Liberius Langsinus : Seandainya anak-anak di SD ini dirubah jadi Komodo maka Bupati Manggarai Barat mau urus mereka karena pasti uang masuk ke kas daerah. Nanti selanjutnya masuk ke kas daerah dan kemudian dipakai membangun sesuatu untuk kemaslahatan rakyat. Atau justeru masuk ke kantong pribadi? Saya tidak tahu. Tapi……
Kupang, citranews.com – MOMENTUM Pemilihan umum entah Pemilu anggota legislative dan atau Pemilu eksekutif, rakyat di desa-desa pedalaman selalu jadi momok. Terlalu sering janji manis keluar dari mulut sang pengembara politik agar mendapat simpati masyarakat. Mereka rajin keluar masuk kampung meski tamu tidak diundang. Namun mereka bisa skenariokan dengan acara kecil-kecilan. Sehingga seolah terlihat bak penyambutan ‘raja kecil’ dikalungi selendang kain tenun. Bahkan juga dilepaspergikan dengan sesuatu bingkisan home industry hasil kerajinan rakyat.
Tapi bagi LIBERIUS LANGSINUS atau dia senang disapa Bung Sila, semuanya itu akan sia-sia jika tamu yang datang itu tidak diikat dengan sebuah komitmen. “Rakyat bersama penjaja politik perlu bikin komitmen dari jauh-jauh hari sebelumnya dia terpilih. Sehingga janji manis yang dilontarkan saat kampanye bisa dia wujudnyatakan,”tuturnya.
Pernyataan itu disampaikan Bung Sila kepada wartawan usai menftarkan diri sebagai Calon Anggota DPD RI di pelataran Kantor KUPD Provinsi NTT, Rabu 25 April 2018 lalu.
Menurut dia, meminta dukungan rakyat melalui pengumpulan KTP tidak harus ‘jual kecap’ atau bikin janji-janji manis. Kasihan rakyat. Lagi-lagi rakyat jadi korban. Setelah rakyat sudah dibuat susah dengan menunggu lama KTP Elektronik (E-KTP) karena ulah Setya Novanto yang juga politisi, kini rakyat kembali dibuat susah. Iya, ada banyak keluhan rakyat yang dimintai KTP-nya oleh oknum-oknum yang mau maju di bursa calon anggota DPD RI, sudah lama baru diserahkan kembali ke tangan empunya E-KTP.
Padahal E-KTP ini penting untuk berbagai urusanadministrasi semuanya membutuhkanE – KTP. Saya (Bung Sila) kasihan melihat rakyat yang hanya dipakai sebagai alat untuk memuluskan kepentingan oknum-oknum yang siap jadi calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
