Kika : Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, MELKY Laka Lena dan JOHNY Asadoma hadir saat pelantikan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemprov NTT di GOR Oepoi Kupang, Rabu (09/10/2025). Doc. CNC/ Ist.
Citra News.Com, KUPANG – PELANTIKAN Pejabat Struktural Eselon III dan IV lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT), pada Rabu 08 Oktober 2025 ditengarai sarat kontroversi dan insiden.
Mengutip siaran pers yang ditulis Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi NTT, Yosef Rasi, S.Sos., M.Si. bahwa ada 617 Pejabat Struktural Eselon III dan IV lingkup Pemprov NTT terlantik pada Rabu 08 Oktober 2025.
Walau demikian di tengah masyarakat terutama di media sosial, berkembang isu yang menyebutkan bahwa dalam proses pengangkatan pejabat struktural eselon III dan IV tersebut konon terjadi transaksi jual beli jabatan dengan nilai yang fantastis.
“Terhadap isu tersebut patut saya tegaskan bahwa HAL ITU TIDAK BENAR”, demikian Yos Rasi dalam siaran persnya tertanggal 11 Oktober 2025.
Bahkan Yos Rasi mempersilahkan para pihak yang menggulirkan isu menyesatkan itu untuk melakukan penelusuran terhadap tawar-menawar jabatan. Jika terbukti dan melanggar, maka diproses secara hukum sampai dengan pemecatan karena menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri, sementara negara telah memberikan tunjangan dan fasilitas yang memadai.
YOSEF Rasi saat.membacakan Aturan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV. Doc. CNC/Istimewa
Dalam siaran pers Yos membeberkan, setelah menyimak dan mencermati dinamika kontroversi pasca pelantikan perdana pejabat struktural eselon III dan IV pada kepemimpinan Melky – Johny di lingkup Pemprov NTT pada tanggal 08 Oktober 2025, diwarnai sedikit insiden di depan Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT.
Maka pada kesempatan ini, Pemerintah Provinsi NTT melalui Kepala BKD Provinsi NTT menyampaikan beberapa hal sebagai berikut; Bahwa Pelantikan 617 pejabat struktural eselon III dan IV tersebut merupakan implementasi dari penetapan Pergub tahun 2023 yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berbagai perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
