Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini

Revitalisasi SDI BEA RANA Rp1,9 Miliar, SEKOLAH Tahan GEMPA Tetapi MUTU Bangunan DIPERTANYAKAN

Reporter: Titus UntungEditor: Redaksi
CitraNews

Citra News.Com, RUTENG – DI TENGAH duka masyarakat Flores akibat gempa bumi 15 Agustus 2026, pemerintah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk memulihkan fasilitas pendidikan.

Namun, di balik besarnya anggaran tersebut, muncul sejumlah persoalan serius dalam proyek revitalisasi SD Inpres (SDI) Bea Rana, Desa Golo Munga Barat, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur.

Proyek yang semestinya menghadirkan bangunan sekolah aman gempa justru diselimuti dugaan kejanggalan dalam penggunaan material, pengadaan barang, hingga tata kelola pelaksanaannya. Bencana seharusnya menjadi momentum untuk membangun kembali kehidupan masyarakat dengan infrastruktur yang lebih kuat dan aman.

Anak-anak korban bencana berhak mendapatkan ruang belajar yang layak, bukan sekadar bangunan baru yang berdiri dengan menyisakan pertanyaan tentang kualitas dan ketahanan konstruksinya.

Baca Juga :  PERKUAT Modal Usaha BANK NTT Pj Gubernur Minta DUKUNGAN PEMDA

Ironisnya, Program Nasional Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SDI Bea Rana dengan alokasi anggaran APBN sebesar Rp1.900.602.895 kini menjadi sorotan. Dana sebesar itu dialokasikan untuk merehabilitasi lima ruang kelas, membangun satu ruang kelas baru, satu unit rumah dinas, satu unit toilet siswa, serta satu ruang administrasi.

Pekerjaan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola tipe IV oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender. Skema swakelola semestinya memberikan ruang partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme tersebut tetap menuntut pengawasan ketat agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan bangunan sesuai standar teknis.

Baca Juga :  Saat KICK OFF Program Rehabilitasi MANGROVE Nasional, Begini AJAKAN Pj. Gubernur NTT

Persoalan pertama yang mengemuka adalah kondisi lahan sekolah yang disebut belum memiliki sertifikat. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian legalitas aset yang menjadi lokasi pembangunan, terlebih ketika pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp2 miliar untuk pembangunan fasilitas pendidikan permanen.

Persoalan berikutnya menyangkut aksesibilitas. Jalan kabupaten sepanjang kurang lebih 31 kilometer dari Reo menuju SDI Bea Rana berada dalam kondisi memprihatinkan. Ruas Satar Teu Desa Satar Pindah – Cenop – Weleng – Laci Desa Nampar Tabang, hingga pertigaan Kampung Rujung memperlihatkan kerusakan berupa batu putih yang licin, bekas longsor, serta kubangan lumpur. Kondisi ini bukan hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi material dan kelancaran pekerjaan proyek.

Baca Juga :  Warga SULIT Akses Air Bersih? BANK NTT Beri SOLUSI

Namun, persoalan yang lebih mendasar justru berada pada aspek teknis konstruksi. Berdasarkan hasil pemantauan awak Portal Berita citra-news.com di lokasi, terdapat dugaan penggunaan material lokal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis dalam gambar perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Material pasir dan batu belah yang direkomendasikan berasal dari Wae Pesi diduga tidak seluruhnya digunakan sebagaimana ketentuan perencanaan.