Sebelumnya rapat bersama tersebut berlangsung alot karena usul saran bertubi-tubi datang dari pihak forum. Momentum tersebut menjadikan para wartawan yang hadir ikut larut didalamnya dengan mengabadikan setiap anggota Komisi V yang berargumentasi.
Adalah Hironimus Banafanu yang begitu banyak berbicara meski Ketua DPRD NTT, Anwar Puageno berupaya menghentikan pembicaraannya. “Tunggu…tunggu dulu jangan stopkan pembicaraan saya. Masalah TKI ini penting untuk kita bahas dan harus tuntas. Kalau saya hanya berbicara sepotong-sepotong kan sama dengan tidak tuntas urusannya,”tegas Banafanu.
Dikatakan Banafanu masalah TKI dari NTT sudah menjadi momok kita bersama. Untuk itu membutuhkan penanganan yang serius dari semua pihak terutama pemerintah. Sebagai wakil rakyat kami berpandangan pemerintah NTT tidak serius menangani masalah.
Untuk urusan dokumen pemberangkatan para TKI saja, tegas Banafanu, dipersulit dengan mekanisme birokrasi yang bertele-tele. Itu bagi TKI yang baru mau jalan keluar negeri sana. Bagi yang sudah kerja di luar sana tapi habis masa kontrak kemudian kembali ke NTT urus dokumen, sama juga dipersulit oleh instansi yang berwenang mengurusnya. Ini kan membuat TKI yang LEGAL tadi menjadi ILEGAL. Sudah jadi Ilegal dan diperlakukan tidak wajar oleh majikan disana lalu meninggal lagi. Nah, sekarang siapa yang disalahkan. Iya pemerintahlah.
Sehingga saya (Hironimus Banafanu) usulkan, agar pemerintah membuat system semacam ‘wajib sensus’. Setiap kampung dan desa didatangi petugas sensus untuk mendata berapa banyak warga di kampung itu cari kerja di luar negeri. Data TKI-nya berapa orang, negara dimana tujuannya, dan kerja apa dan dimana TKI kita disana.
“Yang tidak dilakukan Pemerintah NTT adalah tidak mencaritahu sedetail mungkin alasan TKI itu harus keluar negeri. Kalau menurut saya ini terjadi karena factor kemiskinan. Tekanan ekonomi rumah tangga dan keluarga lah yang memaksakan TKI harus mencari kerja di luar negeri. Karena itu untuk menekannya pemerintah punya upaya-upaya. Ini bukan kita menuding pemrintah, tapi faktanya demikian,”tegas Banafanu berulang.
Sementara anggota Komisi V lainnya, Anselmus Tallo berharap masalah TKI Ilegal terutama hendaknya tidak anggap masalah sepele. Karena fakta menyebutkan ada banyak TKI yang meninggal dan tidak terurus secara baik oleh pemerintah Indonesia.
