“Coba bayangkan, saya minta Rp130 Miliar tapi dikasih Rp174 miliar. Sesungguhnya ini cara Tuhan sehigga bisa bayar gaji PPPK dan bayar tunjangan PNS hingga Gaji 13 bahkan nanti kami kasih Gaji 14”, tegas Yos.
Namun, di balik penjelasan mengenai pembangunan SDM itu, Bupati Yos juga menyampaikan kritik terhadap sebagian PPPK yang menurutnya terburu-buru menggunakan SK sebagai agunan pinjaman sebelum memastikan kemampuan keuangan mereka.
“Tapi sepertinya para PPPK ini jari mereka lebih cepat dari otak. Mereka setelah terima SK langsung pinjam 80 persen di bank dengan SK sebagai agunan. Mereka kira proses gaji PPPK seluruh Indonesia gampang, padahal berbulan-bulan. Nah, ketika gaji terlambat mereka demo. Tunggu ee nanti tanggal 21 Agustus 2026 saat apel akbar baru saya gas”, tambah Bupati Yos.
Akan tetapi Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan hanya tentang seberapa besar anggaran yang berhasil diperoleh pemerintah, tetapi juga bagaimana setiap kebijakan dan fasilitas dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat.
Menghidupkan Ekonomi
Pemilihan Nekamese sebagai pusat perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI juga memiliki pesan ekonomi. Bupati Yos memastikan perayaan kemerdekaan tidak hanya berhenti pada seremoni upacara 17 Agustus. Pameran pembangunan selama sepekan adalah bagian dari strategi dari pemerintah kabupaten Kupang untuk menghidupkan ekonomi desa.
Bupati Yos Lede dan Wakil Bupati Kuoang, Aurum Titu Eky ingin momentum tersebut menjadi ruang pertemuan antara pembangunan, masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal. UMKM dari desa-desa sekitar diharapkan ikut bergerak, menjual produk dan memperoleh manfaat ekonomi dari keramaian kegiatan.
Dari roadshow hingga apel akbar di Kecamatan Nekamese memberi makna bahwa kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui pengibaran Sang Merah Putih. Tetapi juga melalui upaya menghadirkan jalan yang lebih baik, pendidikan yang lebih terbuka, ekonomi desa yang bergerak dan pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat.
Sesungguhnya membangun infrastruktur jalan, tidak pernah bertanya siapa pemiliknya ketika masyarakat hendak melintas. Jalan hanya menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya.
Bagi masyarakat Kabupaten Kupang, yang paling penting bukan siapa yang memiliki status atas sebuah ruas jalan, melainkan apakah jalan itu benar-benar hadir untuk membuka ruang aksesibilitas ekonomi masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. +++ marthen/cnc
