersama agar bisa meraih prestasi Wilayah Bebas Korupsi, ucap Ridwan.
Senada dengan Penjabat Walikota Kupang, Ridwan mengatakan, untuk mencapai WBK dan WBBM dilingkupnya maka seluruh pegawai Stasiun KPIM Kupang harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas, perlunya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang bermartabat serta memiliki komitmen untuk melakukan pelayanan yang cepat dan baik serta mengimplementasikan program pencegahan korupsi.
