Yang jadi tanda tanya besar, apakah Lima Tim Percepatan itu benar-benar mampu membuat NTT berlari lebih cepat dari bayang-bayang persoalannya sendiri?
Citra News.Com, KUPANG – ANTARA Ambisi PAD Rp2,8 Triliun dan Misi Memutus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) tampaknya tak ingin lagi berjalan dengan ritme lama.
Dengan membentuk lima tim akselerasi lintas sektor, pemerintah daerah mengirim sinyal kuat: pembangunan tidak boleh stagnan, dan kemiskinan tak boleh dibiarkan menjadi takdir yang berulang.
Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah strategi percepatan yang dirancang untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara lebih terukur.
Pelaksana Tugas Biro Administrasi Pimpinan (Plt. Biro APim) Setda NTT, Lerry Lupidara, menegaskan bahwa percepatan pembangunan hanya bisa tercapai jika arus informasi publik diperkuat dan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama.
Menurutnya, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk memastikan publik memahami arah pembangunan sekaligus mengawal prosesnya.
“Pemerintah provinsi terus mengalirkan informasi kepada masyarakat. Ini penting agar publik tahu apa yang dikerjakan, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah NTT,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur, Selasa 28 April 2026.
PRICILIA Parera – Ketua Tim Percepatan Pembangunan Prov. NTT saat temu pers, Selasa 28 April 2026. Doc. marthen/cnc.
Pembentukan lima tim ini menunjukkan adanya kesadaran baru di tubuh birokrasi: pendekatan konvensional dinilai tidak lagi cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan daerah.
Proses pembentukan tim disebut telah berjalan di Biro Hukum, dengan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Sebagian tim bahkan telah mulai bekerja, menandakan bahwa program ini tidak berhenti pada tataran konsep.
Lima tim percepatan yang dibentuk memiliki fokus berbeda, namun saling terkait dalam satu tujuan besar.
Kelima tim dimaksud yakni : (1) Tim Akselerasi Dasacita dan Program Pusat, diwakili Deni Alfian, bertugas menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional sekaligus melakukan evaluasi dan mitigasi program; (2) Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, diwakili Jose Naibuti, berfokus pada validasi data sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran; (3)Tim Optimalisasi PAD, yang dipimpin Bernhard Menoh, menjadi tulang punggung peningkatan pendapatan daerah; (4) Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan, yang mendorong hilirisasi produk lokal serta penguatan UMKM; (5) Tim Komunikasi Pemerintahan, dipimpin Prisila Parera, berperan memastikan informasi pemerintah sampai ke masyarakat secara terbuka.
Struktur ini menggambarkan upaya menyatukan perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi dalam satu sistem kerja yang lebih terintegrasi.
Target Ambisius
Target PAD sebesar Rp2,8 Triliun di tahun 2026 pada satu sisi bisa dibilang sangat ambisius ditengah terbatasnya (tantangan, red) fiskal di negeri ini.
