Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang , dr. Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya fraksi-fraksi, atas komitmen dan kerja sama selama proses pembahasan.
Bagi Christian, kedua Ranperda tersebut memiliki arti strategis karena akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ranperda RTRW 2026–2045, misalnya, akan menjadi pedoman penataan dan pemanfaatan ruang Kota Kupang selama 20 tahun mendatang. Regulasi ini tidak hanya mengatur bagaimana kawasan kota dikembangkan, tetapi juga memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperhitungkan mitigasi risiko bencana.
Sementara itu, Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menyentuh persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Regulasi ini diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh hak atas hunian dan lingkungan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, serta bermartabat.
Christian menegaskan, penataan kawasan permukiman harus dilakukan dengan pendekatan humanis. Pemerintah tidak boleh menjadikan masyarakat sebagai korban dari perubahan wajah kota. Sebaliknya, setiap kebijakan penataan harus membuka ruang bagi warga untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
“Kita tidak boleh membangun kota dengan meninggalkan masyarakatnya. Sebaliknya, pembangunan harus menjadi jalan agar semakin banyak warga merasakan manfaat kemajuan Kota Kupang,” tegas Christian.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek fisik dan keindahan kota. Di balik setiap kebijakan penataan ruang, terdapat kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan.
