Citra News.Com, KUPANG – PERSETUJUAN terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis oleh DPRD Kota Kupang bukan sekadar langkah administratif dalam pembentukan regulasi.
Di balik keputusan tersebut, tersimpan pesan penting tentang masa depan tata ruang, kepastian hukum pertanahan, dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan permukiman yang layak.
Dua Ranperda yang disetujui itu masing-masing adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kupang Tahun 2026–2046 dan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Keduanya akan menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Kupang, sekaligus menjawab persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat. Namun, persetujuan tersebut tidak serta-merta menghapus berbagai persoalan yang ditemukan selama proses pembahasan.
Dalam Sidang I pada Senin (09/11/2026), DPRD Kota Kupang justru memberikan sejumlah catatan kritis, mulai dari ketidaksesuaian data administrasi wilayah, perubahan fungsi lahan pertanian, persoalan infrastruktur jalan dan drainase, hingga ribuan bidang tanah masyarakat yang terindikasi masuk kawasan hutan.
Dalam pembahasan RTRW, yang dihadiri Wakil Wali Kota Kupang, Serena Corsgrova Francis juga semua Asisten dan OPD tersebut, DPRD mengingatkan bahwa dokumen perencanaan tata ruang untuk 20 tahun mendatang harus dibangun di atas data yang benar. Kesalahan penyebutan nama kelurahan, penggunaan istilah lokal yang tidak tepat, maupun ketidaksesuaian kondisi faktual di lapangan dapat menimbulkan persoalan serius ketika regulasi mulai diterapkan.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah status jalan Penkase–Oeleta. Ruas jalan tersebut saat ini memiliki lebar sekitar 10 meter dan telah dilalui kendaraan berbeban berat. Jalan tersebut dinilai membutuhkan kejelasan status serta standar penanganan. DPRD juga mengingatkan bahwa pembangunan jalan tidak boleh dipisahkan dari pembangunan sistem drainase. Infrastruktur yang dibangun tanpa perencanaan saling terintegrasi berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk genangan dan banjir yang berulang.
Persoalan lain menyangkut keakuratan data lahan pertanian. DPRD menyoroti kawasan Lahan Baku Sawah pada daerah irigasi (D.I.) Manikin di Kecamatan Kelapa Lima yang secara faktual telah mengalami perubahan fungsi. Di atas kawasan yang sebelumnya tercatat sebagai lahan pertanian tersebut kini berdiri kantor pengadilan, sekolah, gedung sosial, hingga menara telekomunikasi.
