Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini

Masalah TKI Disinyalir Jadi TAMENG Oknum DPR di Dapil

CitraNews

Anwar Puageno : Berbicara soal TKI dari NTT ke luar negeri sudah terjadi sejak dulu di era 70-an. Jadi soal tenaga kerja Indonesia asal Provinsi NTT bukan hal yang baru kemarin-kemarin dialami. Orang-orang NTT dari Flores terutama dari Flores Timur, Adonara, Solor, dan Lembata sudah sangat lama merantau ke luar negeri. Mereka sudah terbiasa pergi pulang Malaysia meski dulu hanya mengunakan perahu layar. Jadi mereka sudah biasa merantau atau orang menyebutnya MELARAT ke Malaysia. Dan tidak banyak menimbulkan soal seperti sekarang-sekarang ini.

Baca Juga :  BUKAN Kue NATAL, Petani Besmarak Butuh BIBIT dan PUPUK (* Seri 3)

 

Kupang, citranews.com- BUKAN menjadi rahasia umum lagi kalau jelang momentum politik demokrasi di Pemilu ekesekutif dan atau legislative dimanfaatkan oknum-oknum elit politik untuk meraih simpati rakyat. Masalah TKI yang sudah menjadi momok di NTT contohnya, disinyalir menjadi tameng (perisai) dalam mempertahankan eksistensi kepentingan oknum para elit politik di Pemilu legislative tahun 2019.

Ketua DPRD NTT, Drs. Anwar Puageno mengatakan maalah TKI adalah masalah kita bersama. Karena itu dalam penanganan TKI di NTT harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua stakeholder dan elemen masyarakat.

Baca Juga :  MANDIRI dan Mimpi KESEJHTERAAN Rakyat di Bumi SARAI (Catatan-1)

Hal itu dikatakan Puageno menyusul usul saran pendapat yang disampaikan anggota PRD NTT dalam rapat bersama angota Komisi V dengan pihak Imigrasi dan BP3 TKI NTT di ruang Kelimutu Gedung DPRD NTT, Kupang, Kamis 03 Mei 2018.

Menanggapi usul saran dan pendapat dari anggota Komisi V DPRD NTT, Puageno berharap perjuangan para wakil rakyat dalam menghadapi permasalahan TKI dari NTT di luar negeri, tidak hanya sebatas dalam ruang rapat dewan saja. Masalah TKI Ilegal terutama menjadi pekerjaan bersama semua elemen masyarakat dengan aksi-aksi nyata.

Baca Juga :  Pemerintah SIAP Mewujudkan KESEJAHTERAAN Rakyat

“Kami dari pimpinan dewan dan Sekda NTT (Drs. Benediktus Polo Maing) sudah mendengar banyak usul, sarana, dan pendapat dari para anggota dewan. Ini tentunya menjadi masukan bagi DPR dan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya solutif terutama bagi TKI illegal. Kami juga berpandangan jangan sampai masalah TKI ini menjadi bagian dari upaya pertahanan diri dari para anggota DPRD NTT di daerah pemilihan (Dapil)-nya masing-masing,”ungkap Puageno.