Hal serupa juga berlaku bagi Satpol PP dan Satgas Linmas. Selama ini, keberadaan Satpol PP kerap hanya dikaitkan dengan penertiban PKL atau pengamanan acara pemerintahan.
Padahal, pemerintah pusat melihat fungsi mereka jauh lebih strategis, mulai dari penegakan perda, pengawasan tata ruang dan bangunan, hingga keterlibatan dalam mitigasi bencana dan perlindungan masyarakat. Satgas Linmas bahkan disebut menjadi simpul pertahanan sosial paling dekat dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Karena itu, pembentukan Satgas Linmas tingkat provinsi yang diapresiasi Gubernur Melky dinilai penting sebagai langkah memperkuat sistem perlindungan masyarakat berbasis komunitas di NTT.
OVOP Disandingkan
Menariknya, agenda penguatan aparatur keamanan daerah itu juga disandingkan dengan program penguatan ekonomi desa melalui bantuan alat pemipih jagung bagi UMKM Desa Nobi-Nobi dalam kerangka One Village One Product (OVOP).
Pesannya jelas bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Negara juga harus memastikan masyarakat terlindungi dari kebakaran, konflik sosial, dan gangguan ketertiban yang bisa menghancurkan hasil pembangunan itu sendiri.
Karena itu, seruan Gubernur Melky agar daerah segera membentuk dinas Damkar mandiri sesungguhnya bukan sekadar urusan nomenklatur birokrasi.
Itu adalah peringatan bahwa keselamatan publik tidak bisa lagi diposisikan sebagai urusan tambahan di pinggir meja pemerintahan.
Sebab di tengah ancaman iklim, tekanan ekonomi, dan dinamika sosial yang makin tidak menentu, kekuatan sebuah daerah bukan hanya diukur dari seberapa besar APBD yang dibangun. Tetapi seberapa cepatkah negara hadir ketika warganya berada dalam keadaan darurat? Pemerintah jualah yang menjawabnya. +++ marthen/*
