“Karena semua dalam sistem, kemudian real time, serta mempunya dokumen pencatatan yang dapat dipertanggujawabkan secara terus menerus,” jelas Alex.
Jika semua ini berjalan dengan baik sesuai harapan Presiden RI dan keinginan Bank Indonesia dalam program Percepatan Digitalisasi Daerah, maka KPUD NTT akan menjadi salah satu institusi yang dalam tata kelola keuangan memenuhi kriteria yang ada dalam program tersebut.
Iya bisa jadi akan menjadi KPUD pertama yang tata kelola keuangannya menggunakan sistem bank dengan validitas dan akuntabilitasnya diverifikasi oleh BPKP, BPK, dan Bank Indonesia.
Langkah selanjutnya apabila KPUD NTT sudah menginventatisir mitra-mitra kerja, tambah Alex, maka rekening dapat langsung dibuka.
Sebagai penanggungjawab pengelola keuangan pada KPUD akan memberikan beberapa delegasi kewenangan kepada pihak yang nanti ditunjuk. Dengan itu transaksi keuangan akan dibatasi limit-limitnya.
Selain itu, Bank NTT juga menyediakan ruang bagi KPUD NTT untuk melakukan sosialisasi terkait berbagai informasi pemilu melalui kanal-kanal media sosial, maupun pada mesin Anjungan Tunai mandiri (ATM) yang tersebar di sejumlah titik.
“KPUD tinggal mendesain produk sosialisasinya. Selanjutnya bisa kami posting di seluruh ATM atau media sosial untuk menjadi saluran edukasi. Kami siap bekerja sama terkait itu dan kami siap memfasilitasi,” tandasnya.
Para pihak yang hadir saat penandatanganan PKS, dari puhak perbankan, diantarany Direktur Utama Bank NTT Harry Aleksander Riwu Kaho, Kepala Divisi Corcec dan Legal Bank NTT Endri Wardono, Kepala Divisi Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Soleman Bisilisin, serta sejumlah pejabat.
