Di hadapan Anggita DPRD Provinsi NTT, Gubernur Melky Laka Lena mengutip prinsip, “Salus populi suprema lex esto” – Keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.
Citra News.Com, KUPANG – DI RUANG sidang utama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (20/2/2026), suasana terasa khidmat.
Para anggota dewan, pimpinan OPD, dan undangan menyimak refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johanis Asadoma.
Dalam Rapat Paripurna, Gubernur Melky menegaskan bahwa satu tahun pemerintahan bukan sekadar seremoni, melainkan momen evaluasi terbuka dan pertanggungjawaban kepada rakyat.
“Keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi,” ungkap Gubernur Melky Laka Lena, mengutip prinsip Salus populi suprema lex esto.
Tahun 2025 ditempatkan sebagai tahun fondasi. Dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur fokus membenahi sistem, menata arah kebijakan, dan memperkuat tata kelola.
Di tengah penyesuaian fiskal nasional, Pemprov NTT menetapkan tiga prioritas utama: menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan dasar, dan menggerakkan ekonomi lokal.
Hasilnya mulai terlihat. Pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 5,14 persen pada 2025. Angka kemiskinan turun dari 19,02 persen pada 2024 menjadi 17,50 persen pada September 2025.
Capaian ini didorong oleh penguatan UMKM, program One Village One Product (OVOP), optimalisasi belanja produk lokal, serta pengembangan simpul distribusi daerah.
