Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya menegaskan bahwa serah terima BMN ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
“BMN ini dibangun menggunakan APBN, yang berasal dari antara lain masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk sarana prasarana dan infrastruktur yang berkualitas,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya pemeliharaan dan pemanfaatan BMN oleh penerima. “Kami berharap BMN ini dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” tambah dia.
BMN 2024 Rp19,26 Triliun
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fattah, yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri PUPR dan Menteri Keuangan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun segera diserahkan kepada pihak yang berhak memanfaatkannya.
Penerima BMN dalam serah terima ini berasal dari 4 kementerian/lembaga, 6 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kota termasuk Kota Kupang, 34 pemerintah kabupaten, 1 pemerintah desa, 3 yayasan, dan 1 perguruan tinggi.
Selama 10 tahun terakhir, Kementerian PUPR telah menyerahkan BMN senilai 374,65 triliun rupiah. Sementara untuk tahun 2024, nilai BMN yang diserahkan mencapai 19,26 triliun rupiah, dengan rincian 5,8 triliun rupiah diserahkan kepada kementerian/lembaga, dan 13,36 triliun rupiah kepada pemerintah daerah, desa, yayasan, serta perguruan tinggi.
BMN yang diserahkan mencakup infrastruktur sumber daya air, radar cuaca dengan sistem perangkatnya, serta bangunan kantor senilai total 113,99 miliar rupiah. Untuk infrastruktur jalan nasional, jalan daerah, dan jembatan gantung, nilainya mencapai 2,79 triliun rupiah.
Selain itu, BMN yang diserahkan juga mencakup jaringan air minum, rehabilitasi pembangunan sekolah dan pasar, kawasan strategis pariwisata nasional, pos lintas batas negara, serta peningkatan kualitas kawasan kumuh dengan total nilai 9,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk rumah susun, rumah khusus, dan mebel, nilainya mencapai 6,82 triliun rupiah.
