Masalah TKI Disinyalir Jadi TAMENG Oknum DPR di Dapil

Anwar Puageno : Berbicara soal TKI dari NTT ke luar negeri sudah terjadi sejak dulu di era 70-an. Jadi soal tenaga kerja Indonesia asal Provinsi NTT bukan hal yang baru kemarin-kemarin dialami. Orang-orang NTT dari Flores terutama dari Flores Timur, Adonara, Solor, dan Lembata sudah sangat lama merantau ke luar negeri. Mereka sudah terbiasa pergi pulang Malaysia meski dulu hanya mengunakan perahu layar. Jadi mereka sudah biasa merantau atau orang menyebutnya MELARAT ke Malaysia. Dan tidak banyak menimbulkan soal seperti sekarang-sekarang ini.

 

Kupang, citranews.com- BUKAN menjadi rahasia umum lagi kalau jelang momentum politik demokrasi di Pemilu ekesekutif dan atau legislative dimanfaatkan oknum-oknum elit politik untuk meraih simpati rakyat. Masalah TKI yang sudah menjadi momok di NTT contohnya, disinyalir menjadi tameng (perisai) dalam mempertahankan eksistensi kepentingan oknum para elit politik di Pemilu legislative tahun 2019.

Ketua DPRD NTT, Drs. Anwar Puageno mengatakan maalah TKI adalah masalah kita bersama. Karena itu dalam penanganan TKI di NTT harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua stakeholder dan elemen masyarakat.

Hal itu dikatakan Puageno menyusul usul saran pendapat yang disampaikan anggota PRD NTT dalam rapat bersama angota Komisi V dengan pihak Imigrasi dan BP3 TKI NTT di ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Kupang, Kamis 03 Mei 2018.

Menanggapi usul saran dan pendapat dari anggota Komisi V DPRD NTT, Puageno berharap perjuangan para wakil rakyat dalam menghadapi permasalahan TKI dari NTT di luar negeri, tidak hanya sebatas dalam ruang rapat dewan saja. Masalah TKI Ilegal terutama menjadi pekerjaan bersama semua elemen masyarakat dengan aksi-aksi nyata.

“Kami dari pimpinan dewan dan Sekda NTT (Drs. Benediktus Polo Maing) sudah mendengar banyak usul, sarana, dan pendapat dari para anggota dewan. Ini tentunya menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya solutif terutama bagi TKI illegal. Kami juga berpandangan jangan sampai masalah TKI ini menjadi bagian dari upaya pertahanan diri dari para anggota DPRD NTT di daerah pemilihan (Dapil)-nya masing-masing,”ungkap Puageno.

Sebelumnya rapat bersama tersebut berlangsung alot karena usul saran bertubi-tubi datang dari pihak forum. Momentum tersebut menjadikan para wartawan yang hadir ikut larut didalamnya dengan mengabadikan setiap anggota Komisi V yang berargumentasi.

Adalah Hironimus Banafanu yang begitu banyak berbicara meski Ketua DPRD NTT, Anwar Puageno berupaya menghentikan pembicaraannya. “Tunggu…tunggu dulu jangan stopkan pembicaraan saya. Masalah TKI ini penting untuk kita bahas dan harus tuntas. Kalau saya hanya berbicara sepotong-sepotong kan sama dengan tidak tuntas urusannya,”tegas Banafanu.

Dikatakan Banafanu masalah TKI dari NTT sudah menjadi momok kita bersama. Untuk itu membutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak terutama pemerintah. Sebagai wakil rakyat kami berpandangan pemerintah NTT tidak serius menangani masalah.

Untuk urusan dokumen pemberangkatan para TKI saja, tegas Banafanu, dipersulit dengan mekanisme birokrasi yang bertele-tele. Itu bagi TKI yang baru mau jalan keluar negeri sana. Bagi yang sudah kerja di luar sana tapi habis masa kontrak kemudian kembali ke NTT urus dokumen, sama juga dipersulit oleh instansi yang berwenang mengurusnya. Ini kan membuat TKI yang LEGAL tadi menjadi ILEGAL. Sudah jadi Ilegal dan diperlakukan tidak wajar oleh majikan disana lalu meninggal lagi. Nah, sekarang siapa yang disalahkan. Iya pemerintahlah.

Sehingga saya (Hironimus Banafanu) usulkan, agar  pemerintah membuat system semacam ‘wajib sensus’. Setiap kampung dan desa didatangi petugas sensus untuk mendata berapa banyak warga di kampung itu cari kerja di luar negeri. Data TKI-nya berapa orang, negara dimana tujuannya, dan kerja apa dan dimana TKI kita disana.

“Yang tidak dilakukan Pemerintah NTT adalah tidak mencaritahu sedetail mungkin alasan TKI itu harus keluar negeri. Kalau menurut saya ini terjadi karena factor kemiskinan. Tekanan ekonomi rumah tangga dan keluarga lah yang memaksakan TKI harus mencari kerja di luar negeri. Karena itu untuk menekannya pemerintah punya upaya-upaya. Ini bukan kita menuding pemrintah, tapi faktanya demikian,”tegas Banafanu berulang.

Sementara anggota Komisi V lainnya, Anselmus Tallo berharap masalah TKI Ilegal terutama hendaknya tidak anggap masalah sepele. Karena fakta menyebutkan ada banyak TKI yang meninggal dan tidak terurus secara baik oleh pemerintah Indonesia.

“Jadi kita sekarang dan ke depan tidak lagi berbicara soal dampak tapi mari kita berbicara tentang upaya preventifnya. Tindakan pencegahan itu penting agar tidak menimbulkan dampak-damapk yang tiak kita inginkan bersama,”kata Tallo.

Sedangkan Hamdan Saleh mempertegas pendapat Banafanu, bahwa masalah TKI asal NTT tidak terlepas dari soal kemiskinan. Karena itu menurut Hamdan, bantuan social bagi warga tidak mampu dari pemerintah bukan solusi terbaik dalam membendung niat orang untuk bepergian mencari peluang kerja di luar negeri. Karena pendapatan yang diperolehnya bernilai lebih besar daripada bekerja di dalam negeri. +++ cnc1

 

Gambar : Suasana Rapat Bersama Komisi V DPRD NTT dengan pihak Imigrasi dengan BP3TKI di Gedung DPRD NTT, Kamis 03 Mei 2018. Tampak di kursi terdepan  Sekda Ben P. Maing (kiri) didampingi Anwar Puageno dan Gabriel Beribina. (doc. marthen radja/CNC)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *