YR : Saat ini ADPRD Matim dari PKB ada 4 kursi. Kami punya satu Fraksi di Matim. Ini tentunya ke depan untuk dapat 5 kursi sesuai jumlah Dapil di Matim kita butuh kerja keras.
CNC : Modelnya seperti apa kerja keras dimaksud?
YR : Sebagai Ketua DOC PKB Matim saya selalu beri peneguhan dan turut berjuang untuk sedapat mungkin ke depannya di lima Dapil kita dapat kursi.
Tentunya terlebih dahulu kita persiapkan baik perangkat lunak (software) maupun keras (hardware). Tugas kita semua struktur partai kita persiapkan, kita beri support.
Jadi sangatlah tidak betul kalau, jika, andaikata kita bermimpi untuk maju jadi Calon Bupati Matim. Kerja keras untuk perolehan kursi di DPRD Matim ini dulu baru kita bermimpi menuju ‘ruang lain’. Iya di legislatif dan meraih peluang je Matim 1 atau Matim 2 (Bupati dan atau Wakil Bupati, red).
Karena ukurannya di sebuah kekuasaan itu adalah jumlah kursi di DPR. Bila di ADPRD Matim kursinya representatif Lima Dapil sudah pasti kita bisa ukur untuk maju Matim 1 dan atau Matim 2. Inikan soal waktu saja.
CNC : Komentar anda sepertinya inspiratif dan menyentuh kalbu Parpol lain.
YR : Fakta kekinian di Matim, situasi kita di partai politik ini tidak bisa dipungkiri sedang carut marut. Iya, adalah partai lain selain PKB, yang ingin nerebut kader-kader PKB. Bahkan sekaligus partainya. Itu pertanda struktur partainya yang tidak di-manage secara baik.
CNC : Resep ajakan PKB anda kepada masyarakat guna meminimalisir perihal carut-marut?
YR : Iya seperti saya katakan soal persiapan perangkat lunak maupun keras. Lalu kita ajak masyarakat Matim, Ayo Kita Kerja cari kursi dulu.
Sehingga harapan dan mimpi, apakah saya atau 4 empat ADPRD Fraksi PKB di Matim punya peluang yang sama.
Begitu juga tokoh-toh masyarakat lain atau dari Parpol lain, yang punya semangat dan pemahaman yang sama tentang Matim hari ini dan ke depan.
Bahwa fakta hari ini di Matim perlu ada perubahan. Nah. perubahan itu butuh jerja keras dan kerjasama semua komponen termasuk semua Parpol di Matim.
CNC : Bagaimana cara PKB kelola isu politik terkait Pileg dan Pilkada 2024?
YR : UU sudah memberi ruang untuk Pileg pada 14 Pebruari 2024. Lalu menyusul veberapa bulan berikutnya Pilkada. Jedah waktu ini saya kira bagi politisi tidak ada masalah.
Inikan soal pengelolaan jedah waktu kesiapan finansial saja. Tapi point yang paling penting itu adalah Respon Masyarakat, terhadap kader yang ditawarkan oleh PKB.
